Category Archives: Berita Utama

SURAT EDARAN – Ketentuan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan MA yang terindikasi maupun positif Virus Covid-19

DUA WAKIL KETUA PENGADILAN PAJAK UCAP SUMPAH DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah dua orang Wakil Ketua Pengadilan Pajak pada Jum’at pagi, 20 Maret 2020 di Gedung Mahkamah Agung lantai 13, Jakarta.

Adapun dua pejabat yang dilantik yaitu, pertama Widhi Hartono, SE., ME, sebagai Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial, dan kedua Drs. Seno Sulistyanto Budi Hendra, MM, sebagai Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim dan Pengangkatan Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial dan Wakil Ketua Pengadilan III  Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim tanggal 2 Maret 2020.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7292

Di hadapan Ketua Mahkamah Agung, kedua Wakil Ketua Pengadilan Pajak tersebut bersumpah akan sungguh-sungguh untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Pajak langsung atau tidak langsung tidak memberikan  atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Mereka juga berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini serta tidak akan menerima langsung atau tidak langsung sesuatu janji atau pemberian.

Dalam kesempatan yang sama, mereka juga berjanji senantiasa akan menjalankan jabatan dengan jujur, saksama, dan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban. Mereka juga bersumpah akan berlaku sebaik-baiknya,dan seadil-adilnya seperti layaknya, bagi seorang wakil ketua pengadilan pajak yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7291

Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung tersebut, terlihat berbeda dengan kegiatan serupa sebelumnya, di mana pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, dan pejabat yang menghadiri acara tersebut, pagi ini semua menggunakan masker. Hal ini tidak lain adalah untuk menghindari virus korona yang sedang mewabah secara global di dunia bahkan di Indonesia.

Turut hadir pada acara yang ditutup dengan pemberian ucapan selamat itu adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. (enk/azh/RS/photo:ds).

MENDUKUNG UPAYA PENCEGAHAN COVID-19, BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKSANAKAN RAPAT SECARA DARING

Jakarta – Humas MA : Beberapa kegiatan penting di Mahkamah Agung seperti Rakernas Akbar, Peresmian Peradilan Terpadu di Manado, termasuk Puncak peringatan HUT IKAHI ke 67 tahun, telah ditunda sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona.

Meski demikian ditengah situasi yang serba terbatas, Sekretaris Mahkamah Agung telah menyerukan penggunaan Aplikasi Zoom Meeting untuk kegiatan rapat (19/3/2020).

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7288

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan  aplikasi ini dimanfaatkan untuk menindak lanjuti Surat Edaran Sekretaris MA , A.S Pudjoharsoyo tentang penyesuaian Sistem Kerja  Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7289

Hal tersebut disampaikan Abdullah, pada saat memimpin rapat terkait pengembangan aplikasi Sistem Kebijakan Mahkamah Agung secara Elektronik, di ruang Media Centre, Jumat (20/03/2020). Lebih lanjut Abdullah menyampaikan, “penyelenggaraan rapat, dengan menggunakan sarana elektronik ini, diharapkan bisa menjadi contoh bagi satker- satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya”. penggunaan teknologi ini digunakan dalam rangka mengoptimalkan kinerja ditengah situasi penyebaran virus. “Agar layanan terhadap para pencari keadilan dan kinerja badan peradilan bisa terus berjalan” pungkasnya. Selanjutnya, arahan dari Abdullah, agar rapat ini dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi Zoom .

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7293

Lebih lanjut Kabag PUU Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala menjelaskan, bahwa “Pengembangan aplikasi Sistem Kebijakan Mahkamah Agung secara elektronik saat ini, sudah semakin mendesak, seiring dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, nantinya pengembangan aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan informasi peraturan- peraturan, khususnya kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)”. Saat ini Mahkamah Agung sudah mempunyai aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi) Mahkamah Agung dengan alamat https://jdih.mahkamahagung.go.id/. Namun harus dikembangkan lagi dan ditambahkan fitur- fitur lainnya, termasuk naskah akademik, dan abstraksi kebijakan. (NES/MSP/Photo:Humas)

KETUA MA LANTIK 5 HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD H0C

Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah 5 orang Hakim Agung pada hari Kamis, 12 Maret 2020 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pada kesempatan yang sama Hatta Ali juga melantik dan mengambil sumpah 3 orang Hakim Ad Hoc yang terdiri atas dua Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Kasasi, dan satu  Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tingkat Kasasi. Dengan dilantiknya lima orang hakim agung ini, maka jumlah Hakim Agung Republik Indonesia kini berjumlah 48 orang.

