RAPAT EVALUASI BULANAN DI BULAN APRIL 2018 SERTA SOSIALISASI HASIL BIMTEK PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEJABAT PEMERINTAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERATUN YANG TELAH BHT

RAPAT EVALUASI BULANAN DI BULAN APRIL 2018 SERTA SOSIALISASI HASIL BIMTEK PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PEJABAT PEMERINTAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERATUN YANG TELAH BHT

Batam- Kamis, 12 April 2018. Rapat Evaluasi bulanan yang diadakan setiap awal bulan wajib dihadiri oleh seluruh Hakim dan Pegawai PTUN Tanjungpinang. Rapat bulanan ini dibuka oleh Panitera PTUN Tanjungpinang Bapak Ampra Gustono,S.H.,M.H., dilanjutkan dengan arahan Evaluasi Bulanan oleh Ketua PTUN Tanjungpinang Bapak H.Andri Mosepa, S.H., M.H. dan penyampaian laporan masing-masing Subbagian dan Kepaniteraan di depan forum rapat beserta permasalahan yang dihadapinya.

Selanjutnya »
STUDI BANDING PTUN BANDA ACEH PADA PTUN TANJUNGPINANG

STUDI BANDING PTUN BANDA ACEH PADA PTUN TANJUNGPINANG

Batam - Selasa, 03 April 2018. Dalam rangka persiapan akreditasi pada PTUN Banda Aceh yg direncanakan dilakukan pada tahun 2018 maka PTUN Banda Aceh yang diwakili oleh dua orang hakim dan satu orang staf melakukan audiensi mengenai perbandingan pelaksanaan akreditasi pada tanggal 2-4 April 2018 di PTUN Tanjungpinang pada audiensi ini ketua tim penjaminan mutu PTUN Tanjungpinang Bapak H.Andri Mosepa, S.H., M.H. dan manajer representatif Ibu Dewi Maharati, S.H., M.H. memaparkan mengenai tujuh area akreditasi yang telah dilaksanakan pada PTUN Tanjungpinang .

Selanjutnya »
JUMAT SEHAT DAN BERSIH PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

JUMAT SEHAT DAN BERSIH PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

Batam- 16 Maret 2018. Setiap hari Jumat pada awal bulan Pegawai PTUN Tanjung Pinang menyelenggarakan senam pagi bersama, apel kendaraan dinas dan gotong royong membersihkan lingkungan kantor yang diikuti oleh seluruh hakim, pejabat fungsional/struktural, pegawai dan tenaga honorer.

Selanjutnya »
PTUN TANJUNGPINANG MENDAPAT KUNJUNGAN DARI KOMISI YUDISIAL

PTUN TANJUNGPINANG MENDAPAT KUNJUNGAN DARI KOMISI YUDISIAL

Batam - Kamis, 15 Maret 2018. PTUN Tanjungpinang mendapat kunjungan dari Komisi Yudisial yang diwakili oleh anggota Komisi Yudisial Bapak Dr.Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. Kunjungan ini dimulai pukul 13.20 WIB, adapun maksud kunjungan ke PTUN Tanjungpinang mendengar pendapat serta sharing yang dilakukan di ruang rapat Ketua PTUN Tanjungpinang.

Selanjutnya »
RAPAT EVALUASI BULANAN DI BULAN MARET 2018 SERTA SOSIALISASI HASIL DIKLAT HAKIM PEMILU, PANITERA DAN ADMIN SIPP

RAPAT EVALUASI BULANAN DI BULAN MARET 2018 SERTA SOSIALISASI HASIL DIKLAT HAKIM PEMILU, PANITERA DAN ADMIN SIPP

Batam- Selasa, 13 Maret 2018. Rapat Evaluasi bulanan yang diadakan setiap awal bulan wajib dihadiri oleh seluruh Hakim dan Pegawai PTUN Tanjungpinang. Rapat bulanan ini dibuka oleh Panitera PTUN Tanjungpinang Bapak Ampra Gustono,S.H.,M.H., dilanjutkan dengan arahan Evaluasi Bulanan oleh Ketua PTUN Tanjungpinang Bapak H.Andri Mosepa, S.H., M.H. dan penyampaian laporan masing-masing Subbagian dan Kepaniteraan di depan forum rapat beserta permasalahan yang dihadapinya.

Selanjutnya »
 

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Scroll Up