Category Archives: Berita Utama

MAHKAMAH AGUNG BERBAGI KEBAHAGIAAN

Jakarta – Humas MA: Pagi ini, 14 November 2019, suasana berbeda terlihat di Masjid Al-Mahkamah, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pasalnya, masjid yang biasanya ramai pada waktu shalat wajib saja, pagi ini terlihat ramai oleh orang-orang berpakaian putih dengan wajah berseri-seri, di antara mereka terdapat yatim piatu, fakir miskin dan dhuafa. Rupanya mereka datang untuk memenuhi undangan Mahkamah Agung dalam acara Mahkamah Agung Berbagi Kebahagiaan.

Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mahkamah Agung mengatakan bahwa acara Mahkamah Agung Berbagi Kebahagiaan ini adalah untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat UPZ MA Tahun 2019 yang merupakan zakat penghasilan dari gaji para karyawan Mahkamah Agung yang beragama Islam yang jumlahnya ditentukan sendiri oleh para karyawan tersebut.

Jumlah zakat dan infaq yang terkumpul dari UPZ Mahkamah Agung selama satu tahun berjumlah 603.574.333,- (enam ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Dana tersebut seluruhnya disetor ke Baznas 100%   sejumlah 603.574.333 kemudian kembali 70% sejumlah 347.155.404 ke rekening UPZ Mahkamah Agung.

http://103.16.79.44/cms/media/6795

Dana sejumlah 347.155.404 hari ini diberikan kepada fakir/miskin (mustahiq) sebanyak 348 orang, mustahiq ini merupakan rekomendasi dari masing-masing satuan kerja pada Mahkamah Agung, dengan nominal masing-masing mustahiq adalah satu juta rupiah. Dengan ini, menurut Ketua UPZ MA, dana zakat yang ada di UPZ Mahkamah Agung saldonya adalah Nol. Sementara dana infaq yang tersisa akan disalurkan pada kegiatan social lainnya.

Mengenai hal tersebut, Ketua UPZ Mahkamah Agung merasa sangat senang dan bangga kepada karyawan Mahkamah Agung yang ingin berbagi kepada sesama melalui UPZ MA. “Perkenankan saya atas nama UPZ Baznas MA mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu, semoga amal baik Bapak/Ibu dicatat dan dibalas oleh Allah subhanahu wata’ala,” harap A.S Pudjoharsoyo pada acara yang juga di hadiri oleh para pejabat Eselon 2-4 Mahkamah Agung, para pengurus Masjid al-Mahkamah, para mustahiq, dan undangan lainnya.(azh/RS/photo:SF&azh)

PASCA PENGUMUMAN LOWONGAN CPNS, HELPDESK MAHKAMAH AGUNG SIBUK LAYANI CALON PELAMAR

Jakarta—Humas: Setelah merilis pengumuman pembukaan lowongan CPNS bagi 2.104 formasi, bagian helpdesk dan Call Centre mulai sibuk melayani calon pelamar. Bagian Helpdesk ini dipersiapkan sebagai pusat layanan informasi kepada calon pelamar yang ingin bertanya seputar penerimaan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung.

Menurut Jumadi, Kepala Bagian Umum Kepegawaian Biro Kepegawaian yang bertindak selaku koordinator Helpdesk dan Call Centre, hingga pukul 16.00 hari ini, pihaknya telah menerima setidaknya 94 penelpon, 444 pesan melalui aplikasi Whatsapp dan  1.729 follower melalui aplikasi Instagram.

Pertanyaan calon pelamar, lanjut Jumadi, umumnya berkisar pada masalah pendidikan calon pelamar. “Saat ini banyak program studi yang penamaannya berbeda-beda, sehingga calon pelamar ingin memastikan,” jelas Jumadi.

Enam Saluran Layanan Informasi

Untuk mempermudah calon pelamar mengakses informasi perihal penerimaan CPNS di Mahkamah Agung, bagian Helpdesk dan Call Centre telah menyediakan enam saluran layanan informasi, yakni melalui telepon, e-mail, Whatsapp, Facebook, Twitter dan Instagram.

