Monthly Archives: February 2020

PRESIDEN JOKOWI: TERIMA KASIH MAHKAMAH AGUNG YANG TELAH MELAKUKAN REFORMASI BESAR-BESARAN TERHADAP DUNIA PERADILAN INDONESIA

Jakarta-Humas MA:  Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada jajaran Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan bapak Hatta Ali, yang telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap dunia peradilan kita dalam melayani masyarakat kita secara cepat, secara transparan untuk memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta Convention Centre, pada Rabu, 26 Februari 2020. Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa kecepatan dan keterbukaan adalah kunci penting. Hal tersebut terlihat Mahkamah Agung semakin sederhana, semakin cepat, semakin transparan dan hasilnya sudah terasa bahwa dari 20.275 beban perkara di tahun 2019 hanya tersisa 217 perkara yang belum diputus. Ini adalah jumlah terendah sepanjang berdirinya MA. “Sekali lagi terima kasih bapak Ketua,” kata Jokowi.

Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa ia sangat menghargai upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang sederhana yang cepat dan berbiaya ringan. Ada E-court, e-summons,e-Filling, e-payment dan e-litigation

.Jokowi mengatakan bahwa ia paham tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung dan jajarannya sangatlah berat dan tidaklah mudah. Untuk itu, Jokowi menyampaikan bahwa dalam kerangka reformasi peradilan Ia akan terus mendukung Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan kualitas putusan para hakim melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) baik SDM calon hakim maupun hakim yang sudah ada. “Saya yakin dengan kualitas SDM yang semakin baik maka kualitas putusan akan semakin baik,” jelas mantan walikota Solo tersebut.

Selain itu, Jokowi juga mendukung upaya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk meningkatkan pengawasan hakim, karena menurutnya kredibilitas lembaga peradilan sangat ditentukan oleh  kredibilitas para hakimnya. Karena itu Jokowi mengatakan reward dan punishment harus diterapkan secara konsisten. “Hakim-hakim yang bersih dan berkualitas harus diberi penghargaan sehingga tercipta peradilan yang bersih, peradilan yang berwibawa seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat,” ucap Jokowi yangh disambut tepuk tangan para hadirin.


Jokowi menegaskan bahwa tumbuhnya kepercayaan kepada peradilan adalah bagian yang sangat mendasar tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada hukum. Kita ingin dalam masyarakat Indonesia tumbuh budaya sadar dan taat hukum, sehingga hukum tidak tampil dengan wajah yang represif yang menuntut kerja para penuntut hukum tapi sadar hukum sudah hidup dalam budaya masyarakat sehingga kerja-kerja para penegak hukum menjadi lebih ringan. (azh/RS/photo pepy)

PAMERAN KAMPUNG HUKUM TAHUN 2020 RESMI DIBUKA

Jakarta- Humas: Pameran Kampung Hukum tahun 2020 dalam rangka Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung secara resmi telah dibuka pada Selasa pagi, 25 Februari 2020 di Plennary Hall Jakarta Convention Centre. Prosesi pembukaan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.

Pamerah Kampung Hukum merupakan hajatan Mahkamah Agung pada setiap tahunnya. Kegiatan yang berbarengan dengan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi langsung terkait tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung, serta berbagai kebijakan dan inovasi lainnya. Selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dari para peserta pameran yang berasal dari Kementrian/Lembaga dan mitra Bank.

Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH, mengatakan bahwa pameran tahun ini berbeda dengan penyelenggaraan  tahun-tahun sebelumnya. Di mana biasanya hanya diselenggarakan satu hari, tahun ini, pameran Kampung Hukum diselenggarakan pada 25 dan 26 Februari 2020.  Hal ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih banyak bagi masyarakat. Selain itu, masih menurut Sunarto, bahwa pengunjung juga bisa menikmati talk show, hiburan edukatif, dan acara lainnya secara lebih leluasa.