Dibimbing oleh Ketua Mahkamah Agung dan di bawah kitab suci Al-Qur’an, para pejabat yang dilantik tersebut bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Mereka juga bersumpah akan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undanngan dengan selurus-lurusnya. Mereka juga berjanji akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung tersebut dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung, Hakim Adhoc, perwakilan Komisi Yudisial, perwakilan Kepolisian RI, perwakilan Kejaksaan RI, para pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, dan undangan lainnya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7267

Berikut adalah nama lima Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya:

  1. Soesilo, SH., MH, sebelumnya menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin
  2. Dr. Dwi Sugiarto, SH., MH, sebelumnya menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar
  3. Dr. Rahmi Mulyati, SH., MH, sebelumnya adalah Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung
  4. Drs. H. Busra, SH., MH, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
  5. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, SH., MH sebelumnya adalah Hakim Militer Utama pada Pengadilan Militer Utama

Pelantikan 5 Hakim Agung ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Ir. H.Joko Widodo Nomor 23/P Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7268

Sementara itu, Dua Hakim Ad Hoc Tipikor yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu:

  1. Dr. Agus Yuniato, SH., MH. sebelumnya adalah Hakim Adhoc Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya
  2. Ansori, SH., MH, sebelumya adalah Hakim Adhoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung yaitu:

  1. Sugiyanto, SH., MH. sebelumnya adalah Hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Semarang

Pelantikan 2 Hakim Adhoc Tipikor dan 1 Hakim Adhoc PHI ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 27/P Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020.

Selamat kepada para Pejabat yang baru dilantik, selamat bertugas semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan bimbingan dan tuntunannya(azh/RS/photo:PN)

KETUA KAMAR PEMBINAAN MAHKAMAH AGUNG RI MEMBUKA KEGIATAN PEMBINAAN SERTIFIKASI MEDIATOR TERAKREDITASI

Jakarta-Humas MA:  Biro Hukum dan Humas Mahkamah  Agung  RI menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Lembaga Sertifikasi  Mediator Terakreditasi,  dibuka secara resmi oleh Ketua Kamar Pembinaan  Mahkamah  Agung  RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM pada Senin, 09 Maret 2020 di Hotel Akmani  Sabang Jakarta Pusat.

Setelah acara dibuka, Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM  menyampaikan materi Kebijakan Mahkamah Agung RI terkait Pemberdayaan Mediator Non Hakim dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator.  Prof. Takdir mengatakan dalam setiap Pelatihan Sertifikasi Mediator yang diadakan oleh lembaga Sertifikasi Mediator, maka selain instruktur dari internal lembaga yang bersangkutan, diharapkan pula menggunakan instruktur dari anggota kelompok kerja alternatif penyelesaian sengketa (mediasi) Mahkamah Agung untuk memberikan pelatihan terkait perkembangan pengaturan dan praktik mediasi di pengadilan serta informasi aktual kebijakan Mahkamah Agung terkait media.

Lebih lanjut Ketua Kamar Pembinaan mengatakan, oleh karena salah satu syarat untuk memperoleh akreditasi berikut perpanjangannya adalah wajib memiliki instruktur atau pelatih bersertifikat mediator dan sertifikat pelatih, maka Mahkamah Agung melalui kelompok kerja mediasi Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih (training of trainers/tot) kepada calon instruktur/pelatih lembaga yang mengajukan permohonan akreditasi maupun lembaga yang telah terakreditasi untuk memudahkan perpanjangan akreditasi, dengan narasumber dari kelompok kerja mediasi Mahkamah Agung dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

 

Pelatihan  Pembinaan Lembaga Sertifikasi  Mediator Terakreditasi yang berlangsung dari tanggal 9 s/d 11 Maret 2020 ini diikuti peserta dari berbagai lembaga baik Perguruan Tinggi maupun non Pergururan Tinggi serta dari profesi Hakim bersertifikat mediator di lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara.  Peserta pelatihan diutamakan  berasal dari Lembaga sertifikasi mediator yang belum memiliki tenaga  trainer mediator yang diselenggarakan  oleh Mahkamah Agung.  Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Abdullah, SH., MS dalam laporannya. Menurut  Abdullah, calon peserta pelatihan harus memiliki sertifikat mediator  yang dikeluarkan oleh Mahkamah  Agung atau Lembaga sertifikasi mediator yang terakreditasi oleh Mahkamah  Agung.

