SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA OLEH BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA OLEH BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Batam - Selasa, 06 Februari 2018. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Bapak H.ANDRI MOSEPA, S.H., M.H., selaku Ketua PTUN Tanjungpinang membuka acara Sosialisasi Bahaya Narkoba oleh BNN Provinsi Kepri. Acara dilanjutkan dengan penyampaian tentang bahaya penyalahgunaan narkoba oleh Ibu Hj.NURLIS, SKM., M.Si. Acara ini dihadiri oleh eluruh hakim, pejabat fungsional/struktural, pegawai dan tenaga honorer.

Selanjutnya »
JUMAT SEHAT DAN BERSIH PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

JUMAT SEHAT DAN BERSIH PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

Batam- 02 Februari 2018. Setiap hari Jumat pada awal bulan Pegawai PTUN Tanjung Pinang menyelenggarakan senam pagi bersama dan gotong royong membersihkan lingkungan kantor yang diikuti oleh seluruh hakim, pejabat fungsional/struktural, pegawai dan tenaga honorer.

Selanjutnya »
PENANDATANGAN MOU PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

PENANDATANGAN MOU PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

Batam - Kamis, 18 Januari 2018. Penandatanganan MoU atau Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakumadin) ini dilakukan Ruang Ketua PTUN Tanjung Pinang. Penandatanganan MoU pemberian layanan Pos Bantuan Hukum di PTUN Tanjung Pinang ini dihadiri oleh Bapak Yuzalmi, SH. selaku Ketua Peradin Batam dan di sambut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bapak H. Andri Mosepa, SH., MH beserta jajarannya.

Selanjutnya »
VIDEO CONFERENCE PTUN TANJUNGPINANG DENGAN KETUA KAMAR TATA USAHA NEGARA

VIDEO CONFERENCE PTUN TANJUNGPINANG DENGAN KETUA KAMAR TATA USAHA NEGARA

Batam - Senin, 15 Januari 2018. Bertempat Di Ruang Ketua PTUN Tanjungpinang diadakan kegiatan Video Conference oleh YM . Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung Dalam Rangka HUT PERATUN INDONESIA ke-27. Dihadiri Oleh Ketua, Panitera, Sekretaris, Seluruh Hakim, Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Selanjutnya »
MAHASISWA UNIVERSITAS  BATAM MAGANG DI PTUN TANJUNGPINANG

MAHASISWA UNIVERSITAS BATAM MAGANG DI PTUN TANJUNGPINANG

Batam - Senin, 15 Januari 2018. Terhitung dari Januari 2018 sampai dengan selesai PTUN Tanjungpinang di percaya untuk membimbing mahasiswa magang Universitas Batam.

Selanjutnya »
 

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Scroll Up