Monthly Archives: October 2020

SEMINAR NASIONAL MEWUJUDKAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SECARA VIRTUAL

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH mengikuti seminar nasional dengam tema  “Mewujudkan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Distabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum” secara virtual, bertempat diruang Kerja Ketua Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan Pengadilan lahir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari konsep negara hukum dengan tujuan untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Karenanya, memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan adalah bagian dari mandat utama pengadilan.Berdasarkan gagasan dasar itu, saudara-saudara kita penyandang disabilitas tidak dapat ditinggalkan dan dimarginalkan dalam menikmati layanan hukum dan keadilan, adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan saudara-sara kita penyandang disabilitas dapat menikmati layanan hukum dan keadilan di lembaga peradilan.

Tantangan dan tugas yang berat dalam memenuhi akomodasi dan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas tentu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Pengabaian hak-hak warga negara penyandang disabilitas oleh pengadilan tentu akan mengakibatkan ketimpangan dalamkehidupan bernegara.Justru karena kerentanannya, penyandang disabilitas berhak atas tindakan afirmasi,yaitu perlakuan dan perlindungan lebih dari organ-organ negara, sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ujar M. Syarifuddin.

pengadilan tingkat pertama sejak 2014 telah merintis penguatan aksesibilitas fisik serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, di antaranya dilakukan bersama-sama denganSasana Inklusi dan Advokasi Gerakan Difabel (SIGAB) serta Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII)dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Oleh karena itu, permintaan KementPAN-RB kepada Mahkamah Agung untuk mengusulkan sejumlah pengadilan yang layak ditetapkan sebagai lokus percontohan (best practices) penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah kaum rentan pada tahun 2020, dapat langsung dipenuhi.Sebelas pengadilan kemudian ditetapkan sebagai lokus percontohanmelalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 526/SEK/OT.01.1/4/2020 tanggal 2 April 2020, yaitu Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan Negeri Mojokerto,Pengadilan Negeri Watampone, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Makassar, dan Pengadilan Agama Medan.Puji syukur patut kita panjatkan karena kesebelas lokus pengadilan tersebut telah memenuhi seluruh kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang dipersyaratkan dalam Zona Integritas menuju WBK-WBBM, bahkan beberapa pengadilan seperti Pengadilan Negeri Karanganyar telah menyediakan juru bahasa isyarat sesuai kebutuhan, ucap Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung.

Hadir untuk mendiskusikan topik ini adalah Syamsul Maarif, S.H., LL.M, Ph.D (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI); Erni Mustikasari, S.H., M.H. (Jaksa pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum); Brigjen Pol. Ferdy Sambo, S.H, S.I.K., M.H (Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI); A. Yuspahruddin, Bc.IP.,S.H., M.H. (Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Dirjen Pemasyarakatan); serta Purwanti (Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB Indonesia). (Humas)

WISUDA PURNABAKTI KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG SECARA VIRTUAL

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) mengadakan wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Andreas Don Rade, S.H., M.H, Selasa (27/10/2020). Ini merupakan wisuda purnabakti kelima yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung secara virtual.

Dalam sambutannya, Ketua MA menyampaikan bahwasannya wisuda purnabakti ini merupakan acara yang sangat monumental dan bersejarah bagi Andreas Don Rade, S.H., M.H karena bulan ini tepatnya seminggu yang lalu telah memasuki usia 67 tahun yang menandai masa purnabakti sebagai hakim tingkat banding.

“Sudah banyak pengalaman, tugas dan jabatan yang telah diembannya sampai dengan saat ini menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tempat beliau diberi kepercayaan memegang tampuk kepemimpinan selama lebih dari empat tahun sejak 1 April 2016,” tutur Ketua MA.

Ketua MA juga menyebutkan bahwa upacara ini tidak sekadar seremoni untuk mengakhiri masa tugas dan melepas seorang hakim menuju purnabakti, melainkan juga sebagai perayaan sukacita menuju puncak keparipurnaan dalam mengemban amanah insan peradilan sebagai seorang hakim.

Mencermati perjalanan karir Andreas Don Rade, S.H., M.H., selama pengabdiannya menjadi hakim, ia merupakan sosok yang tangguh dan tegar dalam mengarungi ujian kehidupan. Perjalanan karir dimulai sebagai hakim Pengadilan Negeri Larantuka, yang diiringi dengan penugasan ke Pengadilan Negeri Dili sampai Pengadilan Tinggi Kupang selama 6 tahun baik sebagai Wakil Ketua maupun sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.