Acara pembukaan pelatihan Pembinaan Lembaga Sertifikasi  Mediator Terakreditasi  ini, diakhiri dengan foto bersama Ketua Kamar Pembinaan  Mahkamah  Agung RI, Kepala Biro Hukum dan Humas RI dengan seluruh peserta pelatihan. (enk/RS/photo: ds)

HUMAS MA SELENGGARAKAN PELATIHAN PELAYANAN PRIMA

Jakarta – Humas MA: Dalam rangka meningkatkan kemampuan para Petugas Layanan Informasi dalam memberikan layanan yang prima kepada masyarakat, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyelenggarakan Pelatihan Layanan Prima pada Jum’at, 6 Maret 2020 di ruang Perpustakaan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Jakarta. Pelatihan hasil kerja sama antara Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dengan Bank Mandiri ini diikuti oleh para petugas yang kesehariannya bertugas memberikan layanan informasi bagi masyarakat.

Gelar Ginanjar, Vice President Customer Care Group Bank Mandiri sebagai narasumber menyampaikan bahwa Service is an art, yang berarti bahwa pelayanan adalah seni, harus berwarna dan tidak boleh kaku. Melayani masyarakat dengan berbagai macam karakter harus dihadapi dengan cara yang beragam juga. Ginanjar menyampaikan juga bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi nilai bagi instansi. Petugas Layanan Informasi harus senantiasa menjaga nama baik diri dalam mewakili Instansi dengan memberikan kesan yang sehat dan teratur dalam pandangan pertama. Jika layanan yang diberikan baik, maka akan baik juga nama instansi, namun jika sebaliknya, maka nama instansi akan menjadi buruk. “Petugas Layanan Informasi adalah front liner, berada di garis depan di mana mereka menggambarkan citra sebuah instansi. Jadi bagaimanpun keadaan kita, kita harus tetap memberikan layanan yang terbaik, agar nama instansi tetap baik,” tegas Ginanjar.

Cahyo, salah satu Petugas Layanan Informasi menanyakan bagaimana cara agar tetap bisa memberikan layanan terbaik kepada para pencari informasi yang marah-marah padahal mood petugas sendiri sedang tidak stabil?

Terkait hal tersebut, Ginanjar mengatakan bahwa Petugas Layanan Informasi harus pandai mengatur mood. Petugas harus meninggalkan semua masalah yang sedang hadapi, apapun masalah yang dimiliki harus disimpan terlebih dahulu, rasa seperti apapun yang sedang dirasakan, harus ditukar dengan perasaan bahagia, Petugas Layanan Informasi dilarang terpancing emosi negatif dari masyarakat. Karena pada intinya, tambah Ginanjar,  ruang layanan adalah panggung sandiwara, petugas harus acting happy, harus pura-pura bahagia, agar masyarakat pencari informasi bisa mendapatkan layanan yang prima, layanan yang memuaskan.

Menurutnya, untuk bisa memberikan layanan terbaik, Petugas Layanan Informasi harus memiliki standar Layanan, di antaranya yaitu: pertama Skill (kemampuan) mencakup kerapihan, kecepatan dan ketelitian. Kedua yaitu sikap, Ginanjar mengatakan bahwa dalam Layanan itu 7% adalah kata, 38% nada suara dan intonasi, dan 55% nya adalah bahasa tubuh. Untuk itu, menurutnya Petugas Layanan harus menjaga sikap, bahasa tubuh dan berusaha untuk menggunakan bahasa positif agar masyarakat merasa mendapatkan Layanan yang baik.

Standar Layanan ketiga  yaitu  penampilan. Petugas Layanan harus memberikan senyum menarik dan penampilan yang rapih, sehingga masyarakat pencari informasi bisa nyaman.  Ia juga menekankan bahwa kalau petugas Layanan tidak bisa memberikan solusi, minimal petugas bisa menyampaikan bahwa keluhan akan ditindaklanjuti.