Pameran ini diikuti oleh tiga puluh satu peserta, yang terdiri dari Eselon Satu pada Mahkamah Agung, Lembaga/Kementrian, dan mitra Bank, yaitu:

  1. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
  2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
  3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung
  4. Kepaniteraan Mahkamah Agung
  5. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
  6. Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
  7. Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
  8. Mahkamah Konstitusi
  9. Badan Narkotika Negara
  10. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  11. Dewan Perwakilan Rakyat
  12. Komisi Yudisial
  13. Polisi RI
  14. Kementrian Hukum dan HAM
  15. Kementrian Teknologi dan Informasi
  16. Komisi Pemberantasan Korupsi
  17. PPATK
  18. LPSK
  19. Otoritas Jasa Keuangan
  20. Tim Pembaruan Mahkamah Agung
  21. Kesehatan Mahkamah Agung
  22. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  23. Bank Rakyat Indonesia
  24. Bank Negara Indonesia
  25. Bank Tabungan Negara
  26. Bank Mandiri
  27. Bank Syariah Mandiri
  28. BNI SYARIAH
  29. BRI SYARIAH
  30. Mandiri Inhealth
  31. Jasindo

Acara yang dibuka dengan tarian Papua ini dihadiri oleh para Pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Adhoc, pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wilayah Jabodetabek, para Ketua Lembaga, para mahasiswa dan lainnya.

Ketika berita diturunkan, para pengunjung sedang menikmati talk show dengan tema E-Litigasi sebagai Perwujudan Modernisasi Peradilan yang dimoderatori oleh Rosiana Silalahi. (azh/RS)

KETUA MAHKAMAH AGUNG MENERIMA KUNJUNGAN REKTOR UNIVERSITAS IMAM MUHAMMAD IBNU SUUD KERAJAAN ARAB SAUDI

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Ketua Kamar Agama serta Direktur Jenderal Peradilan Agama menerima kunjungan Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Arab Saudi, yang dipimpin oleh Syeikh Prof.Dr. Ahmad bin Salim Al Amiri sebagai Rektor , pada hari Senin 24/2/2020 dan beberapa delegasi sebagai berikut :

1. Dr.Fahd Lilhaedan (Wakil Rektor bagian akademik)

2. Dr. Hadzal Athibi (Dekan bagian kediklatan luar negeri)

3. Dr.Ghozi Assadakhon (dekan univ imam ibnu suud cabang Jakarta LIPIA)

4. Dr.Fahd Assamiry  ( legal univ imam mhmd ibnu suud cabang jkt)

5. Dr.Umar Rosud ( Pengajar Diklat pada Higher Judicial Institute Riyadh Arab Saudi)

Kunjungan ini dalam rangka bersilaturohmi dalam lawatan kedinasan bahwa pihak Universitas telah siap untuk menyelenggarakan diklat bagi para hakim yang sudah lulus seleksi test wawancara beberapa waktu yang lalu dan akan mengikuti diklat selama 4 minggu.

Rektor Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud  sangat senang para hakim yang mengikuti diklat pada Higher Judicial Institute Riyadh penuh dengan keseriusan, memiliki wawasan terkait penyelesaian permasalahan pada peradilan yang bisa dikomparasikan dengan sistem peradilan di Arab Saudi. Dan kami sepakat bahwa hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi tercatat dalam sejarah, kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud (Higher Judicial Institute) harus terus dilanjutkan dan ditingkat demi kebutuhan peningkatan kwalitas SDM peradilan Indonesia imbuh Prof.Dr. Ahmad bin Salim Al amiri.

Di Mahkamah Agung Rektor Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Arab Saudi juga mengunjugi ruang Kusumaatmaja lantai 14 dan juga Museum Mahkamah Agung. (Humas)

KETUA MA MELANTIK TIGA KETUA MUDA PADA MAHKAMAH AGUNG RI

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung,  Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., memimpin Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan tiga Ketua Muda Mahkamah Agung pada hari Jum’at, 21 Februari 2020 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta. Ketiga Ketua Muda tersebut adalah, Ketua Muda Pembinaan, Ketua Muda Pengawasan, dan Ketua Muda Perdata.