Layanan informasi melalui telepon tersedia di nomor 0812-9780-3331 dan dapat dimanfaatkan pada hari kerja dari pukul 09.00 hingga pukul 16.00. Pada waktu yang sama juga tersedia layanan informasi melalui aplikasi Whatsapp  di nomor 0877-7717-5103.

Sedangkan untuk layanan lewat surat elektroni tersedia melalui email rekrutmen.cpns@mahkamahagung.go.id. Selain itu, tersedia juga layanan informasi melalui media social, yakni Facebook di akun Rekrutmen Cpns Mahkamah Agung, Twitter melalui akun @CPNS_MA_RI dan Instagram di akun rekrutmencpns.mahkamahagung.

Selain itu, bagian layanan informasi ini juga mempersiapkan petugas yang melayani pertanyaan-pertanyaan calon pelamar setiap saat.

“Semua ini dipersiapkan agar para calon pelamar dapat diberikan informasi seluas-luanya,” imbuh Jumadi.

Ia berharap dengan saluran layanan informasi tersebut, pada saat pendaftaran nanti tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya informasi. (Humas/Mohammad Noor)

MAHKAMAH AGUNG BUKA LOWONGAN 2.104 CPNS, INI FORMASINYA

MAHKAMAH AGUNG BUKA LOWONGAN 2.104 CPNS, INI FORMASINYA

Jakarta—Humas: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung akan membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang.

Berdasarkan keputusan Kemenpan RB tersebut, Mahkamah Agung mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 2.104 formasi. Berdasarkan rilis pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, alokasi 2.104 formasi tersebut akan dibagi menjadi empat kualifikasi formasi, yakni sebanyak 210 dialokasikan untuk pelamar kategori Cumlaude. “(Mereka ini adalah) lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat “Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Terakreditasi A/Unggul serta Program Studi Terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan,” jelas A. S. Pudjoharsoyo, Sekretaris Mahkamah Agung yang sekaligus bertindak selaku Ketua Panita Seleksi.

Selain itu, sebanyak 43 lowongan akan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, yakni pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tugkai). Sebanyak 10 lowongan diperuntukkan bagi putra/putri Papua dan Papua Barat, yakni pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua.

Sementara sisanya sebanyak 1.841 lowongan akan diperuntukkan bagi kualifikasi formasi umum, yakni pelamar perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana pengumuman yang dirilis tanggal 11 November tersebut.

Diperuntukkan bagi 14 Formasi Jabatan

Masih menurut pengumuman yang dilansir situs resmi Mahkamah Agung, keseluruhan formasi tersebut akan didistribusikan ke dalam 14 formasi jabatan, masing-masing ahli pertama—analis kepegawaian, ahli pertama—arsiparis, ahli pertama—auditor, ahli pertama—pranata computer, analis perkara peradilan, analis sumber daya manusia aparatur, analis data penilaian pendidikan, verifikator keuangan, pemelihara sarana dan prasarana, pengadministrasi registrasi perkara, pengelola barang milik negara, pengelola sistem dan jaringan, pelaksana/terampil—arsiparis dan pelaksana/terampil—pranata komputer.

Dari 14 formasi tersebut, alokasi terbanyak dibuka untuk ahli pertama—pranata computer sebanyak 497 formasi, disusul dua formasi terkait perkara, masing-masing pengadministrasi registrasi perkara sebanyak 431 formasi dan analis perkara peradilan sebanyak 355 formasi. Alokasi berikutnya pelaksana/terampil—arsiparis sebanyak 341 formasi dan pengelola sistem dan jaringan sebanyak 155 formasi. Sisanya terdistribusi ke dalam 9 formasi jabatan lainnya.

Penyandang disabilitas dapat melamar untuk formasi-formasi seperti ahli pertama—pranata komputer, pengadministrasi registrasi perkara dan pelaksana/terampil –pranata komputer. Sementara itu, sebanyak 3 formasi dari pelamar cumlaude dialokasikan untuk jabatan ahli pertama—arsiparis.

Seperti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun sebelumnya, pendaftaran akan dilakukan secara online melalui portal pendaftaran cpns Badan Kepegawaian Negara. Pendaftaran secara online ini akan dilaksanakan sejak tanggal 14 November dan akan berakhir tanggal 18 November mendatang.

