PENYERAHAN THR KEPADA TENAGA HONORER PENGADILAN TUN TANJUNGPINANG

PENYERAHAN THR KEPADA TENAGA HONORER PENGADILAN TUN TANJUNGPINANG

Batam- Selasa, 13 Juni 2017. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Bapak H. Andri Mosepa,S.H.M.H melakukan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga honorer PTUN Tanjungpinang. Penyerahkan tersebut dilakukan di ruang Ketua disaksikan perwakilan hakim, Ibu Sekretaris dan Kasubbag. Umum dan Keuangan. Dana tersebut merupakan dana yang dihimpun oleh para hakim dan pegawai PTUN Tanjungpinang yang menyisihkan sebagian rezekinya dari gaji ke 13 dan gaji ke 14. Semoga tali silaturrahim dan keikhlasan berbagi di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang terus terbina dengan baik. Amien.

Selanjutnya »
BUKA PUASA KELUARGA BESAR PTUN TANJUNGPINANG BERSAMA ANAK YATIM PIATU PANTI ASUHAN

BUKA PUASA KELUARGA BESAR PTUN TANJUNGPINANG BERSAMA ANAK YATIM PIATU PANTI ASUHAN

Batam - Kamis, 8 Juni 2017. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang mengadakan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar PTUN Tanjungpinang beserta Anak Yatim Piatu. Buka puasa ini diadakan di Ruang Tunggu PTUN Tanjungpinang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur peradilan yang ada di PTUN Tanjungpinang, juga ikut dalam kegiatan ini rombongan Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi (RB) MA RI dan para hakim dan pejabat Pengadilan Agama Klas 1A Batam. Acara Buka Puasa bersama anak yatim ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan di Pengadilan PTUN Tanjungpinang setiap tahun.

Selanjutnya »
SOSIALISASI DAN UJI PETIK PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PTUN TANJUNGPINANG DAN PA KLAS 1A BATAM

SOSIALISASI DAN UJI PETIK PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PTUN TANJUNGPINANG DAN PA KLAS 1A BATAM

Batam-08-09/06/2017: Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang menerima kunjungan dari Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI untuk Sosialisasi dan Uji Petik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi), adapun Tim terdiri dari Sekretaris Ditjen Badilmilitun selaku Ketua Tim Sekretariat RB MA RI Ibu Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M, Bersama rombongan. Perserta sosialiasi RB juga diikuti para hakim dan pegawai dari PA Kelas 1A Batam.

Selanjutnya »
RAPAT EVALUASI BULANAN DI BULAN JUNI 2017 PTUN TANJUNGPINANG

RAPAT EVALUASI BULANAN DI BULAN JUNI 2017 PTUN TANJUNGPINANG

Batam-07/06/2017: Rapat Evaluasi bulanan yang diadakan setiap awal bulan wajib dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai PTUN Tanjungpinang. Rapat bulan Juni ini dibuka oleh Sekretaris PTUN Tanjungpinang, Ibu Nurhasanah,S.H. yang dilanjutkan dengan arahan terkait RB dan Evaluasi Bulanan oleh Ketua PTUN Tanjungpinang Bapak H. Andri Mosepa,S.H.,M.H. Lalu penyampaian laporan masing-masing Subbagian di depan forum rapat beserta permasalahan yang dihadapinya.

Selanjutnya »
 

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Scroll Up