Para Ketua Muda yang dilantik yaitu:

  1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. sebagai Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung. Ini adalah kali kedua bagi Takdir mengemban amanah sebagai Ketua Muda Pembinaan.
  2. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH, sebagai Ketua Muda Pengawasan. Juru Bicara Mahkamah Agung ini menggantikan posisi Dr. Sunarto, SH., M.Hum, yang telah telah  dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada 23 Mei 2018 lalu.
  3. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH,. Hakim Agung pada Kamar Perdata tersebut menggantikan posisi Soltani Mohdally, SH., MH yang telah memasuki masa pensiun pada 1 Maret 2019 lalu.

Pelantikan tiga Ketua Muda tersebut berdasarkan dua Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden No 20/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 21/P tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Dalam sumpahnya, para Ketua Muda tersebut berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Muda Mahakamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undanngan dengan selurus-lurusnya menurut UUD NKRI Tahun 1945. Mereka juga berjanji akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Hakim Agung, Jaksa Agung, Hakim Ad Hoc turut hadir menyaksikan acara pelantikan ini. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh pejabat Eselon 1-4 Mahkamah Agung, para mantan hakim agung dan undangan lainnya. (azh/RS/photo pepy)

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Humas MA: Dalam rangka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Selasa 18 Pebruari 2020, berlangsung di aula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum, dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, H. Sunaryo, SH., MH, Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, beserta jajarannya, dengan agenda meminta penjelasan mengenai;

Pengelolaan SIPP terkait Peretasan Website pada bulan Januari 2020, serta dampak Peretasan dan Solusi Kedepan;
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Tusi;
Mekanisme Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terkait Putusan yang di publish di Webite.
Adapun Komisi III DPR RI yang melakukan Rapat Dengar Pendapat tersebut yakni;

1.Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH.,M.Hum
2.Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. Sos.,M.Si
3.Supriansa, SH.,MH
4.Ir. Hj. Sari Yuliati, MT
5.Eva Yuliana, M.Si
6.H. Moh. Rano Al Fath, SH.,MH
7.N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH.,M.Kn
8.H. Santoso, SH
9.Komjen (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun
10.Dr.H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, SH.,MH.,M.Si
11.H. Asrul Sani, SH.,M.Si

Menanggapi pertanyaan Komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, H. Sunaryo, SH.,MH mengatakan bahwa dampak Peretasan Administrasi pendaftaran perkara tidak terganggu, menurutnya sudah dilakukan restore (pemulihan data), sudah normal kembali dan bisa diakses pada tanggal 22 Desember 2019, sedangkan untuk sarana dan prasarananya masih sangat terbatas Sumber Daya Manusia..

Lebih lanjut Sunaryo mengatakan, Pengadialn Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung, secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Pengadilan Negeri se DKI Jakarta, dalam tugas dan fungsi sebagai Peradilan Tingkat Banding dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, pembinaan akreditasi serta melaksanakan pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas) secara rutin maupun insidentil.

Rapat Dengar Pendapat tersebut diakhiri dengan foto bersama Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi DKi Jakarta beserta jajarannya. (enk/RS/photo:sf).

MA AKAN SELENGGARAKAN PAMERAN KAMPUNG HUKUM TAHUN 2020

Jakarta- Humas: Setiap tahunnya, sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad-hoc, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia, para Ketua Mahkamah Agung dari berbagi negara, serta para pimpinan Lembaga/ Kementerian RI ini, Ketua Mahkamah Agung RI akan menyampaikan pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung  terkait capaian, prestasi, jumlah perkara putus, jumlah sisa perkara, dan yang lainnya.

Berbarengan dengan acara Laporan Tahunan tersebut, Mahkamah Agung juga menyelenggarakan Pameran Hukum dengan tajuk Pameran Kampung Hukum. Pameran yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 ini, bertujuan untuk memberikan akses semudah-mudahnya kepada masyarakat untuk mendpatkan informasi langsung terkait apa itu Mahkamah Agung, tugas dan fungsinya, aneka kebijaknnya dan informasi lainnya. Acara yang dikemas dengan suasana menyenangkan ini diikuti oleh kementrian/lembaga hukum yang “memamerkan” berbagai kebijakan dan prestasinya masing-masing.