Di akhir penyampaiannya, Ginanjar mengatakan bahwa citra diri Petugas Layanan adalah citra instansi, untuk itu, ia menekankan bahwa semua pihak dalam instansi harus berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya yaitu dengan meningkatkan kemampuan Petugas Layanan Informasi.(azh/RS)

WKMA BIDANG NON YUDISIAL HADIRI PELUNCURAN LAPORAN TAHUNAN OMBUDSMAN RI TAHUN 2019

Jakarta – HUMAS : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH menghadiri Acara laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2019,  pada hari Selasa, 3 Maret 2020, di Golden  Ballroom 2 Hotel Sultan, Jakarta Pusat.Turut hadir dalam Acara tersebut Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si., Ketua Komisi yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc., Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia( ANRI) Drs. Mustari Irawan, MPA.

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai mengatakan bahwa acara peluncuran Laporan tahunan 2019 yang mengusung tema “Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Adil dan Pasti” ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Ombudsman RI dan sarana publikasi kepada masyarakat. Ia menjelaskan, salah satu garis besar yang bisa disampaikan adalah mengenai Survei Kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2019 yang telah dirintis oleh Ombudsman mulai tahun 2013. “Di tahun 2020 ini survei akan menjangkau seluruh populasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam sambutannya di acara tersebut, WKMA Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH, menyampaikan bahwa saat ini Instansi Pemerintahan maupun swasta menghadapi tantangan yang perlu direspons dengan cepat. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain penggunaan teknologi informasi yang masif sehingga komunikasi dapat dilakukan secara real time tanpa dibatasi ruang dan waktu (borderless and timeless).Era ini mendorong setiap instansi pemerintahan maupun swasta untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Tantangan selanjutnya adalah era otomatisasi. Total potensi tenaga manusia di indonesia yang akan diotomatisasi berjumlah 52,2 juta. Bersamaan dengan potensi tenaga manusia di Indonesia yang akan diotomatisasi, muncul juga potensi pekerjaan baru yang membutuhkan kemahiran tinggi (high skill) mencapai 3 kali lipat dari pekerjaan yang hilang (low skill). Selain itu, mindset sebagian aparat yang ingin dilayani. Pola pikir tersebut sudah harus diubah sehingga tujuan disiapkannya aparat sejalan dengan tujuan dibentuknya negara yaitu memberikan pelayanan yang baik, dan yang terakhir adalah tantangan berupa GAP antara pelayanan publik dengan ekspektasi publik. Meskipun di berbagai instansi telah memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan bahkan terus ditingkatkan, namun masyarakat selalu berharap instansi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Untuk menjembatani GAP tersebut, maka diperlukan pemanfaatan Teknologi Informasi agar pelayanan publik sesuai dengan ekspektasi publik.

Lebih Lanjut, Dr. Sunarto, SH., MH menyampaikan  bahwa menyeimbangi dengan perkembangan jaman yang cepat tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam rangka memastikan pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang baik, hal ini juga sebagai bukti konkret bahwa Mahkamah Agung mendukung prinsip keterbukaan informasi, seperti :

1.Website Mahkamah Agung, menyajikan informasi bagi masyarakat berupa tata cara pengajuan gugatan/permohonan, prosedur persidangan, besarnya panjar biaya perkara, dan semua hal yang terkait pengadilan. Untuk memastikan website pengadilan berfungsi dengan baik, setiap ditjen melakukan audit dan evaluasi secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang mutakhir.

2. Mahkamah Agung juga telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui SK KMA No. 71/KMA/SK/IV/2019.

3. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai penyempurna Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ( E -Court).

4.Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Program ini ditujukan agar para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi yang dapat menjurus kepada hal-hal yang bersifat koruptif.

5. Akses untuk memperoleh pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu juga telah diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara. Layanan ini telah ada sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pada akhir sambutannya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial menyampaikan bahwa Ombudsman merupakan representasi Negara yang memastikan pelayanan publik terlaksana dengan baik kepada setiap warga negara dan penduduk untuk mendapatkan hak dan kebutuhan dasarnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam menjalankan tugasnya tersebut, Ombudsman hendaknya senantiasa berpegang teguh pada asas kepatutan, asas keadilan, asas non-diskriminasi, asas tidak memihak, asas akuntabilitas, asas keseimbangan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan.(IP/RS/Photo: Pepy)

