Daily Archives: May 3, 2021

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI Ke 4 LINGKUNGAN PERADILAN DI SUMATERA BARAT

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI Ke 4 LINGKUNGAN PERADILAN DI SUMATERA BARAT

Padang – Humas, Minggu, tanggal 11 April 2021. Bertempat di aula Pengadilan Negeri Padang. Provinsi Sumatera Barat mendapat kunjungan kerja dari Komisi III DPR RI (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan). Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh peradilan se-wilayah provinsi Sumatera Barat diantaranya, Ketua Pengadilan Tinggi Padang DR. H. Amril, SH., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Drs. H. Zein Ahsan, MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Ibu Fitriamina, S.H., M.H. dan Kepala Pengadilan Militer 1-03 Padang Letkol CHK Rony Suryandoko, S.IP, SH. serta seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama se Provinsi Sumatera Barat mengikuti secara Luring.

Kegiatan ini di buka oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, didampingi para Aggota Dewan, Sekretariat dan para Penghubung dari masing-masing Mitra Komisi III DPR RI.

Acara di lanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan TUN dan Pengadilan Militer Padang, yang menyapaikan masalah Penyerapan Anggaran, Pengawasan yang telah di lakukan, perkara korupsi serta perkara narkoba dan masalah kendala yang di hadapi seperti rumah dinas dan lai-lain. Hal lain yang juga disampaikan untuk Pengadilan Negeri di Sumatera Barat, agar dapat memperhatikan lebih tentang kasus narkoba. Sedangkan untuk Pengadilan Agama dilihat sudah beragam namun tetap sosialisasi ke masyarakat lebih ditingkatkan. Walaupun begitu, jangan sampai kepercayaan masyarakat tersakiti atas keputusan kita.

Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa menginginkan untuk lebih profesional terhadap menyikapi permasalahan-permasalahan yang terdapat di masyarakat dan meminta inovasi yg ada di setiap Pengadilan lebih diberdayakan untuk ke-profesionalan Pengadilan tersebut. Serta disampaikan keadilan perlu ditegakkan dalam kondisi apapun diantara nya pada masa pandemi ini seperti pidana untuk terdakwa sidang online perlu di kesampingkan untuk rasa keadilan perlu mengelar sidang offline langsung sebagai pembelaan bagi terdakwa , menurut komisi III masukan untuk pemenuhan sarana dan prasarana tentu akan dipertimbangkan .

Acara ditutup dengan doa oleh Ismail, SH.I.MA, selaku Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Padang, Tukar menukiar cindera mata dari Komisi III DPR RI ke 4 lingkungan Peradilan yang di awali dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan TUN dan Pengadilan Militer Padang dan Foto Bersama. (ds/rs).

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021 KE PROVINSI BALI

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021 KE PROVINSI BALI

DENPASAR – HUMAS, Sabtu, 10 April 2021 Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Bali. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Bapak Jamaruli Manihuruk), Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Pejabat Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham Bali, beserta undangan lainnya. Kegiatan juga diikuti secara daring oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Provinsi Bali.

Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI (Dr.Ir. H. Adies Kadir) yang dilanjutkan dengan pemaparan materi dari masing-masing Instansi. Beliau mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan dalam rangka melakukan tugas pengawasan serta mengontrol anggaran. Diawali dengan pemaparan materi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang menyampaikan terkait isu-isu Kementerian Hukum dan HAM Bali saat ini.

Selanjutnya paparan dari lingkungan Peradilan di Bali dawali Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Agama Denpasar Drs. Amanudin, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum dan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Kolonel CHK Arwin Makal, SH., MH, dari masing-masing paparannya menyamapikan terkait penyerapan anggaran dan pengawasan serta terkait isu dan kendala dalam melaksanakan tugas mulai dari masalah hukum adat yang berada di bali, perkara agama yang menonjol di bali, perkara putusan TUN yang tidak bisa di eksekusi dan dari militer masalah sarana dan prasarana mulai dari kendaraan dinas dan lain-lain.

