BUKA PUASA KELUARGA BESAR PTUN TANJUNGPINANG BERSAMA ANAK YATIM PIATU PANTI ASUHAN

BUKA PUASA KELUARGA BESAR PTUN TANJUNGPINANG BERSAMA ANAK YATIM PIATU PANTI ASUHAN

Batam - Kamis, 07 Juni 2018. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang mengadakan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar PTUN Tanjungpinang beserta Anak Yatim Piatu. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai PTUN Tanjungpinang, Acara Buka Puasa bersama anak yatim ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan di Pengadilan PTUN Tanjungpinang setiap tahun.

Selanjutnya »
RAPAT RENCANA AKSI TINDAK LANJUT EVIDENCE ZONA INTEGRITAS

RAPAT RENCANA AKSI TINDAK LANJUT EVIDENCE ZONA INTEGRITAS

Batam - Jumat, 08 Juni 2018. Bertempat di ruang sidang utama PTUN Tanjungpinang diadakan rapat pembahasan rencana aksi tindak lanjut evidence zona integritas. Rapat ini di buka oleh Bapak Ketua PTUN Tanjungpinang H.ANDRI MOSEPA, SH., MH. didampingi ketua Tim Zona Integritas PTUN Tanjungpinang Bapak ALI ANWAR, SH.,MH. Rapat dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri seluruh pegawai PTUN Tanjungpinang

Selanjutnya »
UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

Batam -Kamis, 1 Juni 2018. Bertempat di Halaman Depan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah dilaksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada Tanggal 1 Juni 2018. Upacara Bendera dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Bapak H. Andri Mosepa, SH., MH dan bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Bapak Bambang Sugi, SH. Upacara dilaksanakan pada pukul 08:00 WIB - Selesai. Upacara sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI tentang Hari Lahir Pancasila yang ditetapkan tanggal 1 Juni 1945. Upacara dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Selanjutnya »
PENUTUPAN DAN PENYAMPAIAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA DAN INTEGRITAS PTUN TANJUNGPINANG

PENUTUPAN DAN PENYAMPAIAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA DAN INTEGRITAS PTUN TANJUNGPINANG

Batam - Kamis, 24 Mei 2018. Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung RI melakukan audit pemeriksaan kinerja dan integritas PTUN Tanjungpinang selama dua hari. Diruang rapat Ketua PTUN Tanjungpinang Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung RI menyampaikan beberapa temuan dari hasil pemeriksaan kinerja dan integritas kepada Ketua PTUN Tanjungpinang beserta jajarannya.

Selanjutnya »
 

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Scroll Up