MONEV ZONA INTEGRITAS OLEH BAWAS MA-RI

MONEV ZONA INTEGRITAS OLEH BAWAS MA-RI

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 504/BP/STX/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang penugasan Tim Monitoring Pembangunan Zona Integritas Satker Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Tim Monev dari Bawas MA-RI telah melaksanakan Monev PMPZI dari tanggal 13 Oktober 2020 s/d 17 Oktober 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang....

Selanjutnya »
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dan Indeks Persepsi Korupsi

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dan Indeks Persepsi Korupsi

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada triwulan I (Januari 2020 – Maret 2020) adalah 82,41 berada pada kategori “Puas/Baik”....

Selanjutnya »
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA DAN PANMUD PERKARA DI PTUN TANJUNGPINANG

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA DAN PANMUD PERKARA DI PTUN TANJUNGPINANG

Batam – Senin, 28 September 2020. Ibu Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang memimpin acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Panitera Atas nama ASWIRMAN, S.H., M.H dan jabatan Panitera Muda Perkara atas nama AGUS MUSTAPA, S.H.,M.H....

Selanjutnya »
ACARA PENGANTAR TUGAS JABATAN BAGIAN KEPANITERAAN DI PTUN TANJUNGPINANG

ACARA PENGANTAR TUGAS JABATAN BAGIAN KEPANITERAAN DI PTUN TANJUNGPINANG

Batam, Jumat 25 September 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang menggelar Acara Pengantar Tugas Jabatan di Kepaniteraan atas nama Bapak Ampra Gustono. SH.MH dari Panitera PTUN Tanjungpinang menjadi Panitera PTUN Palembang, Bapak Muhammad Zahid, SH.MH dari Panmud Perkara PTUN Tanjungpinang menjadi Panmud Perkara PTUN Semarang dan Bapak Suryadi. SH dari Panitera Pengganti PTUN Tanjungpinang menjadi Panmud Perkara PTUN Padang...

Selanjutnya »
RAPAT EVALUASI BULAN AGUSTUS 2020

RAPAT EVALUASI BULAN AGUSTUS 2020

Batam, Jumat, 25 September 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melakukan Rapat Evaluasi bulan September 2020 ,Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Sekretaris, Hakim sebagai Hawasbid ,Panitera Muda Perkara pejabat struktural dan fungsional,..

Selanjutnya »
 


------------ Selamat Datang Di Website Resmi PTUN TANJUNGPINANG "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I" --------- PTUN TANJUNGPINANG "BERKARYA" (B erintegritas , E fektif dan efisien ,R amah ,K omitmen , A dil ,R esponsibilitas , Y ang A rif dan Bijaksana) ---------

Jadwal Persidangan

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan yang Terdapat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Dengan Tujuan Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan SIPP sebagai media informasi dan media penelusuran perkara.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses informasi.

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan

Translate »
Scroll Up