RAPAT EVALUASI BULANAN DI BULAN DESEMBER 2017 SERTA PEMAPARAN HASIL DIKLAT PEMILU DAN DIKLAT PANITERA PENGGANTI

RAPAT EVALUASI BULANAN DI BULAN DESEMBER 2017 SERTA PEMAPARAN HASIL DIKLAT PEMILU DAN DIKLAT PANITERA PENGGANTI

Batam- Rabu, 13 Desember 2017. Rapat Evaluasi bulanan yang diadakan setiap awal bulan wajib dihadiri oleh seluruh Hakim dan Pegawai PTUN Tanjungpinang. Rapat bulan Desember ini dibuka oleh Ketua PTUN Tanjungpinang Bapak H. Andri Mosepa,S.H.,M.H., dilanjutkan dengan arahan Evaluasi Bulanan oleh Ketua PTUN Tanjungpinang dan penyampaian laporan masing-masing Subbagian dan Kepaniteraan di depan forum rapat beserta permasalahan yang dihadapinya.

Selanjutnya »
JUMAT SEHAT DAN BERSIH PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

JUMAT SEHAT DAN BERSIH PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

Batam- Jumat, 08 Desember 2017. Setiap hari Jumat pada awal bulan Pegawai PTUN Tanjung Pinang menyelenggarakan senam pagi bersama, apel kendaraan dinas dan gotong royong membersihkan lingkungan kantor yang diikuti oleh seluruh hakim, pejabat fungsional/struktural, pegawai dan tenaga honorer.

Selanjutnya »
PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG

PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG

Makassar - Rabu, 29 November 2017. Bertempat di ballroom Hotel Clarion, Makassar, Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.M.Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama dan Militer dan Tata Usaha Negara menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 261 Pengadilan tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Selanjutnya »
KEGIATAN FGD SUSTAIN TERKAIT APLIKASI SIKEP PADA PTUN TANJUNG PINANG

KEGIATAN FGD SUSTAIN TERKAIT APLIKASI SIKEP PADA PTUN TANJUNG PINANG

Batam - Selasa, 21 November 2017. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang mendapat kunjungan dari Rombongan MA dan SUSTAIN terkait aplikasi SIKEP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Acara ini dilaksanakan di ruang Sekretaris PTUN Tanjungpinang Ibu NURHASANAH, SH.

Selanjutnya »
PENGANTAR TUGAS  BAPAK ERWIN, SH PANITERA PENGGANTI PTUN TANJUNG PINANG KE PTUN BENGKULU

PENGANTAR TUGAS BAPAK ERWIN, SH PANITERA PENGGANTI PTUN TANJUNG PINANG KE PTUN BENGKULU

Batam - Jumat 17 November 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mengadakan acara pengantar tugas Panitera Pengganti PTUN Tanjung Pinang di ruang tunggu sidang, yang diawali kata sambutan kesan dan pesan dari Bapak Ketua PTUN Tanjung Pinang H. Andri Mosepa, SH., MH, dilanjutkan kata sambutan kesan dan pesan oleh Bapak Didi Sunardi, SH., MH. selaku Panitera PTUN Tanjung Pinang. Bapak Panitera Pengganti Erwin,S.H. memberikan kata terima kasihnya kepada Keluarga Besar PTUN Tanjung Pinang selama ia bertugas selama ini. Selamat bertugas di tempat kerja yang baru Bapak Erwin,S.H. sebagai Panitera Pengganti di PTUN Bengkulu , Semoga diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu.

Selanjutnya »
 

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Scroll Up