Tahun lalu, Pameran Kampung Hukum diselenggarakan di Jakarta Convention Centre pada  27 Februari 2019. Acara dihadiri oleh kurang lebih 1000 pengunjung yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, advokat, dan masyarakat umum. Pameran diisi dengan beragam kegiatan seperti talkshow, gim, dan serangkaian kegiatan lain. Pameran bukan hanya menjadi ajang publikasi kebijakan, prestasi dan capaian kinerja, namun juga menjadi ajang mencari ilmu dan pengetahuan terkait hukum bagi para pengunjung.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Mahkamah Agung juga akan menyelenggarakan acara Pameran Kampung Hukum yang berbarengan dengan acara Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Pameran Kampung Hukum tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya hanya diselenggarakan dalam satu hari, tahun ini mengingat banyaknya antusias pengunjung, maka Pameran Kampung Hukum tahun 2020 akan diadakan selama dua hari yaitu pada 25-26 Februari 2020 di plenary hall Jakarta Convention Centre, dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 WIB. “Semoga mayarakat bisa lebih leluasa untuk berkunjung dan mendapatkan infomasi hukum.” Kata Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. Abdullah, SH., MH, saat Technical Meeting dengan para peserta Pameran Kampung Hukum pada 11 Februari 2020 lalu. Dengan bertambahnya hari pelaksanaan pameran ini, masih menurut Abdullah, diharapkan informasi yang terdapat di pameran Kampung Hukum bisa diakses masyarakat dengan semudah-mudahnya.

“Kami berharap semua perserta bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pada pameran nanti,” terang Abdullah.

Pameran Kampung Hukum tahun ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari Satuan Kerja Eselon 1 pada Mahkamah Agung, lembaga/kementrian di bidang Hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Kepolisian RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan yang lainnya.

Beragam kegiatan akan meramaikan Pameran Kampung Hukum tahun 2020 ini, di antaranya yaitu, talkshow dengan tema E-litigasi sebagai Wujud Modernisasi Peradilan yang menghadirkan para narasumber kompeten di bidangnya. Selain itu akan diselenggarakan juga seminar motivasi, perlombaan dari masing-masing booth pameran dan aneka gim yang bisa diikuti oleh semua pengunjung di masing-masing booth peserta.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, direncanakan akan membuka secara resmi Acara Pameran Kampung Hukum 2020 pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 08.00 WIB di Plennary Hall Jakarta Convention Centre. Acara ini tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum. (azh/RS)

WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL MEMBUKA KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMTEK TANDATANGAN ELEKTRONIK

Jakarta – Humas. Senin 17 Februari 2020. Mahkamah Agung (MA) menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tandatangan Elektronik pada Salinan Putusan di Aplikasi E-Court bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, kegiatan ini berlangsung selama 6 hari kedepan mulai dari tanggal 17 sampai dengan 22 Februari 2020.

Kegiatan ini diikuti oleh 853 Panitera Pengadilan Banding dan Tingkat Pertama 3 (tiga) Lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara – TUN) seluruh Indonesia.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7159

Mengawali sambutannya Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial. DR. H.M. Syarifuddin, S.H,.M.H. menjelaskan bahwa era Industry 4.0 ditandai dengan masuknya teknologi informasi dalam berbagai sektor kehidupan. Hal tersebut pada akhirnya merubah berbagai proses bisnis yang selama ini masih berbasis konvensional menjadi berbasis digital.

“Perubahan ini memberikan banyak kemudahan, diantaranya adalah penggunaan sistem elektronik yang meniadakan pertemuan tatap muka antar pihak,” jelasnya.

Ia menambahkan tidak bertemunya para pihak dalam transaksi elektronik juga meningkatkan resiko penipuan identitas, dimana setiap orang dapat mengaku sebagai orang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme untuk menjaga integritas dokumen dan transaksi elektronik serta menjamin keaslian identitas para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Salah satu solusi untuk menjaga identitas terpercaya, integritas, dan nirsangkal dokumen elektronik adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7160

Lebih lanjut Syafrudin menjelaskan Tanda Tangan Elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebuah tanda tangan yang di dalamnya terdapat informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya digunakan untuk melakukan Tanda Tangan secara digital dalam Salinan Putusan melalui e-Court sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pasal 26 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik”.

