JALAN SANTAI KELUARGA BESAR PTUN TANJUNGPINANG

JALAN SANTAI KELUARGA BESAR PTUN TANJUNGPINANG

Batam – Jumat, 11 Oktober 2019. Keluarga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang mengadakan olahraga pagi, jalan santai yang berlokasi di Taman Rusa, Sekupang - Batam. Yang diikuti oleh Ketua PTUN Tanjungpinang, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, CPNS, dan Honorer.

Selanjutnya »
PERINGATAN HARI BATIK NASIONAL

PERINGATAN HARI BATIK NASIONAL

Batam - Rabu, 02 Oktober 2019, memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2019, Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang menyelenggarakan acara foto bersama dengan memakai baju batik, acara foto bersama ini diadakan di ruang lobby dan teras depan gedung PTUN Tanjungpinang.

Selanjutnya »
UPACARA MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN PANCASILA

UPACARA MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN PANCASILA

Batam - Selasa, 01 Oktober 2019, Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 menyelenggarakan upacara yang bertempat di halaman depan gedung PTUN Tanjungpinang. Bertindak selaku Pembina Upacara Ketua PTUN Tanjunpinang Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. dan Bapak Andespa Eka Putra, S.T., M.H. sebagai pemimpin upacara.

Selanjutnya »
INNA LILLAHI WA INNAA ILAIHI RAAJIUUN

INNA LILLAHI WA INNAA ILAIHI RAAJIUUN

Kami segenap Keluarga PTUN Tanjungpinang turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ayahanda dari Ibu Dirjenmiltun HJ. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Semoga Almarhum khusnul khotimah, diampuni segala dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan dilapangkan kuburannya. Amin ya rabbal Alamiin

Selanjutnya »
INNA LILLAHI WA INNAA ILAIHI RAAJIUUN

INNA LILLAHI WA INNAA ILAIHI RAAJIUUN

Kami segenap Keluarga PTUN Tanjungpinang turut berduka cita yang sedalam dalamnya atas meninggalnya Yang Mulia Bapak Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM. Semoga almarhum diampuni segala dosanya dan diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Aamiin

Selanjutnya »
 

INFORMASI PELAKSANAAN PERSIDANGAN HARI RABU, 16 Oktober 2019

 

Sertifikat ISO PTUN Tanjungpinang 9001:2008


Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Scroll Up