JALAN SANTAI KELUARGA PTUN TANJUNGPINANG

JALAN SANTAI KELUARGA PTUN TANJUNGPINANG

Batam - Jumat, 06 Desember 2019. Keluarga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang mengadakan olahraga pagi, jalan santai yang berlokasi di Taman Rusa, Sekupang. Yang diikuti oleh Ketua PTUN TPI, Para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, CPNS, dan Honorer.

Selanjutnya »

Keluarga Besar PTUN Tanjungpinang Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada YM Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum (Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) Atas Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 29 November 2019

Selanjutnya »
KUNJUNGAN DARI KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KUNJUNGAN DARI KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Batam - Kamis, 21 November 2019. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang kedatangan tamu dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ir. Endra Mayendra,M.Si.,CFrA.,IPM.,CCMs beserta rombongan dalam rangka Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Selanjutnya »
UPACARA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN KE-74

UPACARA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN KE-74

Batam - Senin 11 November 2019. Bertempat di halaman Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang segenap warga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang mengadakan upacara memperingati hari Pahlawan ke-74 Tahun 2019. Bertindak selaku Pembina Upacara Ketua PTUN Tanjung Pinang Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. dan Pemimpin Upacara Bapak Andespa Eka Putra, S.T., M.H. Upacara dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, CPNS, dan Honorer.

Selanjutnya »
RAPAT EVALUASI BULANAN SEPTEMBER 2019

RAPAT EVALUASI BULANAN SEPTEMBER 2019

Batam - Rabu, 30 Oktober 2019. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melaksanakan Rapat Evaluasi Bulanan September 2019. Acara rapat dipimpin oleh salah seorang Hakim yaitu Ibu Putri Sukmiati, SH. dibawah pengawasan Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang diikuti oleh Para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, Calon Pejabat Sipil dan Honorer.

Selanjutnya »
 

INFORMASI PELAKSANAAN PERSIDANGAN HARI SENIN, 09 Desember 2019

 

NONOMOR PERKARAPARA PIHAKJAMAGENDA STATUS KEHADIRANSTATUS PERSIDANGAN
127/G/2019/PTUN.TPIPenggugat: PT.TIARA MANTANG diwakili oleh AHMAD MIPON, SE. Tergugat: Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam10.00 WIBDuplik TergugatPenggugat: PT.TIARA MANTANG diwakili oleh AHMAD MIPON, SE. Tergugat: Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamSudah selesai dan dilanjutkan pada tanggal 16 Desember 2019

Sertifikat ISO PTUN Tanjungpinang 9001:2008


Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Scroll Up