Sebuah dokumen Salinan Putusan yang telah bertanda tangan elektronik juga dapat memastikan keutuhan dokumen elektronik, karena sekecil apapun perubahan yang dilakukan terhadap dokumen elektronik setelah proses penandatangan, akan dapat diketahui dengan mudah.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7161

Menurutnya tanda Tangan Elektronik yang mampu memenuhi persyaratan sesuai pasal 11 UU ITE, hanya dapat dibuat menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang telah diakui Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo.

“Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, kita juga telah menjalankan prinsip Keamanan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu terkait kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation),” jelasnya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7162

Ia menegaskan bahwa sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan Perdana yang menerapkan Tanda Tangan Elektronik tersebut walaupun efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

“Dengan berlakunya Perma 1 Tahun 2019 Pimpinan MARI berharap Seluruh Pengadilan segera menerapkan tanda tangan elektronik dalam sistem peradilan berbasis elektronik (e-court) sehingga mewujudkan sistem peradilan Indonesia yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” pungkasnya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7163

Kegiatan ini di buka secara resmi ole Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Syafrudin di tandai dengan ketukan palu dengan di dampingi Hakim Agung Syamsul Maárif, Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Peradilan Agama, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil serta para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI, serta di akhiri dengan foto bersama (ds/martha,rs)

WKMA BIDANG NON YUDISIAL : KY SEHARUSNYA BERDAMPINGAN DENGAN MA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP HAKIM

Jakarta – Humas : KY seharusnya berdampingan dengan MA bukan malah bersaing dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Demikian disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sunarto dalam acara Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2020 di Hotel Aston Marina Ancol Jakarta, Kamis (13/2/2020).

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7152

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial mencontohkan apabila tunjangan hakim naik maka kinerja hakim juga akan meningkat dan menjaga integritasnya sehingga berkurang pengaduan dan hukuman disiplinnya. Selain itu beliau meminta agar KY bisa menambah jumlah hakim agung sesuai dengan  UU no.5 Tahun 2004 dan kondisi perkara yang ada di MA.

 

 

Selanjutnya beliau menjelaskan upaya yang sudah dilakukan MA dalam menjaga prioritas dan profesionalisme hakim melalui rekrutmen calon hakim yang akuntabel seperti pada kategori 10 lulusan terbaik melalui ujian CAT, psikotes dan wawancara.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7150

Usai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial memberikan materi, acara dilanjutkan dengan tukar menukar cinderamata dan foto bersama para pimpinan KY. (Riska Vidya/Devi Sugara)

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7151

KETUA KAMAR TUN MAHKAMAH AGUNG MENERIMA AUDIENSI BAWASLU RI

Jakarta-Humas : Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Prof.Dr.H. Supandi,SH.,M.Hum didampingi para Hakim Agung Kamar TUN, Panitera Muda Perkara TUN, para Asisten/Panitera Pengganti Kamar TUN, menerima audiensi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Abhan,SH.,MH dan para Komisionernya pada hari Senin,10 Februari 2020 di ruang rapat pleno I Mahkamah Agung.(humas)

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7136

PENGADILAN NEGERI SUBANG MELUNCURKAN E-LITIGASI

Subang – Humas MA: Ketua Pengadilan Negeri (PN) Subang, R. Hendral, S.H., M.H., meluncurkan program E-Litigasi Pengadilan Negeri Subang menuju Subang JAWARA, pada Kamis, 6 Februari 2020, di ruang sidang utama PN Subang. Peluncuran ini merupakan upaya mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (access for justice). Acara ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Subang, H. Ruhimat, SPd., M.Si., dan seluruh jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Subang, di antaranya Ketua DPRD Subang, Narca Sukanda, Kepala Kejaksaan Negeri Subang, M. Ihsan, S.H., Kapolres Subang, AKBP Teddy Fanani S.IK, Dandim 0605/Subang, Letnan Kolonel Arh. Edi Maryono, dan lanud Suryadarma Kalijati Subang, I Wayan Sulaba, Ketua Pengadilan Agama Subang, Drs. H. Kaharudin, S.H., M.H., dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Subang.