Kegiatan ini di akhiri dengan tukar menukar cindera mata dari Komisi III DPR RI ke masing-masing mitera kerja di awali dari Kakanwil Hukum dan HAM Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar – Bali dan Foto Bersama (ds/rs)

PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA VIRTUAL DI BALI

PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA VIRTUAL DI BALI

Bali – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH bersama para pimpinan Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis dan administrasi yudisial secara virtual bagi para Ketua / Kepala, Wakil Ketua / Wakil Kepala, Hakim, panitera dan sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama  pada 4 (Empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia, pada hari Jum’at, 9/4/2021 bertempat di ball room hotel Sheraton Kuta Bali.

Dalam pembinaan ini, ketua Mahkamah Agung mengatakan Beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan himbauan untuk tidak melakukan mudik  lebaran  tahun  ini. Saya  sangat  memahami, pasti akan sangat berat bagi para hakim dan aparatur peradilan yang tidak membawa serta keluarga ke tempat tugasnya, untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Namun apa boleh buat, kita sebagai aparatur negara di bidang penegakan hukum harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat pada umumnya. larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua. Tentunya hal tersebut memerlukan kepatuhan dan kedisiplinan dari semua komponen, termasuk kita sebagai aparatur negara. Oleh karena itu, dalam forum pembinaan ini, saya menghimbau kepada para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia untuk tetap bersabar diri sampai dengan kondisinya membaik.

Lebih lanjut Prof. Syarifuddin menyatakan Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat. Ada  3  hal  penting  yang  harus  di  cermati dengan baik oleh Para Ketua Pengadilan Tinggi, yaitu :

1.  Pelaksanaan  kegiatan  pengambilan  sumpah  atau janji advokat harus dilaksanakan secara transparan dan akuntable sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;

2. Pengadilan Tinggi dilarang untuk memungut atau menerima biaya pelaksanaan pengambilan sumpah atau  janji  advokat,  kecuali  ditentukan  lain  oleh ketentuan peraturan perundang – undangan Maksud dari biaya yang dikecualikan oleh SEMA tersebut adalah biaya honorium juru sumpah dan PNBP.Selain itu , pengadilan tidak boleh membebankan biaya kepada para advokat yang disumpah;

3. Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat dilaksanakan di kantor Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Agar para hakim dan apartur peradilan senantiasa berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial hanya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan menjadikan media sosial sebagai tempat untuk berkeluh kesah dan menumpahkan kekesalan serta berhati-hati dalam memposting atau mengunggah foto-foto di media sosial yang kurang pantas untuk menjadi konsumsi publik sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat hakim dan aparatur peradilan, tutur pria kelahiran Baturaja.

“apa yang diucapkan seorang hakim di ruang sidang akan menjadi hukum bagi para pihak yang berperkara, sedangkan yang diucapkannya di ruang publik akan menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bijak untuk mengekspresikan setiap ucapan dan tindakan di ruang-ruang publik karena apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan akan menggambarkan pribadi kita yang sesungguhnya.”, ucap mantan Ketua Kamar Pengawasan.

Acara pembinaan ini juga dihadiri oleh Hakim Agung, Hakim Adhoc, Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung serta Hakim Yustisial dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Humas)

MA LAKSANAKAN SIMULASI MANAJEMEN KESELAMATAN SAAT TERJADI KEBAKARAN

MA LAKSANAKAN SIMULASI MANAJEMEN KESELAMATAN SAAT TERJADI KEBAKARAN

Jakarta-Humas MA : Mahkamah Agung (MA) melaksanakan kegiatan simulasi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sekaligus uji alarm pada Kamis, 8 April 2021. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Kepala Biro Umum MA, Supandi., S.H., M.H.dalam sambutannya mengatakan  tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi antara MA dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, selain itu  karena banyaknya kejadian kebakaran Gedung di Jakarta mendorong MA untuk melakukan simulasi kebakaran gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap dipakai.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Sepuloh, S.Pd, MMT, ,Deni Baskoro,S.Kom dan Anton Putra P.

Acara simulasi ini diikuti oleh pengelola gedung pada biro umum, perwakilan dari masing-masing lantai di gedung MA, keamanan dan teknisi pada MA dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.(ERW)

KETUA MAHKAMAH AGUNG MENYERAHKAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU KEPADA 56 PENGADILAN NEGERI

KETUA MAHKAMAH AGUNG MENYERAHKAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU KEPADA 56 PENGADILAN NEGERI

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 56 Pengadilan Negeri yang memperoleh nilai A (Excellent) pada Rabu 7 April 2021, bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jln Ahmad Yani, Jakarta.