Ketua MA juga berharap prestasi yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan predikat A-Excellent ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh siapapun yang kelak meneruskan estafet kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Kupang.

Hadir dalam acara purnabakti virtual ini, wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana dan Perdata Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Umum serta pengurus pusat Dharmayukti Karini Mahkamah Agung.

Wisuda purnabakti ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan melakukan 3M: menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (HAA/RS/PN).

PERESMIAN GEDUNG PENGADILAN TERPADU DI MANADO DAN 61 GEDUNG PENGADILAN SELURUH INDONESIA SECARA VIRTUAL

PERESMIAN GEDUNG PENGADILAN TERPADU DI MANADO DAN 61 GEDUNG PENGADILAN SELURUH INDONESIA SECARA VIRTUAL

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) meresmikan gedung pengadilan terpadu di Manado dan 61 gedung pengadilan seluruh Indonesia secara virtual di Balairung MA, Selasa (20/10/2020).

Pembangunan gedung pengadilan baru ini adalah upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan. Pembangunan ini juga merupakan ejawantah dari Keputusan Presiden Nomor 13 sampai dengan 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru di Lingkungan Mahkamah Agung.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H selaku Ketua MA dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan peresmian secara daring ini harapannya agar dapat memberi nilai tambah bagi pengadilan untuk lebih terbiasa dan mampu menggunakan sarana teknologi informasi termasuk dalam aktivitas kedinasan seperti saat ini khususnya dalam situasi pandemi.

“Membangun gedung pengadilan selayaknya merupakan bagian penerjemahan visi masa depan peradilan itu sendiri. Seperti yang dahulu dikatakan Winston Churcill, ketika Pemerintah Inggris memutuskan pembangunan kembali kota London yang hancur akibat perang: “we shape our buildings, and afterwards, our buildings shape us”, disadari atau tidak, ada hubungan timbal balik yang erat antara ruang dan pola pikir manusia. Hari ini kita meresmikan gedung pengadilan, maka kelak gedung pengadilan yang hari ini kita resmikan akan mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir dan pola kerja kita”, tutur M. Syarifuddin.

Lebih lanjut, Ketua MA mengatakan, untuk menunjang pelayanan hukum yang baik diperlukan adanya dua komponen penting, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta sarana prasarana yang mendukung. Dua hal tersebut menjadi komponen yang saling berkaitan satu sama lain. SDM yang handal tidak akan mampu bekerja dengan maksimal tanpa ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, perlu ditegaskan bahwa gedung-gedung pengadilan yang telah dibangun menggunakan dana APBN ini agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dan para pencari keadilan.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H juga berharap kepada aparatur peradilan yang menempati gedung pengadilan yang baru ini untuk terus meningkatkan pemanfaatan jaringan teknologi informasi sebagai alat bantu kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di samping mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.

Terkait anggaran, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. mengatakan bahwa pembangunan 67 gedung pengadilan baru tersebut, menyerap anggaran sebesar 933.674.613.430 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Dalam peresmian yang berlangsung di Manado, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Arif Supratman, S.H., M.H juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mahkamah Agung karena setelah sekian lama adanya Covid-19 ini akhirnya gedung pengadilan tersebut dapat diresmikan.

“Kami semua aparatur peradilan telah bertekad untuk meningkatkan kualitas agar lebih sempurna dan terus mengevaluasi agar lebih sempurna lagi”, ungkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado.

Pelaksanaan peresmian gedung Pengadilan ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta mematuhi 3M, mencuci tangan yang bersih, selalu menggunakan masker dan senantiasa menjaga jarak serta konsisten mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai covid – 19.

Hadir dalam acara peresmian ini baik secara fisik yang hadir di Jakarta, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, sedangkan secara virtual para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Forkopimda Kota Manado, serta para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. (AZ/HAA/RS/PN).

