PTUN Tanjungpinang mengikuti pembekalan Zona Integritas, WBK dan WBBM yang diselenggarakan oleh Dirjenbadilmiltun secara virtual

PTUN Tanjungpinang mengikuti pembekalan Zona Integritas, WBK dan WBBM yang diselenggarakan oleh Dirjenbadilmiltun secara virtual

Humas, 22-2-2021. PTUN Tanjungpinang mengikuti pembekalan Zona Integritas, WBK dan WBBM yang diselenggarakan oleh Dirjenbadilmiltun secara virtual pada tanggal 2 Februari 2021...

Selanjutnya »
UCAPAN SELAMAT PTUN TANJUNGPINANG ATAS DI LANTIKNYA DR. H. RIDWAN MANSYUR, SH.,MH SEBAGAI PANITERA MA RI

UCAPAN SELAMAT PTUN TANJUNGPINANG ATAS DI LANTIKNYA DR. H. RIDWAN MANSYUR, SH.,MH SEBAGAI PANITERA MA RI

Humas PTUN Tanjungpinang, 4-2-2021. Keluarga besar PTUN Tanjungpinang mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Dr. H. Ridwan Mansyur SH.,MH. sebagai Panitera Mahkamah Agung RI. Semoga dalam melaksanakan tugas diberikan kelancaran, amanah dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selanjutnya »
RAPAT BULAN FEBUARI 2021 PTUN TANJUNGPINANG

RAPAT BULAN FEBUARI 2021 PTUN TANJUNGPINANG

Humas PTUN Tanjungpinang, tanggal 1 Febuari 2021. PTUN Tanjungpinang melaksanakan rapat bulan febuari 2021 diruang sidang utama dengan dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Tanjungpinang Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, SH.MH. Rapat tersebut diikuti oleh wakil PTUN Tanjungpinang, jajaran Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh warga PTUN Tanjungpinang.

Selanjutnya »
OLAHRAGA PAGI PTUN TANJUNGPINANG

OLAHRAGA PAGI PTUN TANJUNGPINANG

Humas PTUN Tanjungpinang 22-1-2021, Olahraga pagi PTUN Tanjungpinang dengan jalan sehat bersama melewati rute komplek perkantoran dan komplek perumahan disekitar jalan Ir. Sutami. Jalan sehat tersebut dilaksanakan jam 7.30 wib sampai dengan jam 9.30 wib dengan diikuti oleh seluruh warga PTUN Tanjungpinang..

Selanjutnya »
PENANDATANGAN MOU PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

PENANDATANGAN MOU PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

Batam – Jumat, 22 Januari 2021. Penandatanganan MoU atau Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakumadin) ini dilakukan di Ruang Sidang Cakra PTUN Tanjung Pinang.

Selanjutnya »
 


------------ Selamat Datang Di Website Resmi PTUN TANJUNGPINANG "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I" --------- PTUN TANJUNGPINANG "BERKARYA" (B erintegritas , E fektif dan efisien ,R amah ,K omitmen , A dil ,R esponsibilitas , Y ang A rif dan Bijaksana) ---------

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Translate »