Pelaksanaan ujian yang terdiri seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem computer (Computer Asssted Test—CAT).

Nantinya, hasil seleksi CPNS ini diharapkan akan menambah jumlah sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya yang hingga kini tercatat berjumlah 31.025 orang dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. (Humas/Mohammad Noor)

KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGHADIRI ACARA DIES NATALIS UNAIR KE 65

Surabaya – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH yang juga menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Unair  menghadiri acara Dies Natalis Universitas Airlangga ke 65 yang berlangsung pada hari Senin, 11/11/2019 bertempat di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Lt.5 Universitas Airlangga, Kampus C, Mulyorejo, Surabaya. (Humas)

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019

Informasi selengkapnya dapat diunduh pada lampiran di bawah ini :

  1. Pengumuman CPNS 2019.pdf
  2. Surat Lamaran MA v11_11_20_25.docx
  3. Surat Pernyataan CPNS 2019_v_11_11_2019.doc
original source : https://www.mahkamahagung.go.id
#hajime

PANITERA MA: JADILAH PAHLAWAN MASA KINI YANG MEMBANGGAKAN NEGERI

Jakarta – Humas MA: Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2019 di halaman gedung Mahkamah Agung pada Senin pagi, 11 November 2019. Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum. bertindak sebagai Pembina pada upacara yang diikuti oleh seluruh karyawan Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Batubara, Panitera MA menyampaikan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan masa kini. Jika dahulu semangat kepahlawanan ditunjukkan melalui pengorbanan tenaga, harta bahkan nyawa. Sekarang, untuk menjadi pahlawan, bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah, tetapi kita juga bisa, dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, membawa harum nama bangsa di mata Internasional.

http://103.16.79.44/cms/media/6778

Panitera MA juga menyampaikan bahwa bentuk kepahlawan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti tolong menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat menggangu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Ambon ini menekankan bahwa dengan peringatan Hari Pahlwan diharapkan kita akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Hal ini sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Fathers kita Bung Karno yang menyatakan bahwa “hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar”. Peringatan Hari Pahlawan kiranya dapat meningkatkan kesadaran kita untuk lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir hayat. “Sekali lagi jadilah pahlawan masa kini yang membanggakan negeri.” Kata Made menutup sambutannya.

http://103.16.79.44/cms/media/6779

Selamat Hari Pahlawan 2019, semoga kita semua bisa menjadi pahlawan dengan cara kita masing-masing untuk membanggakan negeri tercinta, Republik Indonesia. (azh/RS/photo:DS)

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Ditjen Badilmiltun MA RI Tahun 2019

 

Bandung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menyerahkan Sertifikat Akreditasi dan Surveillance Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini berlangsung pada hari rabu, 6 November 2019 di Bandung. Sertifikat diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Hatta Ali S.H, M.H disaksikan oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial,TUAKA Agama MA RI, TUAKA  Pembinaan MA RI, TUAKA MIL , TUAKA TUN, Sekretaris MA RI , Dirjen Badilmiltun MA RI, Kepala Dilmilti, Kepala Dilmil, Ketua Pengadilan Tinggi TUN, dan Ketua Pengadilan TUN dari Pengadilan yang mendapatkan Sertifikat Akreditasi.

Dalam sambutannya, Ketua MA RI menyampaikan bahwa Inovasi yang telah dilaksanakan oleh aparatur peradilan merupakan kunci untuk membangkitkan semangat dalam memberikan pelayanan yang prima. “Jika bukan karna upaya-upaya seperti Akreditasi, mungkin lembaga peradilan akan lebih terpuruk di mata public dibandingkan sebelum era reformasi. Layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan mungkin tidak memuaskan semua orang, namun setidaknya aparatur peradilan telah menunjukan bahwa perubahan juga telah terjadi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya yang telah berkonstribusi secara signifikan dalam perubahan.” Ucapnya.

