RAPAT EVALUASI BULANAN

RAPAT EVALUASI BULANAN

Batam, Selasa, 26 Mei 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melakukan Rapat koordinasi bulan April 2020 , Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Panitera, Sekretaris, Hakim sebagai Hawasbid, pejabat struktural dan fungsional, Rapat dilaksanakan dengan mengikuti Protokoler kesehatan Covid-19 dengan menjaga jarak / Social Distancing.

Selanjutnya »
PEMBERIAN SEMBAKO KEPADA PANTI ASUHAN AR-RISALLAH

PEMBERIAN SEMBAKO KEPADA PANTI ASUHAN AR-RISALLAH

Batam, Rabu, 20 Mei 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melakukan pembagian sembako sebagai wujud kepedulian terhadap panti asuhan yang ada di kota Batam setiap tahunnya . sembako ini merupakan hasil dari sumbangan yang diberikan oleh Hakim, Pejabat Struktural , Pegawai,serta honorer di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Selanjutnya »
TELECONFRENCE  MA-RI DENGAN KETUA SATKER PERADILAN SE-INDONESIA

TELECONFRENCE MA-RI DENGAN KETUA SATKER PERADILAN SE-INDONESIA

Batam, Rabu, 13 Mei 2020. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Bersama Jajaran Hakim , mengikuti teleconfrence #MARImendengar yang di adakan oleh Mahkamah Agung RI guna untuk mendengarkan masalah-masalah yang terkait peradilan selama masa Pandemi Virus Covid-19.

Selanjutnya »
MENYAKSIKAN BERSAMA PIDATO PERTAMA DARI KETUA MA

MENYAKSIKAN BERSAMA PIDATO PERTAMA DARI KETUA MA

Batam - Rabu, 13 Mei 2020. Masyarakat di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Menyaksikan Pidato Pertama dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr.H.Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. Memberikan Himbauan agar Badan Peradilan tidak takut dengan Pengawasan yang dilakukan.

Selanjutnya »
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN

Batam - Senin, 4 Mei 2020. Ibu Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melantik Calon Hakim Atas nama Vivi Ayunita Kusumandari, S.H dan Aryani Widhiastuti, S.H. sebagai Hakim di PTUN Tanjungpinang sekaligus menandatangani pakta integritas. Pelantikan dilaksanakan dengan mengikuti Protokoler kesehatan Covid-19 dengan menjaga jarak / Social Distancing.

Selanjutnya »
 


------------ Selamat Datang Di Website Resmi PTUN TANJUNGPINANG "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I" --------- PTUN TANJUNGPINANG "BERKARYA" (B erintegritas , E fektif dan efisien ,R amah ,K omitmen , A dil ,R esponsibilitas , Y ang A rif dan Bijaksana) ---------

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Translate »
Scroll Up