Mengawali sambutannya, Syarifuddin mengatakan, “Saya ingin kembali mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini, meskipun diantara kita pada umumnya telah menjalani vaksinasi, namun kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, karena tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa terpapar Covid-19 meskipun telah mendapatkan vaksinasi. Untuk itu demi keselamatan kita semua, saya meminta untuk tetap menjalankan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak secara fisik, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Akreditasi penjaminan mutu merupakan program unggulan yang dijalankan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan dalam rangka mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang unggul. Akreditasi penjaminan mutu pengadilan harus mampu mendorong untuk terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada bulan Desember yang lalu, 85 (delapan puluh lima) satuan kerja telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 9 (sembilan) satuan kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pria kelahiran Batu Raja itu berharap ke depannya semua satuan kerja pengadilan di empat lingkungan peradilan bisa meraih predikat WBK dan WBBM.

Prof. Syarifuddin juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas terselenggaranya acara ini dan mengucapkan selamat kepada seluruh satuan kerja pengadilan negeri yang telah mendapatkan predikat akreditasi penjaminan mutu, serta bagi satuan kerja dan para hakim mediator yang telah berhasil menjadi pemenang dalam lomba mediasi. Semoga apa yang telah diraih saat ini bisa terus dipertahankan, bahkan untuk selanjutnya bisa ditingkatkan lagi, sehingga Badan Peradilan Indonesia Yang Agung dapat kita wujudkan sebagaimana yang kita cita-citakan.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Badilum, Dr. H. Prim Haryadi, SH., MH dalam sambutannya mengatakan, Penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu kali ini adalah proses puncak setelah pelaksanaan surveilan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi untuk menilai kondisi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang sudah waktunya dievaluasi kembali, pelaksanaan surveilan yang biasanya dilaksanakan dengan mendatangi langsung (on the spot) ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri namun pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi maka pelaksanaannya dilakukan secara teleconference.

“Sebagian besar dari undangan yang hadir pada hari ini adalah Pengadilan Negeri yang berhasil meningkatkan kinerjanya sehingga dapat merubah nilai akreditasi penjaminan mutu yang semula “B” menjadi “A” dan sebagian lagi adalah Pengadilan Negeri yang baru pertama kali diakreditasi. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, kami mengundang Pengadilan-Pengadilan Negeri tersebut untuk menerima sertifikat akreditasi langsung dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Ada 56 (lima puluh enam) Pengadilan Negeri yang kami undang, namun 3 (tiga) diantaranya berhalangan hadir,” tuturnya.

Selain penyerahan sertifikat akreditasi bagi 56 pengadilan negeri, juga dilakukan penyerahan Sertifikat Pemenang Lomba Mediasi, peresmian Command Center dan peluncuran beberapa aplikasi baru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Panitera, Sekretaris Mahkamah Agung, serta pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung. (enk/photo:pn).

KMA BUKA WEBINAR DALAM RANGKA PERINGATAN TRI DASAWARSA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KMA BUKA WEBINAR DALAM RANGKA PERINGATAN TRI DASAWARSA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jakarta-Humas : Ketua Mahkamah Agung RI  Prof.Dr.Syarifuddin,SH.,MH  membuka Webinar dalam rangka Peringatan Tri Dasawarsa Peradilan Tata Usaha Negara secara daring, pada 07 April 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Acara diawali dengan Menyanyikan Lagu kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung dan penyampaian kata Sambutan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Prof. Dr.H.Supandi,SH.,M.Hum.

“Usia 30 tahun tidak lagi dapat disebut usia yang belia, bahkan sudah dapat dikatakan mulai memasuki usia yang matang. Karena itu, selayaknya peradilan tata usaha negara dapat memberikan bukti nyata berupa kontribusi dan prestasi-prestasi dalam memajukan hukum, maupun memberi kontribusi aktif dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung. Terlebih di era teknologi komunikasi dan informasi seperti saat ini. Kader-kader peradilan tata usaha negara harus mampu cepat beradaptasi dan muncul sebagai insan-insan peradilan yang dapat bahu membahu dan bekerja sama baik di internal peradilan TUN, maupun dengan lingkungan peradilan lainnya”, ujar Prof.Supandi.

Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Peradilan Tata Usaha Negara ke-30 (Tridasawarsa) yang dilangsungkan melalui web conference dengan mengusung tema “Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja’’

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan sebagaimana telah disampaikan dalam kegiatan pembinaan di Palembang pada November tahun 2020 lalu, dampak atau implikasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja baik secara langsung maupun tidak, pasti membawa pengaruh dalam berbagai sektor hukum. Oleh karenanya, para hakim dituntut untuk dengan cepat memahami dan menguasai undang-undang ini, agar kemudian dapat memutus sengketa yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap mengedepankan asas keadilan.  Sejalan dengan itu pula saya telah menghimbau kepada Para Yang Mulia Ketua Kamar dan direktorat jenderal peradilan yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, untuk segera menginventarisasi perubahan-perubahan hukum materiil dan formil, serta menyusun kerangka acuan yang dapat dijadikan guideline penerapan Undang-Undang Cipta Kerja oleh para hakim di tingkat pertama dan banding.

Diakhir sambutan, KMA berpesan kepada keluarga besar peradilan tata usaha negara, khususnya kepada para hakim agar selalu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan yuridis, dengan tetap berpegang pada integritas dan profesionalisme. Pengetahuan yang kokoh akan memajukan kita, sementara integritas akan menyelamatkan dan memuliakan kita. Karenanya, bersemangatlah dalam menimba pengetahuan, ikhlaslah dalam bekerja, dan tetap jaga integritas, semoga Peradilan Tata Usaha Negara dapat terus ikut berperan aktif dalam menjaga dan menegakkan marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Acara yang diselenggarakan secara virtual tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Non Yudisial, para Ketua Kamar, pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung. (Humas)

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI HADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN BALEG DPR RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI HADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN BALEG DPR RI

Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H. menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada hari Senin, 5/4/2021. Rapat yang bertempat di  ruang Rapat Baleg DPR RI, Gd Nusantara I. Lt. 1, ini membahas tentang Rancangan Undang-Undang  (RUU ) Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8702

Acara RDP ini dibuka oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Drs. M. Nurdin, MM. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan di hadiri Ketua Baleg DPR RI Suparman Andi Agtas, SH., MH. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, serta Para Anggota Baleg yang hadir secara langsung dengan tetap menerapkan protocol kesehatan covid-19 secara penuh dan secara virtual zoom meeting,

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8704

Hasbi Hasan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Badan Legislasi DPR. Hasbi menjelaskan bahwa usulan pembentukan pengadilan tingkat banding ini diawali dari concern Mahkamah Agung mengenai dampak pembentukan beberapa provinsi dan kabupaten terhadap kewenangan Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan tingkat banding.

Undang-Undang telah mengatur bahwa pada ibukota provinsi terdapat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama. Untuk itu dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Barat. Maka untuk memenuhi ketersediaan perangkat peradilan pada wilayah-wilayah tersebut, setelah melalui kajian yang komprehensif Mahkamah Agung mengajukan pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8703

Selain hal tersebut, Hasbi juga menyampaikan bawa pembentukan provinsi baru mengakibatkan wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah ada menjadi terlalu luas. Hal ini berpengaruh terhadap inefisiensi dari segi biaya transportasi yang harus ditanggung masyarakat pencari keadilan. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Karenanya, Mahkamah Agung memandang perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Hal ini juga merupakan langkah strategis dan koordinasi antar APH (Aparat Penegak Hukum) dengan berdirinya Kepolisian Daerah (POLDA) dan Kejaksaan Tinggi (KEJATI) di beberapa ibukota provinsi tersebut.