Adapun berikut, daftar nama satker penerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019 :

1. Dilmil III-17 Manado dengan nilai akreditasi :  A (Excellent)

2. Dilmil III-18 Ambon dengan nilai akreditasi: A (Excellent)

3. Dilmil III-15 Kupang dengan nilai akreditasi  : A (Excellent)

4. Dilmil III-14 Denpasar dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

5. Dilmil III-19 Jayapura dengan nilai akreditasi : B (Good)

6. Dilmil I-07 Balikpapan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

7. Dilmil I-01 Banda Aceh dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

8. PTUN Palembang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

9. PTUN Pekanbaru dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

10. PTUN Ambon dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

11. PTUN Jayapura dengan nilai akreditasi : B (Good)

12. PT.TUN Makassar dengan nilai akreditasi : B (Good)

13. PTUN Kendari dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

14. PTUN Samarinda dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

15. PT.TUN Medan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

16. PTUN Medan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

17.  PTUN Pontianak dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

18. PTUN Pangkal Pinang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

19. PTUN Gorontalo dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

20. PT.TUN Surabaya dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

21. PTUN Kupang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

Daftar nama satker penerima Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019 :

1. Dilmil II-08 Jakarta dengan nilai akreditasi :  A (Excellent)

2. Dilmil I-05 Pontianak dengan nilai akreditasi: A (Excellent)

3. Dilmil III-12 Surabaya dengan nilai akreditasi  : A (Excellent)

4. Dilmil II-10 Semarang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

5. Dilmil II-09 Bandung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

6. PTUN Jakarta dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

7. PTUN Palangkaraya dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

8. PTUN Bandar Lampung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

9. PTUN Yogyakarta  dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

10. PTUN Bandung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

(hr).

KETUA IKAHI TERPILIH: JIWA RAGA KAMI UNTUK NEGARA, JIWA RAGA KAMI UNTUK IKAHI

Bandung – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, resmi menutup Musyawarah Nasional IKAHI ke 19 pada Rabu malam, 6 November 2019 di Hotel Inter Continental, Bandung.  Acara dihadiri oleh seluruh peserta IKAHI dan para undangan yang setia mengikuti acara dari Pembukaan hingga Penutupan.

Mengawali sambutannya, Hatta Ali mengucapkan selamat kepada Ketua IKAHI periode 2019 – 2022 dan para pengurus terpilih, “semoga dapat bekerja dengan baik dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita semua.” Kata mantan Ketua IKAHI tahun 2010-2012 tersebut. Dia berpesan kepada Ketua dan pengurus yang baru agar menjadikan IKAHI bukan sekedar wadah untuk mengelompokkan diri secara ekslusif, namun harus membuka diri bagi masyarakat secara umum. Para pengurus diharapkan mampu membawa organisasi ini menjadi milik bersama, bukan organisasi milik individu tertentu, karena oranisasi ini bukan kendaran yang bisa ditungggangi kepentingan tertentu, “Saya harap IKAHI dapat berkontribusi dalam membentuk hakim yang siap menghadapi perubahan,” kata Hatta Ali.

Mantan Ketua Muda Pengawasan MA ini memberikan pesan khusus kepada Ketua Umum dan Pengurus terpilih agar menjadikan IKAHI sebagai organisasi modern, organisasi yang menjadikan kreatiifitas dan inovasi sebagai kunci agar tidak tergilas oleh perubahan zaman dan masyarakat. Pengurus yang akan datang akan mengahadapi tantangan yang tidak mudah dalam menjawab persoalan yang akan ada, namun Hatta Ali yakin dengan kerja keras dan kerja bersama, seluruh pengurus bisa melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Munas ke 19 ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua IKAHI terpilih, Dr. Suhadi, SH., MH, bercerita bahwa semalam saat pembukaan Munas, dia bahagia sekali, dadanya plong setelah pertanggung jawaban kepemimpinannnya menahkodai IKAHI peiode 2017-2019 diterima oleh Munas, namun sore ini deg-degan kembali datang karena hasil pemilihan menetapkannya harus melanjutkan kepemimpinan IKAHI untuk kali kedua, “Saya memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah memilih saya untuk memegang amanah ini kembali. Kami mohon kepada Bapak Pembina dan Penasihat dukungan dan tuntunnanya agar kepemimpinan ini berjalan sukses.” Terang Suhadi pada sambutan perdananya sebagai Ketua IKAHI Terpilih Periode 2019-2022.

