Daily Archives: March 2, 2020

KMA PIMPIN WISUDA PURNABAKTI KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Banten – Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, memimpin wisuda purnabhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum, pada Jum’at (28/2/2020) bertempat di aula gedung Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum berhasil menyelesaikan tugas hingga masa pensiun dalam keadaan sehat, selamat, tanpa aral melintang, adalah cita-cita semua hakim. Ibarat sebuah perjalanan panjang, mencapai akhir masa tugas dengan baik adalah perjalanan karir yang telah sampai ke tujuan. Terlebih mengakhiri masa tugas saat berada di salah satu puncak karir seorang hakim, menjadi ketua pengadilan tingkat banding, tentunya menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri.

Karir Bapak Muhammad Shaleh yang dirintis sejak tahun 1981 tentunya telah melalui berbagai ujian dan cobaan yang kadang tidak mudah. Beberapa kali menjabat sebagai ketua pengadilan tingkat banding, membuktikan bahwa pimpinan Mahkamah Agung memberikan kepercayaan kepada beliau, dan beliau pun telah menjawab kepercayaan yang diberikan tersebut dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dengan amanah. Di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Shaleh, Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat mengikuti dan turut menyukseskan program-program kerja Mahkamah Agung dengan baik, tutur Hatta Ali.

Setelah mengabdikan sebagian besar hidupnya di dunia peradilan, kini tiba saatnya Bapak Muhammad Shaleh kembali ke tengah-tengah keluarga tercinta, terlepas dari rutinitas kedinasan. Kesibukan sehari-hari dengan berbagai kegiatan, akan berganti dengan hari-hari tenang berkumpul bersama keluarga tercinta. Namun demikian, saya berharap, di masa purnabaktinya tersebut, Bapak Muhammad Shaleh tetap berbagi ilmu dan pengalamannya agar terus memberikan manfaat seluas-luasnya, ujar mantan Ketua Kamar Pengawasan.

Diakhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengucapkan selamat memasuki masa purnabakti kepada Bapak Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum., pesan Saya semoga hubungan kekeluargaan dengan keluarga besar Mahkamah Agung tetap dapat terjalin, semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, memiliki waktu yang berkualitas untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat, serta memiliki waktu yang lebih leluasa untuk menjalankan kegiatan sosial dan ibadat keagamaan, semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi Bapak dan keluarga.

Wisuda purnabakti ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, dan para Ketua Pengadilan Tinggi Agama serta undangan lainnya. ( Humas )

MAHKAMAH AGUNG BERIKAN KEMUDAHAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Jakarta – Humas: Pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, 25 Februari 2020 di Jakarta Convention Centre, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, menyampaikan bahwa akses terhadap keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam penegakan hukum karena kemudahan akses akan memberikan kemudahan didengarnya suara publik dalam menegakkan hak-haknya, mencegah diskriminasi dalam memperoleh keadilan, Serta mewujudkan pertanggungjawaban lembaga peradilan terhadap publik.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dalam sambutannya pada acara tersebut bahwa tumbuhnya kepercayaan kepada peradilan adalah bagian yang sangat mendasar tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada hukum.

Lebih lanjut, Hatta Ali menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam kerangka akses terhadap keadilan untuk mencegah diskriminasi dalam memperoleh keadilan dilakukan antara lain melalui akreditasi penjaminan mutu lembaga peradilan. Salah satu fokus akreditasi adalah memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan khususnya kepada kaum difabel, perempuan, dan anak melalui desain gedung pengadilan yang ramah terhadap kelompok-kelompok tersebut.

Selain itu, tambah Hatta Ali, bagi masyarakat tidak mampu telah disediakan layanan pembebasan biaya perkara yang telah digunakan untuk membiayai 19.377 perkara prodeo pada tahun 2019 serta layanan pos bantuan hukum yang telah memberikan 312.436 jam layanan bagi para pencari keadilan. Solusi atas keterbatasan akses ke gedung pengadilan adalah dengan sidang di luar Gedung pengadilan yang pada tahun 2019 menyelesaikan 48.628 perkara, pelayanan terpadu sidang keliling yang menyelesaikan 2.981 perkara dan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) di luar negeri yang menyelesaikan 599 perkara di Malaysia.

 

WTP TUJUH KALI BERTURUT-TURUT

Pada Sidang Istimewa tersebut, Hatta juga manekankan bahwa Akses terhadap keadilan juga mengandung aspek pertanggungjawaban lembaga peradilan kepada publik. Hal ini antara lain dilakukan melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan anggaran publik yang dialokasikan kepada Mahkamah Agung. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung mendapatkan alokasi pagu anggaran beserta tambahannya sebesar Rp9.045.750.260.000 (Sembilan Trilyun Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan telah direalisasikan sebanyak Rp8.871.309.530.168 (Delapan Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau 98.07 % dari pagu anggaran. Anggaran Negara yang dikelola MA senantiasa disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang telah dilakukan secara tertib.