Pembentukan pengadilan-pengadilan baru, lanjut Hasbi, akan menjadi solusi strategis dalam mendekatkan tugas dan fungsi Pengadilan Tingkat Banding dengan masyarakat pencari keadilan serta stakeholders lainnya, dalam hal penanganan perkara banding yang menjadi kewenangan pengadilan yang bersangkutan. Ini sejalan dengan prinsip peradilan yaitu mewujudkan peningkatan access to justice. Selain itu, pembentukan pengadilan tingkat banding akan mendorong terhadap efektivitas peningkatan kinerja penyelesaian perkara-perkara banding.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8705

Sebagaimana diketahui, bahwa selain tugas teknis penyelesaian perkara, pengadilan tingkat banding selaku kawal depan Mahkamah Agung juga mememiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan pengadilan-pengadilan tingkat pertama di bawah wilayah hukumnya. Pemekaran daerah telah berdampak juga terhadap semakin luasnya rentang kendali wilayah hukum pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tingkat Banding yang telah ada. Pembentukan kesepuluh pengadilan tingkat banding, pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi teknis Aparatur pengadilan tingkat pertama, dan mendorong terhadap peningkatan kualitas putusan, penegakan kepastian hukum, serta peningkatan integritas Aparatur peradilan melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8706

Di akhir sambutannya, Hasbi memohon dukungan Bapak/Ibu Para Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR, demi lancarnya pembahasan RUU Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding sampai dengan penetapannya. “Kita berdoa kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga proses yang akan kita jalani dan apa yang kita kerjakan ke depan membawa hasil yang positif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” harap Hasbi.

Turut hadir mendampingi Sekretaris mahkamah Agung yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, serta Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI. (DS/azh/RS).

MAHKAMAH AGUNG LAKSANAKAN VAKSINASI COVID-19 KEDUA

MAHKAMAH AGUNG LAKSANAKAN VAKSINASI COVID-19 KEDUA

Jakarta – Humas MA: Setelah pemberian vaksin pertama pada 22-24 Maret 2021 lalu, hari ini Senin (5/4) Mahkamah Agung melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Pelaksanaan vaksin kedua ini dibagi menjadi dua gelombang berdasarkan usia. Gelombang pertama pemberian vaksin bagi usia di bawah 59 tahun dilaksanakan pada 5-7 April 2021. Gelombang kedua yaitu tanggal 20-21 April  2021 mendatang, bagi penerima vaksin dengan usia di atas 59 tahun.

Dr. Retno Moertini selaku Koordinator tim medis berharap pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini berjalan dengan baik dan tidak ada kipi berat. Dr. Retno yang biasa disapa dr. Ninuk  ini menjelaskan bahwa kipi adalah efek medis yang tidak diinginkan pada seseorang yang terjadi setelah pemberian imunisasi. Kejadian ini merupakan reaksi vaksin ataupun bukan. Efek tersebut ada yang ringan, sedang, dan berat. Efek ringan seperti ngantuk, lemas, pusing, efek ini biasanya dirasakan sebentar mungkin 1 sampai 2 jam. Ada juga keluhan yang lain, seperti sakit di lokasi  bekas suntikan, kemerahan, kadang kebas sebentar. Sedangkan efek berat seperti syok anafilaktik, alergi berat, pasien sesak nafas dan pingsan. “Semoga tidak ada kipi berat,” harap dr. Ninuk.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8708

Kurang lebih 3700 karyawan akan mengikuti vaksin tahap kedua. Para karyawan ini bukan hanya berasal dari Kantor Mahkamah Agung yang beralamat di Medan Merdeka Utara, namun juga yang berasal dari  Kantor Sekretariat Mahkamah Agung di jl. Ahmad Yani dan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung di Mega Mendung Bogor. (azh/RS/photo;PN)

SEKRETARIS MA MELANTIK 42 PEJABAT FUNGSIONAL

SEKRETARIS MA MELANTIK 42 PEJABAT FUNGSIONAL

Jakarta-Humas MA: Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H, melantik empat puluh dua (42) Pejabat Fungsional pada Kamis, 1 April 2021 di lantai 2 gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Dalam sumpahnya, empat puluh dua Pejabat Fungsional yang dilantik berjanji akan bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Mereka juga berjanji akan menjaga integritas dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Berikut adalah empat puluh dua Pejabat Fungsional yang dilantik:

