PERPISAHAN KETUA PTUN TANJUNGPINANG BAPAK  H. ANDRI MOSEPA, S.H, M.H. DAN HAKIM AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H.

PERPISAHAN KETUA PTUN TANJUNGPINANG BAPAK H. ANDRI MOSEPA, S.H, M.H. DAN HAKIM AGUS ABDUR RAHMAN, S.H., M.H.

Batam - Senin, 28 Januari 2019. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Melaksanakan acara perpisahan oleh ketua PTUN Tanjungpinang Bapak H. Andri Mosepa dan Hakim Bapak Agus Abdur Rahman yang dilaksanakan di ruang sidang utama PTUN Tanjungpinang. Acara ini diikuti oleh Para hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, seluruh honorer, dan anak-anak magang di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Selanjutnya »
RAPAT EVALUASI BULANAN DESEMBER 2018 DAN PENANDATANGANAN FAKTA INTEGRITAS PTUN TANJUNG PINANG

RAPAT EVALUASI BULANAN DESEMBER 2018 DAN PENANDATANGANAN FAKTA INTEGRITAS PTUN TANJUNG PINANG

Batam - Selasa, 8 Januari 2019. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Melaksanakan Rapat Evaluasi Bulanan Desember 2018 dan Penandatanganan Fakta Integritas dilaksanakan di ruang sidang utama PTUN Tanjungpinang yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan diikuti oleh Para hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf dan seluruh honorer di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Selanjutnya »
FAMILY GATHERING PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG KE 7

FAMILY GATHERING PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG KE 7

Batam - Sabtu,15 Desember 2018. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Melaksanakan Familty Gathering yang ke-7 Pada tanggal 15 dan 16 Desember 2018 bertempat di Pulau Bintan yang diikuti oleh Ketua Pengadilan tata usaha Negara tanjungpinang dan seluruh jajaran di bawahnya.

Selanjutnya »
OLAHRAGA ,BERSAMA DAN SILATURAHMI 3 LINGKUNGAN PERADILAN DI KOTA BATAM

OLAHRAGA ,BERSAMA DAN SILATURAHMI 3 LINGKUNGAN PERADILAN DI KOTA BATAM

Batam - Jumat, 14 Desember 2018. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melaksanakan Olahraga bersama dan silaturahmi 3 (tiga) lingkungan peradilan di kota Batam yang bertempat di Kantor Pengadilan Agama Batam yang diisi oleh kegiatan Senam Bersama, Pertandingan Volley ball dan Tenis meja

Selanjutnya »
RAPAT BULANAN EVALUASI KERJA BULAN NOVEMBER 2018

RAPAT BULANAN EVALUASI KERJA BULAN NOVEMBER 2018

Batam - Kamis, 13 Desember 2018. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Melaksanakan rapat Bulanan Evaluasi Kerja Bulan November 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang bertempat di ruang sidang utama PTUN Tanjungpinang yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan diikuti oleh Para hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf dan seluruh honorer di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara tanjungpinang.

Selanjutnya »
 

Sertifikat ISO PTUN Tanjungpinang 9001:2008


Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Scroll Up