PENUTUPAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DITJEN BADILMILTUN MA RI DI PTUN TANJUNG PINANG

PENUTUPAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DITJEN BADILMILTUN MA RI DI PTUN TANJUNG PINANG

Batam - 13 Oktober 2017. Bertempat di ruang sidang utama PTUN Tanjung pinang Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Bapak BUDHI HASRUL, S.H. beserta Tim memaparkan beberapa temuan serta kekurangan pada PTUN Tanjung pinang. Mulai dari infrastruktur pendukung pelayanan untuk PTUN Tanjung pinang beserta saran agar lebih baik ke depannya.

Selanjutnya »
AUDIT EKSTERNAL TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DITJEN BADILMILTUN MA RI DI PTUN TANJUNG PINANG

AUDIT EKSTERNAL TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DITJEN BADILMILTUN MA RI DI PTUN TANJUNG PINANG

Batam - 12 Oktober 2017. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Kedatangan tamu dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI Dipimpin oleh Bapak BUDHI HASRUL, S.H., Acara ini dibuka oleh Ketua PTUN Tanjungpinang Bapak H.ANDRI MOSEPA, S.H., M.H. yang dilanjutkan dengan arahan Bapak BUDHI HASRUL, S.H.

Selanjutnya »
JUMAT SEHAT DAN BERSIH PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

JUMAT SEHAT DAN BERSIH PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

Batam- 6 Oktober 2017. Setiap hari Jumat pada awal bulan Pegawai PTUN Tanjung Pinang menyelenggarakan senam pagi bersama, apel kendaraan dinas dan gotong royong membersihkan lingkungan kantor yang diikuti oleh seluruh hakim, pejabat fungsional/struktural, pegawai dan tenaga honorer.

Selanjutnya »
KEGIATAN AUDIT INTERNAL PELAKSANAAN AKREDITASI PTUN TANJUNGPINANG

KEGIATAN AUDIT INTERNAL PELAKSANAAN AKREDITASI PTUN TANJUNGPINANG

Batam - Rabu, 04 Oktober 2017. PTUN Tanjung Pinang mengadakan Audit Internal Pelaksanaan Akreditasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Auditor Internal PTUN Tanjung Pinang. Dimulai dari pukul 11.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, jajaran masing-masing Bagian mengikuti Audit Internal Pelaksanaan Akreditasi ini demi meningkatkan kualitas dan produktivitas sistem operasional PTUN Tanjung Pinang menjadi lebih baik.

Selanjutnya »
RAPAT EVALUASI BULANAN DI BULAN OKTOBER 2017 PTUN TANJUNG PINANG

RAPAT EVALUASI BULANAN DI BULAN OKTOBER 2017 PTUN TANJUNG PINANG

Batam- Rabu, 04 Oktober 2017: Rapat Evaluasi bulanan yang diadakan setiap awal bulan wajib dihadiri oleh seluruh Hakim dan Pegawai PTUN Tanjungpinang. Rapat bulan Oktober ini dibuka oleh Sekretaris PTUN Tanjungpinang, Ibu Nurhasanah ,S.H. yang dilanjutkan dengan arahan Evaluasi Bulanan oleh Ketua PTUN Tanjungpinang Bapak H. Andri Mosepa,S.H.,M.H. dan penyampaian laporan masing-masing Subbagian dan Kepaniteraan di depan forum rapat beserta permasalahan yang dihadapinya.

Selanjutnya »
 

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Scroll Up