Ketua PN Subang, Hendral dalam sambutannya menjelaskan bahwa e-litigasi adalah digitalisasi persidangan, program ini merupakan lanjutan dari e-court. Aplikasi yang pertama kali diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada Agustus 2019 lalu dimaksudkan untuk menciptakan pelayanan peradilan yang mudah, cepat, sederhana, dan biaya ringan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan sidang di Pengadilan secara elektronik. Melalui e-litigasi, Hendral menyatakan bahwa  persidangan yang biasanya dilaksanakan di ruang persidangan sebagian akan dialihkan menjadi persidangan secara elektronik, dalam hal pemanggilan para pihak, persidangan, sampai pada Penyampaian salinan putusan.

Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh para Kepala Dinas dan Camat se Kabupaten Subang ini Hendral mengatakan bahwa sesuai dengan instruksi Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H., pada saat peluncuran e-Litigasi bahwa saat matahari pertama kali terbit di tahun 2020,  e-litigasi ini dapat diterapkan oleh seluruh Pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Oleh karena itu, Hendral lebih jauh menegaskan bahwa PN Subang telah menetapkan Pilot Project di Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Pamanukan dan Kecamatan Cisalak.

Pada saat yang sama, Hendral memaparkan 6 (enam) tujuan penting dari terlaksananya acara ini, pertama, peluncuran E-Litigasi Pengadilan Negeri Subang menuju Subang JAWARA; kedua, peluncuran Pelayanan Pojok Pengadilan di PTSP Kantor Kecamatan se Kabupaten Subang; ketiga, peluncuran Fasilitas Video Conference; keempat, peluncuran Access To Justice; kelima, sosialisasi E-raterang dan E-Litigasi di Kantor Kecamatan se Kabupaten Subang; dan keenam, Sinkronisasi E-Litigasi Kejaksaaan dan Kepolisian Polres Subang.

Hendral juga menambahkan bahwa peningkatan pelayanan PN Subang tidak hanya terbatas pada hadirnya e-litigasi melainkan hadirnya layanan PN Subang di seluruh kecamatan Kabupaten Subang melalui pojok Pengadilan Negeri di setiap kantor kecamatan. Pelayanan ini tidak hanya terbatas pada perkara perdata melainkan sinkronisasi dengan perkara pidana yaitu pihak Kejaksaan Negeri maupun Polres Subang, sehingga saksi untuk perkara Tindak Pidana Ringan tidak perlu hadir di sidang pengadilan, namun dapat memberikan keterangan melalui layanan teleconference dari Kantor Polsek-polsek.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7127

Acara launching tersebut dilakukan juga melalui video teleconference di 5 (lima) tempat berbeda yaitu di kecamatan Purwadadi, Kecamatan Pamanukan, Kecamatan Cisalak, kantor Kejaksaan Negeri Subang dan Polres Subang.

Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Subang H. Ruhimat, S.Pd, M.Si mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang sangat mendukung program PN Subang dengan adanya layanan e-litigasi karena sangat selaras dengan program Jawara Negara. Lebih lanjut,  Ruhimat menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh PN Subang dalam melayani masyarakat pencari keadilan sangat bernilai positif  bagaikan gayung bersambut, yang muaranya adalah peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Subang sangat mengapresiasi kegiatan ini dan akan terus membantu PN Subang dalam menyukseskan kegiatan dimaksud agar berjalan efektif dan efisien demi guna memudahkan masyarakat Subang mencari keadilan.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Ketua PN Subang tentang kerja sama Pelayanan Bagi Masyarakat tidak mampu. Di tahun 2020 Pemda Subang akan membantu 300 orang masyarakat tidak mampu untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas diri. Acara ditutup dengan doa dan sesi foto bersama dengan instansi dan stakeholder yang hadir. Keseluruhan kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik dan disambut secara antusias serta mendapat apresiasi oleh Bupati dan seluruh stakeholders Kabupaten Subang. (STW/GG/Humas PN/azh/RS/- Photo:PN)

Translate »
Scroll Up