Karena itu, pada tahun 2019 Mahkamah Agung kembali mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian Laporan Keuangan untuk ketujuh kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dari sisi kontribusi melalui PNBP Mahkamah Agung, terdapat peningkatan signifikan karena dapat terealisasi sebanyak Rp 80,6 Milyar atau 147,98% dari target sebesar Rp54,4 Milyar.

Bentuk pertanggungjawaban publik lainnya yang dihadirkan oleh MA adalah penerapan teknologi informasi dalam akses terhadap putusan-putusan lembaga peradilan melalui portal Direktori Putusan. Direktori Putusan MA saat ini mempublikasikan 4.537.448 (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan) putusan, dan publikasi terbanyak diraih pada tahun 2019 dengan jumlah 1.641.424 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat) putusan. Revitalisasi portal direktori putusan pada tahun 2019 diharapkan mendorong pemanfaatan putusan khususnya oleh lembaga-lembaga Pendidikan hukum dalam melakukan riset dan kajian terhadap putusan-putusan peradilan sebagai metode pembelajaran dan penelitian berbasis case law.

Selain itu, dalam rangka mendukung pertukaran data dalam kerangka sistem manajemen perkara pidana  yang melibatkan lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah tahanan negara, maka telah dibangun dashboard SPPT-TI. Dashboard ini berfungsi untuk memantau kepatuhan satuan kerja di pengadilan dalam menginput data di SIPP secara benar dan akurat serta melakukan monitoring terhadap pertukaran atas data tersebut sehingga data yang ada bisa dioptimalkan dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan. Berdasarkan hasil survey Ombudsman RI, MA dinilai sebagai lembaga pelaksana SPPT-TI terbaik karena pada Periode Juli-September 2019 perkembangan penginputan data oleh MA ke Pusat Pertukaran Data telah mencapai 100%. (azh/RS/Photo:PN)

MAHKAMAH AGUNG BERPERAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA

Jakarta-Humas MA: Mahkamah Agung menyadari bahwa hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi, maka Mahkamah Agung mengambil peran dalam mengurai berbagai hambatan dari sisi hukum demi kesejahteraan rakyat. Peran itu antara lain melalui penerapan mekanisme gugatan sederhana, mendorong proses mediasi, serta penanganan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yang berkeadilan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2019 di hadapan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Undangan lainnya pada Rabu pagi, 26 Februari 2020 di Jakarta Convention Centre.

Lebih lanjut, Hatta Ali menjelaskan mekanisme gugatan sederhana yang diterapkan sejak tahun 2015 menunjukkan tren peningkatan dari sisi pemanfaatannya pada perkara perdata dan ekonomi syari’ah. Pada tahun 2019, jumlah perkara gugatan sederhana mencapai 8.460 perkara atau meningkat 33,65 % dari tahun 2018 yang hanya 6.469 perkara. Untuk merespon tren ini, MA menaikkan nilai gugatan materil dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perma No.4 Tahun 2019 yang mengubah Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Sekretaris dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia ini, Hatta Ali menjelaskan bahwa mediasi sebagai forum yang ramah bagi para pengusaha, juga terus didorong dalam penyelesaian sengketa-sengketa perdata dan perdata agama. Pada tahun 2019, terdapat 86.827 perkara yang dibawa ke meja mediasi atau meningkat dari tahun 2018 sebanyak 86.814 perkara.  Demikian halnya upaya mewujudkan keadilan restoratif melalui lembaga diversi sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024, mendapatkan perhatian MA karena pada tahun 2019 terdapat 1055 perkara yang diselesaikan melalui diversi dan 264 perkara berhasil mencapai kesepakatan pada proses diversi tersebut.

Program prioritas Nasional lainnya yang berhasil diselesaikan Mahkamah Agung adalah penanganan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang mana pada tahun 2019 jumlah keseluruhan perkara yang diterima sebanyak 72 perkara dan telah diputus sebanyak 68 perkara.

Peranan hukum dalam ekonomi juga terlihat pada kontribusi keuangan Negara melalui PNBP dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang meningkat dari Rp 40,3 Milyar pada tahun 2018 menjadi lebih dari Rp 66 Milyar pada tahun 2019.  Demikian halnya penjatuhan pidana denda dan pidana uang pengganti melalui putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang dan perkara-perkara tindak pidana lainnya, dengan jumlah total lebih dari Rp 44 Triliun, yang meningkat dari tahun 2018 dengan total Rp 38,9 Triliun.

Semua perkara yang berperan bagi pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan bagian dari 6.689.756 (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam) perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia pada tahun 2019 sebagai dharmabhakti lembaga peradilan kepada ibu pertiwi. (Humas/photo:PN)

Translate »
Scroll Up