Suhadi menyatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan janji apapun atas kepemimpinanya di IKAHI. Namun ia memastikan dirinya akan bekerja keras bersama Pengurus dan Anggota untuk mencapai tujuan bersama. “Kami tidak bisa memberikan janji apa-apa, namun jiwa raga kami adalah untuk negara ini, jiwa raga kami untuk IKAHI. Jayalah IKAHI” Kata Suhadi dengan suara lantang yang disambut tepuk tangan seluruh peserta Munas.

Selamat bertugas untuk Ketua dan Pengurus Terpilih, semoga IKAHI semakin jaya. (azh/RS)

Dr. SUHADI KEMBALI TERPILIH MENJADI KETUA IKAHI

Bandung – Humas MA: Rabu sore, 11 November 2019, Munas Ikahi ke 19 melaksanakan agenda pemilihan Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia untuk periode 2019 -2022. Rapat dipimpin oleh Muhammad Eka Kartika Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menjabat sebagai ketua sidang pleno Ikahi ke 19. Rapat diikuti oleh 165 anggota dengan 4 orang yang tidak hadir, “jumlah ini sudah memenuhi kuorum, sehingga rapat pleno dalam rangka pemilihan ketua umum IKAHI periode 2019-2022 bisa dilaksanakan,” tegas Eka Kartika.

Pemilihan ini bersifat langsung, bebas dan terbuka.  Seluruh peserta (kecuali peninjau) memiliki hak untuk memilih calon Ketua Umum IKAHI. Pada proses pemilihan terdapat 13 nama yang terpilih, 5 besarnya adalah Dr. Suhadi, SH., MH mendapat 114 suara, Prof. Syamsul Maarif mendapat 17 suara, Dr. Amran Suadi, SH., M.Hum mendapat 9 suara, Dr. Purwosusilo mendapat 7 suara, dan Dr. Sofyan Sitompul mendapat 6 suara.

Dari hasil tersebut, Munas mengukuhkan Dr. Suhadi, SH., MH, sebagai ketua Umum IKAHI periode 2019 – 2022, sedangkan empat terbesar lainnya menjadi formatur.

Bagi Suhadi, ini adalah kali kedua beliau terpilih menjadi Ketua Umum IKAHI. Selamat kepada Dr. Suhadi dan pengurus terpilih, selamat bertugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan tuntunanNya. (azh/RS)

KETUA MA SERAHKAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU KEPADA 21 SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN TUN

Bandung – Humas MA: Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pengadilan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar yang bermutu, yaitu pelayanan prima yang transparan, akuntabel, mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan terhadap para pencari keadilan.

Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (BadimilTUN) sebagai salah satu bagian lembaga di bawah Mahkamah Agung, turut berupaya menjadi penggerak upaya reformasi diri untuk mempercepat proses terwujudnya badan peradilan Indonesia Indonesia yang agung. Berbagai kebijakan dicanangkan oleh Direktorat BadimilTUN, salah satu kebijakan atau program unggulan yang telah berhasil dilaksanakan adalah program Akreditasi Penjaminan Mutu.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu upaya untuk mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima, bukan bermewah-mewahan apalagi memaksakan diri untuk mewujudkan tampilan yang hebat dengan menggunakan anggaran di luar DIPA. Direktur Jenderal BadimilTUN, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH,MH, menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat merupakan uapaya untuk membangun citra positif badan peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung.

