RAPAT EVALUASI BULAN JANUARI 2020

RAPAT EVALUASI BULAN JANUARI 2020

Batam - Jumat, 21 Februari 2020. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melaksanakan Rapat Evaluasi Bulanan Januari 2020. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, SH.MH yang diikuti oleh Para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, Calon Pejabat Sipil dan Honorer

Selanjutnya »
APEL SORE

APEL SORE

Batam - Jumat, 7 Februari 2020. Bertempat di halaman Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang segenap warga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang mengadakan apel sore. Bertindak selaku Inspektur Ketua PTUN Tanjung Pinang Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. dan Pemimpin Apel Bapak Herman Siregar, S. IP . Apel dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, CPNS, dan Honorer.

Selanjutnya »
APEL PAGI

APEL PAGI

Batam - Senin 3 Februari 2020. Bertempat di halaman Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang segenap warga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang mengadakan apel pagi. Bertindak selaku Inspektur Ketua PTUN Tanjung Pinang Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. dan Pemimpin Apel Bapak Andreas Ases, S.H., M.H. Apel dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, CPNS, dan Honorer.

Selanjutnya »
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN

Batam - Jumat, 24 Januari 2020. Bertempat di ruang sidang utama, Ketua Pengadilan TUN Tanjungpinang, Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, SH.MH memimpin acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Panitera Pengganti PTUN Tanjungpinang atas nama Ibu Aprilia Sari, SH dan Jurusita Pengganti PTUN Tanjungpinang atas nama Rio Sandra Guari, SH yang dihadiri oleh seluruh Keluarga Besar PTUN Tanjungpinang dan tamu undangan.

Selanjutnya »
RAPAT MONITORING EVALUASI MATRIKS AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

RAPAT MONITORING EVALUASI MATRIKS AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Batam - Senin, 20 Januari 2020. Bertempat di ruang sidang utama, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melaksanakan Rapat Monitoring Evaluasi Matriks Akreditasi Penjaminan Mutu. Rapat dipimpin oleh Ibu Dewi Maharati, SH.MH sebagai Manager Representative (MR) Tim Penjaminan Mutu PTUN Tanjungpinang, rapat diikuti oleh Para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, Calon Pejabat Sipil dan Honorer.

Selanjutnya »
 


-- SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG -- "BERKARYA" (B erintegritas , E fektif dan efisien ,R amah ,K omitmen , A dil ,R esponsibilitas , Y ang A rif dan Bijaksana) --

INFORMASI PELAKSANAAN PERSIDANGAN HARI Jum'at , 21 Februari 2020

Tidak Ada Persidangan

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Translate »
Scroll Up