1.       Eva Irene Franciska, S. Psi,. SH., MH, Sebagai Analis Kepegawaian

Ahli Muda

2.       Sri Pamungkas, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

3.       Teguh Prasetyo, S.E,  Sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

4.       Puri Yuningsih, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

5.       Rezkia Vinessa, S.T. sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

6.       Abu Nur Rochmat, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

7.       Dea Riany Restu Pritami, S.H. sebagai Analis Kepegawaian Ahli

Pertama

8.       Fhatmi Haddia Putri, S.Kom, sebagai Analis Kepegawaian Ahli

Pertama

9.       Irma Susanti, A.Md., S.AP, sebagai Analis Kepegawaian Ahli

Pertama

10.     Napisah sebagai Analis Kepegawaian Mahir

11.     Nurbaeti, A.Md sebagai Analis Kepegawaian Mahir

12.     Acep Sugandi sebagai Analis Kepegawaian Mahir

13.     Tri Wahyuningsih, sebagai Analis Kepegawaian Terampil

14.     Danang Agus Setiawan, A.Md, sebagai Analis Kepegawaian

Terampil

15.     Helly Sari Puspa Dewi, S.H.sebagai Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Ahli Muda

16.     Madia Santana, S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Ahli Muda

17.     Ignasia Sekar Astari Putri, S.E.sebagai Analis Pengelolaan

Keuangan APBN Ahli Muda

18.     Ika Zulianancy, S.E.,M.H, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Ahli Muda

19.     Hilma Bahari Setya Pradja, S.E. sebagai Analis Pengelolaan

Keuangan APBN Ahli Muda

20.     Raden Roro Harningsih Arifin, SH, sebagai Analis Pengelolaan

Keuangan APBN Ahli Muda

21.     Nisa Tunjung Hapsari, S.I.Kom, sebagai Analis Pengelolaan

Keuangan APBN Ahli Pertama

22.     Siti Nurhaidah, S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Ahli Pertama

23.     Dendi Runedi, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Ahli Pertama

24.     Rustimah, A.Md., S.M. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Ahli Pertama

25.     Reza Dwi Ardianto, S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Ahli Pertama

26.     Syafar, A. Md. Kom., S. AP sebagai Analis Pengelolaan Keuangan

APBN Ahli Pertama

27.     Mulia Rahman, S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Ahli Pertama

28.     Ahmad Khomaeni, A.Md. sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

29.     Gandit Wahyudi Satrio, S.H.,M.H. sebagai Pranata Keuangan

APBN Mahir

30.     Ati Apriyani, S.SI.,M.MSI, sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

31.     Ratna Yunita, ST sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

32.     Vika Pratiwi, S.E. sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

33.     Probo Widyaningrum, A.Md. sebagai Pranata Keuangan APBN

Mahir

34.     Aris Nurul Wahyu Hidayah, A.Md. sebagai Pranata Keuangan

APBN Mahir

35.     Novia Husein, S.H. sebagai Pranata Keuangan APBN Penyelia

36.     Ahmad Supriyadi sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil

37.     Herru Semono, S.Kom, sebagai Pranata Komputer Ahli Muda

38.     Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom sebagaiPranata Komputer Ahli

Pertama

39.     Zainal Arifin, S.H. M.H. sebagai Pustakawan Ahli Madya

40.     Yutiah Hartati, S.H., M.M. sebagai Pustakawan Ahli Madya

41.     Ivonne Sari Indah, S.Si. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama

42.     Sri Yeni Hapsari, S.Psi. sebagai Assesor SDM Aparatur Ahli Muda

 

Acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini, dihadiri oleh para pejabat Eselon II pada Mahkama Agung dan undangan lainnya. (azh/RS)

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8681

DISKUSI PUBLIK “REFLEKSI PRAKTIK PENGADILAN HAM DI INDONESIA” SECARA DARING

DISKUSI PUBLIK “REFLEKSI PRAKTIK PENGADILAN HAM DI INDONESIA” SECARA DARING

Jakarta – Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, menjadi Narasumber pada acara Diskusi Publik “Refleksi Praktik Pengadilan HAM di Indonesia” berlangsung secara daring pada Rabu, 31 Maret 2021 di ruang Command Center lantai 2 Mahkamah Agung.

“Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”. Demikian disampaikan Andi Samsan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).

Lebih lanjut dikatakan, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undangundang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut dicabut dan lahirlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan wacana baru dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dengan berkaca pada praktik yang sudah ada. (enk/pn)

Translate »