Terkait hal tersebut, di sela-sela pelaksanaan Munas IKAHI ke 19, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, memberikan sertifikat akreditasi penjaminan mutu kepada 21 (dua puluh satu) satuan kerja di bawah BadimilTUN pada Rabu pagi, 6 Oktober 2019 di Hotel Inter Continental, Bandung. Hadir pada acara ini jajaran pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Utama Militer, Hakim Militer,  dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa Pengadilan Militer dan Pengadilan TUN memiliki karakater khas, hal ini membutuhkan pengelolaan tersendiri dalam menampilkan wajah lembaga peradilan sesuai dengan segmen penerima layanan dari kedua lingkungan peradilan tersebut. Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan militer haruslah memberikan warna kuat tentang kedisiplinan, kepatuhan, ketaatan, rasa tanggung jawab, serta kesiapsiagaan sebagai karakter prajurit militer. Ciri atau karakter inilah yang harusnya tampak dalam pemberian layanan ataupun sistem administrasi pada pengadilan di lingkungan peradilan militer. Demikian halnya, Pengadilan Tata Usaha Negara yang banyak menangani sengketa-sengketa terkait keputusan atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan ini banyak terkait dengan pemberian layanan publik dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, mementingkan kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Penerapan dari asas-asas ini yang sering muncul dalam Putusan- putusan pengadilan TUN haruslah tercermin dalam layanan yang diberikan oleh aparatur peradilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut Hatta Ali mengatakan layanan yang diberikan lembaga peradilan mungkin tidak akan memuaskan semua orang namun optimisme segenap aparatur peradilan dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui segala usaha dan inovasi adalah kunci untuk membangkitkan semangat memberikan pelayanan yang prima.

Dalam kesempatan tesebut, Hatta Ali menjelaskan Index Negara Hukum yang diterbitkan oleh World Justice Project untuk Periode 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat 62 dari 126 Negara atau mengalami kenaikan sebanyak satu peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini salah satunya merupakan kontribusi dari nilai indeks korupsi di lembaga peradilan yang pada tahun 2017-2018 mendapatkan nilai 0,27 naik menjadi 0,29 pada periode 2019 menuju nilai sempurna 1 sebagai nilai terkuat dalam kepatuhan terhadap hukum. Hal ini menurut pria kelahiran Makassar tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan lembaga peradilan dalam mencegah berbagai praktek tidak terpuji dalam pemberian layanan peradilan telah memberikan pengaruh secara positif terhadap wibawa Negara Hukum Indonesia di mata dunia. Salah satu upaya dalam mencegah praktek tidak terpuji di lembaga peradilan adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui berbagai kebijakan Mahkamah Agung yang dimaksudkan untuk mendukung pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas.

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu menunjukkan bahwa aparatur peradilan bergerak dinamis untuk mewujudkan peradilan yang unggul. Jika bukan karena upaya-upaya seperti akreditasi mungkin lembaga peradilan akan lebih terpuruk di mata publik dibandingkan sebelum era reformasi. setidaknya aparatur peradilan telah menunjukkan bahwa perubahan juga terjadi di lembaga yudikatif dan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan dibawahnya telah berkontribusi secara siginifikan dalam perubahan yang menunjukkan karakter Indonesia sebagai Negara Hukum.

Berikut adalah nama-nama satuan kerja yang mendapatkan sertifikat akreditasi penjaminan mutu:

SERTIFIKAT AKREDITASI UNTUK PERADILAN MILITER

  1. Pengadilan Militer III-14 Denpasar
  2. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
  3. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
  4. Pengadilan Militer III-17 Manado
  5. Pengadilan Militer III-15 Kupang
  6. Pengadilan Militer III-18 Ambon
  7. Pengadilan Militer III-19 Jayapura

SERTIFIKAT SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU UNTUK PERADILAN MILITER

  1. Pengadilan Militer 1-05 Pontianak
  2. Pengadilan Militer II-10 Semarang
  3. Pengadilan Militer III-12 Surabaya
  4. Pengadilan Militer  II-08 Jakarta
  5. Pengadilan Militer II-09 Bandung

SERTIFIKAT AKREDITASI UNTUK PERADILAN TATA USAHA NEGARA

  1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
  2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
  3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
  4. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
  5. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
  6. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
  7. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
  8. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
  9. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
  10. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
  11. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
  12. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
  13. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
  14. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

 

SERTIFIKAT SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU UNTUK PERADILAN TATA USAHA NEGARA

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
  3. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
  4. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
  5. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selamat kepada 21 Satuan Kerja pada Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu, mari bersama-sama mewujudkan badan peradilan yang agung. (azh/RS)

Scroll Up