KUNKER KE JOGJA, KOMISI III DPR RI INGATKAN MITRA KERJA UNTUK PERANGI NARKOBA DAN JAGA DIRI DARI CORONA

Yogjakarta-Humas MA: Dalam rangka pengawasan mitra kerja, Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (kunker) Reses masa persidangan II Tahun sidang 2019-2020 ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin, 2 Maret 2020.  Kunker diikuti oleh 14 Anggota Komisi III DPR RI dan dipimpin oleh H. Ahmad Sahroni, SE., M.Ikom. Adapun mitra Komisi III yang ada di Yogyakarta yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Rangkaian kunker diawali rombongan Komisi III dengan meninjau ke Lembaga Pemasyarakat II A Wirogunan Jogjakarta. Rombongan meninjau lapas khusus wanita dan lapas lainnya. Di lapas wanita, rombongan berdialog langsung dengan para narapidana wanita, salah satunya adalah Mary Jane, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina. Dalam kesempatan tersebut Mary Jane menyampaikan bahwa ia menginginkan hak agar bisa bertemu dengan keluarganya dan memohon bantuan Rombongan Komisi III untuk membantunya. “Saya ingin seperti narapidana yang lain, yang bisa minimal dua bulan sekali bertemu dengan keluarganya, saya rindu anak-anak saya,” kata Mary Jane sambil menangis di hadapan rombongan Komisi III. Menanggapi hal tersebut, Syahroni sebagai pimpinan kunker meminta agar Kepala Lapas dan Kejaksaan memberikan Mary Jane  hak yang sama dengan narapidana lain.

Selain berdialog, Syahroni dan rombongan berkesempatan melihat langsung hasil kerja para narapidana wanita berupa kain batik, vas bunga, kalung, dan pernak-pernik lainnya. “Untuk menyemangati para narapidana semua di sini, hari ini saya akan borong semua hasil kerja kalian,” kata Syahroni yang disambut gembira seluruh penghuni lapas.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7232

Agenda kunker selanjutnya adalah Aula Anton Sujarwo gedung Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lokasi ini rombongan komisi III melaksanakan rapat dengan Kepolisian DIY, Kejaksaan DIY, Kementerian Hukum dan HAM DIY, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi Agama DIY, Pengadilan Militer II-11 DIY, dan Pengadilan Tata Usaha Negara DIY. Rapat terkait dengan pertanyaan Komisi III DPR RI tentang evaluasi tahun 2019, Program 2020, anggaran dan yang lainnya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7235

Dari Empat Lingkungan Peradilan DIY, masing-masing ketua menjelaskan juga tentang realisasi anggaran, kedaan perkara, dan kendala dalam penyelesaian perkara. Dalam pemaparannya, Ketua Pengadilan Tinggi DIY, H. Suripto, SH., MH, mengatakan bahwa untuk mewujudkan aksesibiltas pengadilan kepada publik, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se wilayah DIY telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Selain itu, sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se wilayah DIY telah menerapakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang transparan dan akuntabel.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama DIY, Drs. H. M. Said Munji, SH., MH, menyampaikan bahwa untuk menjamin pelayanan terbaik kepada publik, Pengadilan Tinggi Agama DIY telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementrian PAN RB.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7234

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Rudy Dwi Prakamto, SH, mengatakan semua tugas dan fungsi Pengadilan Militer II DIY sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis da Program Kerja. Namun, Rudy menyarankan agar Komisi III DPR RI bisa memberikan tambahan anggaran untuk pembelian kelengkapan fasilitas kantor khususnya pendingin ruangan, biaya renovasi gedung kantor, pembangunan rumah dinas dan penambahan alat transportasi.

Sedangkan Ketua Pengadila Tata Usaha Negara (TUN), H. Andri Mosepa SH., MH dalam paparannya mengatakan terkait kendala dalam pelaksanaan tugas peradilan, mengingat derasnya perubahan perangkat kerja menjadi serba IT, di Kantor Pengadilan TUN DIY tidak ada tenaga IT atau yang memahami bahasa program untuk mengaplikasikan coding untuk itu dibutuhkan dukungan anggaran untuk fasilitas rumah dinas, perangkat teknologi informasi guna mendukung peradilan elektronik, dan yang lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Syahroni meminta agar bahwa karena keterbatasan waktu, para Ketua diminta menyampaikan saran dan pertanyaan melalui surat dan akan dtindaklajuti dalam rapat lanjutan di Komisi III DPR RI. Sebelum menutup Syahroni memohon agar Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dan seluruh mitra kerja Komisi III agar betul-betul bekerja keras dalam memerangi narkoba dan menjaga diri dari Virus Corona. (azh/EM/RS/photo:azh)

