PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

BERKARYA (Berintegritas, Efektif dan efisien, Ramah, Komitmen, Adil, Responsibilitas, Yang Arif dan Bijaksana), WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

PANGGILAN SIDANG

PANGGILAN SIDANG 16 JUNI 2021

BERANDA


------------ Selamat Datang Di Website Resmi PTUN TANJUNG PINANG "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I" --------- PTUN TANJUNG PINANG "BERKARYA" (Berintegritas, Efektif dan efisien, Ramah, Komitmen, Adil, Responsibilitas, Yang Arif dan Bijaksana) ---------

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Berita Terbaru

| Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Translate »
Scroll Up