RAPAT EVALUASI BULANAN DESEMBER 2019

RAPAT EVALUASI BULANAN DESEMBER 2019

Batam - Jumat, 17 Januari 2020. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melaksanakan Rapat Evaluasi Bulanan Desember 2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, SH.MH yang diikuti oleh Para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, Calon Pejabat Sipil dan Honorer.

Selanjutnya »
PENANDATANGANAN MOU DENGAN POSBAKUM

PENANDATANGANAN MOU DENGAN POSBAKUM

Batam - Jumat, 17 Januari 2020. Bertempat di ruang rapat Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Ketua Pengadilan TUN Tanjungpinang, Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, SH.MH menandatangani MOU kesepakatan tentang kepengurusan Posbakum dengan Bapak Yuzalmi, SH sebagai Ketua Pengurus Posbakum PTUN Tanjungpinang.

Selanjutnya »
SELAMAT HUT PERATUN SE-INDONESIA KE 29

SELAMAT HUT PERATUN SE-INDONESIA KE 29

Batam - Selasa, 14 Januari 2020. Keluarga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melaksanakan acara perayaan Ulang Tahun Peratun se-Indonesia ke 29 yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Acara dipimpin oleh Ketua Pengadilan TUN Tanjungpinang, Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, SH.MH, yang dilanjutkan dengan mengunjungi dan memberikan sumbangan kepada panti asuhan terdekat sebagai wujud bakti sosial.

Selanjutnya »
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Batam - Selasa, 14 Januari 2020. Bertempat di ruang sidang utama, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Staff. Acara dipimpin oleh Ketua Pengadilan TUN Tanjungpinang, Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, SH.MH.

Selanjutnya »
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN

Batam - Selasa, 14 Januari 2020. Ketua Pengadilan TUN Tanjungpinang, Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, SH.MH memimpin acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sekretaris Pengadilan TUN Tanjungpinang, Bapak Andreas Ases, SH.MH yang dihadiri oleh seluruh Keluarga Besar PTUN Tanjungpinang dan tamu undangan.

Selanjutnya »
 

INFORMASI PELAKSANAAN PERSIDANGAN HARI SENIN, 16 Januari 2020

 

N ONOMOR PERKARAPARA PIHAKJAMAGENDASTATUS KEHADIRANSTATUS PERSIDANGAN
129/G/2019/PTUN.TPIPenggugat: Ubaingan Sigalingging, S.Sn. Tergugat: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau10.00 WIBSikap Majelis Hakim Terhadap Calon Pihak KetigaPenggugat: Ubaingan Sigalingging, S.Sn. Tergugat: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan RiauSudah selesai dan dilanjutkan pada tanngal 23 Januari 2020

Sertifikat ISO PTUN Tanjungpinang 9001:2008


Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Scroll Up