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Ke Kalimantan Timur Dengan Mitra Penegak Hukum

Balikpapan-Humas. Bertempat di Gedung Mahakam Mapolda Kaltim, Senin (02/03/2020), Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Ke Kalimantan Timur Rombongan di Pimpin oleh H. Desmond Junaidi Mahesa, SH., MH sebagai Ketua Tim/ F-P. Gerindra, menggelar Rapat kerja dengan seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI mulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kalimantan Timur dan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Kapolda Kalimantan Timur beserta jajarannya, Kajati Kalimantan Timur beserta jajarannya, Kepala BNN Kalimantan Timur beserta jajarannya dan Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Timur beserta jajarannya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7239

Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Sutoyo, SH., M.Hum. Memaparkan tentang pagu anggaran dan realisasinya, belanja modal yang belum di penuhi, penanganan perkara dan hambatan serta tantangan. Untuk anggaran keterbatasan pagu anggaran di Harapkan di DIPA 2021 meningkat, program usulan yang belum terpenuhi dapat di wujudkan dalam 2021.

Peningkatan tunjangan, sewa rumah dinas, transportasi, kesehatan dan tunjangan kemahalan (juga diberikan kepada ASN di luar Hakim). Untuk penanganan perkara yang mendapatkan perhatian khusus mulai dari perkara Penambangan Liar, Pembalakan Liar, Pengeboran liar, Kebakaran Hutan/ lahan, Sektor Perikanan, Perkebunan, Lingkungan Hidup, Narkotika, Praperadilan dan lain-lain.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7240

Paparan di lanjutkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H. Melaporkan tingginya perkara di wilayah hokum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur mulai dari perkara perceraian, Isbat nikah, sengketa harta gono-gini dan waris serta tentang laporan anggaran dan realisasinya, di harapkan di 2021 ada penambahan anggaran. Untuk hamabatan dan kendala mulai dari rumah dinas, sdm dan lain-lain.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7241

Untuk paparan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kalimantan Timur Bonnyarti Kala Lande, SH., MH. Melaporkan terkait perkara mulai dari Perkebunan/Perizinan, Lingkungan Hidup/ Kehutanan dan Pertambangan. Tindaklanjut Putusan PTUN. Sebagaimana Pasal 97 Ayat 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika selama 60 hari sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), tergugat belum melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa obyek sengketa tidak berkekuatan hukum lagi.

Sebagaimana Pasal 97 Ayat 9 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika selama 90 hari sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), tergugat belum melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar memerintahkan Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan. Putusan yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Tidak diajukan upaya hukum Banding; Tidak diajukan upaya hukum Kasasi; dan Putusan Kasasi;.

Selama tahun 2018 dan 2019 tidak terdapat perkara terkait Perkebunan/Perizinan, Lingkungan Hidup/Kehutanan, dan Pertambangan yang diajukan permohonan eksekusi maupun terbitnya Surat Keterangan Ketua PTUN Samarinda sebagaimana Pasal 97 Ayat 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kendala eksekusi yang sering disampaikan oleh tergugat/termohon eksekusi dalam berita acara pra penetapan eksekusi sebagai berikut: Berubahnya keadaan setelah putusan dijatuhkan. Adanya aturan khusus/teknis terkait obyek yang akan dieksekusi. Dan Penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota ke propinsi.

Tantangan Pelaksana putusan pengadilan masih dilaksanakan oleh tergugat/termohon eksekusi, berbeda dengan peradilan umum dan agama yang dilaksanakan pengadilan ataupun kejaksaan.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7242

Terakhir Pemaparan dari Panitera Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Agus Handaka, SH. Menyampaikan tentang kendala dan hambatan mulai dari, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga Hakim dan Kepaniteraan jumlahnya belum sesuai dengan standar minimum kebutuhan organisasi karena di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan hanya memiliki 1 Majelis Hakim termasuk Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sehingga akan menjadi kendala dalam proses percepatan penyelesaian perkara. Dan masih kurang tenaga SDM di tingkat kesekretariatan serta di bidang IT, Keuangan dan Personel.

