BERITA DUKA WARGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

BERITA DUKA WARGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

INNA LILLAHI WA INNNA ILLAIHI ROJI’UN Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, menyatakan turut berduka cita atas wafatnya Bapak H. Maskuri, S.H.M.Si, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dan Ayahanda dari Bapak Hakim Agus Abdurrahman,S.H.,M.H. Hakim PTUN Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 di Kota Surabaya dan akan dikebumikan di Jakarta. Seluruh Pimpinan dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan ini mendoakan agar almarhum diterima disisi Allah Swt, sesuai dengan amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, amin ya rabbal alamiin.

Selanjutnya »
KMA PIMPIN UPACARA TABUR BUNGA DALAM MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN IKAHI KE 64

KMA PIMPIN UPACARA TABUR BUNGA DALAM MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN IKAHI KE 64

Jakarta – Humas : Senin, 20/3/2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH.,MH, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Non Yudisial, para Ketua kamar, Hakim Agung, dan Ketua Umum IKAHI, Dr. Suhadi., SH., MH., melakukan upacara tabur bunga di Taman Makam Kalibata (TMK) dalam memperingati ulang tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 64 tahun.

Selanjutnya »
RAPAT BULANAN DAN SOSIALISASI BIMTEK PANITERA DAN JURUSITA PENGGANTI PTUN TANJUNGPINANG

RAPAT BULANAN DAN SOSIALISASI BIMTEK PANITERA DAN JURUSITA PENGGANTI PTUN TANJUNGPINANG

Batam-6 Maret 2017: Rapat Bulanan dipimpin oleh Ketua Pengadilan TUN Tanjungpinang H. Andri Mosepa,S.H.M.H. Rapat ini membahas mengenai program kerja serta evaluasi tugas yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing subbagian dan kepaniteraan. Setelah Rapat dilanjutkan Pemaparan hasil Bimtek Panitera dan Jurusita Pengganti oleh Ditjenbadilmiltun tanggal 1-3 Maret 2017 Di Padang.

Selanjutnya »
RAPAT BULANAN DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2017 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

RAPAT BULANAN DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2017 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

Batam-16 Februari 2017: Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Para Hakim, Pejabat dan PNS Pada Pengadilan TUN Tanjungpinang diadakan Rapat Bulanan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan TUN Tanjungpinang. Rapat ini membahas mengenai program kerja serta evaluasi tugas yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing subbagian dan kepaniteraan. Setelah Rapat dilanjutkan Penandatanganan Pakta Integritas tahun 2017. Penandatanganan Pakta Integritas tersebut diawali dengan pembacaan Isi Pakta Integritas yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan TUN Tanjungpinang, Bapak H. Andri Mosepa, S.H., M.H. dan diikuti oleh para hakim, pejabat dan seluruh pegawai.

Selanjutnya »
ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITERA PTUN TANJUNGPINANG

ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITERA PTUN TANJUNGPINANG

Batam,Jumat/10 Februari 2017- Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Melaksanakan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI. Pejabat yang Dilantik adalah Didi Sunardi, SH., MH., yang Notabenenya Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Acara yang Dimulai Pada Pukul 08.30 WIB., Bertempat Di Ruang Sidang Utama Serta Dihadiri Oleh Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Pejabat Struktural Dan Fungsional Serta Seluruh Pegawai PTUN Tanjungpinang.

Selanjutnya »
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

Batam, Selasa/31/01/2017, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang H. Andri Mosepa, SH., MH mengambil sumpah dan melantik Empat (4) Panitera Pengganti bertempat di Rusang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang disaksikan oleh seluruh hakim, pejabat fungsional/struktural dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Selanjutnya »
 

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Scroll Up