SOSIALISASI E-COURT PADA PTUN TANJUNGPINANG

 

Batam – Senin, 06 Agustus 2018. Bertempat di ruang sidang utama PTUN Tanjungpinang diadakan Sosialisasi E-court pada seluruh pegawai PTUN Tanjungpinang, acara ini dimulai pada pukul 15.00 WIB. Mahkamah Agung RI telah melaksanakan Sosialisasi e-Court di Hotel Amaroossa, Bekasi, pada tanggal 1-3 Agustus 2018, yang diikuti oleh 31 pengadilan yang ditunjuk sebagai pilot project, terdiri dari 15 Pengadilan Negeri, 10 Pengadilan Agama dan 6 Pengadilan TUN termasuk PTUN Tanjungpinang. Dalam hal ini PTUN Tanjungpinang diwakili oleh Ketua PTUN Tanjungpinang Bapak H. Andri Mosepa, S.H., M.H., Plh. Panitera PTUN Tanjungpinang Bapak Bambang Sugi, S.H., M.H. dan Panitera Pengganti sekaligus Admin SIPP Ibu Intan Sari Widya Ningrum, S.H., M.H.

Pemaparan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

  • Bahwa maksud dan tujuan dari Mahkamah Agung RI dalam mengimplementasikan e-Court melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 adalah adanya kebutuhan untuk mempermudah sistem peradilan di Indonesia yang kelak akan berujung kepada menurunnya Indeks Persepsi Korupsi dan meningkatnya kemudahan untuk berusaha dan berinvestasi di Indonesia.
  • Untuk tahap awal, pihak yang bisa menggunakan e-Court adalah advokat yang telah terdaftar sebagai Pengguna e-Court. Mekanisme e-Court adalah pihak yang berperkara ditawarkan untuk menyelesaikan sengketa melalui e-Court dan mengisi blanko pernyataan kesediaan. Apabila semua pihak bersedia untuk melaksanakan e-Court (opsional), maka selanjutnya proses persidangan akan berlangsung secara online dan para pihak hanya perlu datang ke pengadilan dalam acara pembuktian dan saksi.
  • e-Court terdiri dari e-Filling, e-Payment dan e-Summon yang mana infrastrukturnya telah diberikan kepada PTUN Tanjungpinang dan yang perlu segera direalisasikan adalah kemitraan dengan Bank untuk kebutuhan proses pembayaran (e-payment).

Tambahan dari Plh. Panitera PTUN Tanjungpinang

  • Bahwa hanya untuk saat ini, e-Court baru bisa digunakan oleh advokat yang telah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar e-Court, namun kelak e-Court akan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang beracara di pengadilan.

Pemaparan Mekanisme Teknis e-Court oleh Ibu Intan Sari Widya Ningrum, S.H., M.H.

  • E-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
  • Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.
  • Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif mengaplikasikan e-Court. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilakukan secara bertahap sehingga akhirnya seluruh pengadilan harus menerapkan e-Court dan pengajuan gugatan elektronik melalui e-Court merupakan hal yang bersifat opsional dalam pengajuan gugatan di pengadilan.

3 (tiga) Layanan E-Court:

1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI. Selanjutnnya e-Court akan menampilkan e-Skum (Taksiran Panjar Biaya). Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia

2. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara

3. Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara

4. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)

Pemanggilan pada Pemeriksaan Persiapan pertama dilakukan melalui elektronik (e-Summon) kepada Penggugat. Pada Pemeriksaan Persiapan pertama akan ditanyakan kesediaannya untuk berproses secara elektronik, apabila Tergugat bersedia berproses secara elektronik maka penerimaan gugatan, panggilan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan akan menggunakan sistem elektronik.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, diketahui inilah 6 (enam) Pengadilan Tata Usaha Negara yang dipilih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Satuan Kerja Proyek Percontohan (Pilot Project) Aplikasi e-Court :

  • Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018 tersebut, ditetapkan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama yang dipilih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Satuan Kerja Proyek Percontohan (Pilot Project) Aplikasi e-Court.

Secara singkat, alur berperkara secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Pengguna terdaftar, yaitu advokat, mendaftar secara online pada ecourt.mahkamahagung.go.id.

Data yang harus diinput oleh pengguna terdatar adalah Nama Lengkap, Alamat Kantor, Nomor Telepon, Nomor Induk Advokat, Organisasi Advokat, Tanggal Mulai Berlaku, Tanggal Habis Berlaku, Tanggal dan Tempat Penyumpahan Advokat, Nomor BA Sumpah, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Rekening Bank, dan Nama Akun Bank.

Data advokat dilengkapi dengan scanning dan diunggah KTP atau surat keterangan pengganti KTP, Kartu Keanggotaan Advokat, dan BA Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi.

2. Selanjutnya, data yang telah diinput oleh Pengguna Terdaftar akan diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi yang menyumpah advokat.

3. Pengguna Terdaftar yang telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi dan telah terdaftar pada aplikasi e-Court, maka advokat tersebut dapat login ke ecourt.mahkamahagung.go.id.

4. Proses Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan:

  • Selanjutnya Pengguna Terdaftar dapat mendaftarkan gugatan melalui e-Court dengan menu “Tambah Perkara” (e-Filling) dan menginput surat kuasa dan gugatan. Kemudian e-Court secara otomatis menghitung panjar perkara.
  • Setelah dihitung panjar perkara, advokat diarahkan untuk membayar biaya perkara melalui Virtual Account (e-Payment).
  • Selanjutnya Kasir mengecek e-Court melalui akun PTUN Tanjung Pinang dan memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh advokat melalui aplikasi e-Court.
  • Setelah diverifikasi oleh Kasir, perkara yang telah diverifikasi pembayarannya akan secara otomatis terkoneksi dengan aplikasi SIPP pada menu e-Court serta Advokat akan menerima notifikasi nomor perkara melalui aplikasi e-Court.
  • Selanjutnya proses SIPP berjalan sebagaimana biasanya.
  • Pemanggilan pada Pemeriksaan Persiapan pertama dilakukan melalui elektronik (e-Summon) kepada Penggugat.

5. Pada Pemeriksaan Persiapan pertama akan ditanyakan kesediaannya untuk berproses secara elektronik, apabila Tergugat bersedia berproses secara elektronik maka penerimaan gugatan, panggilan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan akan menggunakan sistem elektronik..

Selanjutnya, untuk lebih lengkap, dasar hukum, proses dan alur berperkara diatur melalui:

  1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
  2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Dengan adanya aplikasi e-Court ini diharapkan PTUN Tanjung Pinang dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan, serta dapat memperkecil pengeluaran biaya administrasi antara Penggugat dan Tergugat.

 

 

Scroll Up