Terkendalanya dalam proses persidangan karena sering Saksi tidak hadir di persidangan dikarenakan tempat tinggal Saksi yang jauh dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Dan Belum tersedianya rumah dinas jabatan baik untuk Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7243

Penyerahan Pelakat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7244

Penyerahan Pelakat Dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7245

Penyerahan Pelakat Dari Ketua Pengadilan TUN Kalimantan Timur

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7246

Penyerahan Pelakat Dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7247

Poto Bersama Rombongan Komisi III DPR RI Dengan Pimpinan Mitra Komisi III DPR RI

Pemaparan di lanjutkan dengan paparan masing-masing mitera kerja Komisi III DPR RI, Kapolda Kalimantan Timur beserta Jajarannya, Kejati Kalimantan Timur beserta Jajarannya, Kakanwil Hukum dan Ham Kalimantan Timur beserta Jajarannya dan BNNP Kalimantan Timur beserta Jajarannya. Selesai Pemaparan dari masing-masing mitera Komisi III DPR RI dilanjutkan dengan do’a, tukar menukar cineramata dan poto bersama. (ds/sr)

RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT PERADILAN SE WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MAKASSAR – HUMAS MA: Dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dengan Empat Peradilan Se Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin, 02 Maret 2020 berlangsung di aula Pengadilan Tinggi Makassar.

Rapat kerja kali ini meminta penjelasan pagu anggaran 2020  yang diterima serta kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam mengoptimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer III-16 Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, serta meminta penjelasan mengenai perkara-perkara yang menonjol di Empat Peradilan Provinsi Sulawesi Selatan dan sejauh mana penanganannya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7221

Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum, dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Syahrial Sidik, SH., MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH.,MH, Ketua Pengadilian Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Syamsul Hadi,SH, Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Letkol. C.H.K. Adeng, S.Ag.,SH, semua beserta jajarannya pada Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7222

Komisi III DPR RI yang melakukan Rapat Kerja tersebut yakni;

  1. Dr. Ir. H. Adies Kadier, SH.,M.Hum
  2. Arteria Dahlan, ST.,SH.,MH
  3. Bambang, DH
  4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH.,M.Kn
  5. Supriansa, SH.,MH
  6. Ir. Hj. Sari Yulianti, MT
  7. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
  8. H. Rahmat Muhajirin, SH
  9. Eva Yuliana, M.Si
  10. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn
  11. H. Santoso, SH
  12. Dr. H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, SH.,MH.,M.Si
  13. Sarifuddin Sudding, SH.,MH

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7223

Setelah rapat kerja dibuka oleh Ketua Tim, paparan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Syahrial Sidik, SH., MH, menyampaikan kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI bahwa kebijakan strategis manajemen penanganan perkara yang efektif, adil dan optimal adalah; Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara serta Pelayanan Publik yang prima.

Paparan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH.,MH menyampaikan bahwa kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Barat yaitu; kebutuhan anggaran untuk rehab gedung kantor karena sudah tidak sesuia dengan standar prototype  Pengadilan disamping gedung kantor sudah tidak bisa menampung kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun strategi transparansi penanganan perkara yang efektif, adil dan optimal yang digunakan untuk penyelesaian perkara dengan tepat waktu diantaranya adalah dengan jalan mengaktifkan penggunaan program aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) baik pada tingkat Pengadilan Tigkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

 

Sementara itu Ketua Pengadilian Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Syamsul Hadi,SH menyampaikan program yang menjadi skala prioritas tahun 2020 adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung yaitu perangkat pengolah data komunikasi pengadaan komputer PC untuk Panitera, serta program peningkatan SDM.

Hal yang yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Letkol. C.H.K. Adeng, S.Ag.,SH terkait kebutuhan tenaga SDM. Menurutnya sesuai struktur organisasi berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2015, jabatan struktural dibagian Kepaniteraan yang belum terisi secara lengkap yaitu jabatan Panitera Muda Hukum.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7224

Rapat kerja yang berlangsung hingga pukul 18.00 wita, diakhiri dengan foro bersama Tim Komisi III DPR RI dengan para Ketua pada 4 (empat Peradilan) se wilayah Sulawesi Selatan beserta jajarannya. (enk/RS/Photo: rvs)

Translate »
Scroll Up