MA SELENGGARAKAN UJIAN TERTULIS SELEKSI CAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XIV TAHUN 2020

MA SELENGGARAKAN UJIAN TERTULIS SELEKSI CAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XIV TAHUN 2020

Surabaya-Humas. Kamis 15 Oktober 2020 bertempat di Ruang Sidang Lt.2 Pengadilan Tinggi Surabaya dilakukan Pelaksanaan Ujian Tertulis Seleksi Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIV Tahun 2020

Yang dibuka oleh Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI Bp. Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum., serta di damping Ketua PT Surabaya Bp. Dr. H. Herri Swantoro, SH., MH., dan Wakil KPT Surabaya Yang Bp. Dr. Siswandriyono, SH., MHum beserta Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI dan Panitera PT Surabaya. (ds/rs)

 

 

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya-Humas, Kamis, 15 Oktober 2020 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Surabaya dengan dihadiri Jajaran Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Jawa Timur, menerima Rombongan Komisi III DPR RI yang di ketuai oleh Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.

Dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun 2020 – 2021. Dimana kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh Jajaran Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan se Jawa Timur secara Teleconference.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8004

Rapat di buka oleh Ketua TIM Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum. Maksud dan tujuan rombongan Komisi III DPR RI mempunyai tugas Fungsi Anggara, Legislasi dan Pengawasan terhadap para mitera Komisi III DPR RI. Paparan di awali mulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya, dengan masing –masing melaporkan tentang penyerapan anggaran dan setiap permasalahan dan kendala yang di temui di lapangan.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8005

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8006

Acara di akhiri dengan penukaran Cindera Mata dari masing-masing Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Foto Bersama. (ds/rs)

MONEV ZONA INTEGRITAS OLEH BAWAS MA-RI

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 504/BP/STX/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang penugasan Tim Monitoring Pembangunan Zona Integritas Satker Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Tim Monev dari Bawas MA-RI telah melaksanakan Monev PMPZI dari tanggal 13 Oktober 2020 s/d 17 Oktober 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Semoga dengan Monev PMPZI dari Bawas MA-RI selaku Tim Penilai Internal (TPI), Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dan Indeks Persepsi Korupsi

  • Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada triwulan I (Januari 2020 – Maret 2020) adalah 82,41 berada pada kategori “Puas/Baik”
  • Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Triwulan II (April 2020 – Juni 2020) adalah 80,03 berada pada kategori “Puas/Baik”
  • Indeks Persepsi Korupsi pada Triwulan I (Januari 2020 – aret 2020) adalah 3,89 masuk pada kategori 97,14 (Bersih dari Korupsi)
  • Indeks Persepsi Korupsi pada Triwulan II (April 2020 – Juni 2020) adalah 3,81 berada pada kategori 95,18 (Bersih dari Korupsi)

DIRJEN BADILMILTUN LANTIK 4 PEJABAT ESELON IV

Jakarta – ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Badilmiltun (Ditjen Badilmiltun). Pelantikan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di Ruang Sidang Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

Pelantikan dilakukan dalam rangka promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Ditjen Badilmiltun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: 44/Djmt/KEP/X/2020 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI tanggal 8 Oktober 2020. Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:

  1. Ishaka, S.H., M.H., sebagai Kasi Penelaahan Berkas Perkara Grasi Pidana Militer Ditpratalakramil Ditjen Badilmiltun, dari sebelumnya sebagai Kasubbag Pemberhentian dan Pensiun Sekretariat Ditjen Badilmiltun,
  2. Tina Rizkiati, S.E., M.M., sebagai Kasubbag Mutasi Kepegawaian Sekretariat Ditjen Badilmiltun, dari sebelumnya sebagai Analis Pengembangan SDM Dit Binganimintun Ditjen Badilmiltun
  3. Hari Arief Darmawan, S.H., sebagai Kasubbag Pemberhentian dan Pensiun Sekretariat Ditjen Badilmiltun, dari sebelumnya sebagai Analis Pelaksana Anggaran Sekretariat Ditjen Badilmiltun, dan
  4. Ryan Ashari Arham, S.Kom., sebagai Kasubbag Tata Usaha Ditpratalakratun Ditjen Badilmiltun, dari sebelumnya sebagai Analis Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Pelantikan diikuti dengan pengambilan sumpah dan penandatangan Pakta Integritas oleh pejabat yang baru dilantik. Acara pelantikan dihadiri oleh pejabat Eselon II, III dan IV, beberapa staf di lingkungan Ditjen Badilmiltun dan tamu undangan dengan menerapkan protokol kesehatan.

299 CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR MENGIKUTI TES TERTULIS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DI 28 PROVINSI

299 CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR MENGIKUTI TES TERTULIS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DI 28 PROVINSI

Jakarta – Humas : Mahkamah Agung hari ini (15/10/2020) secara serentak menyelenggarakan seleksi ujian tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XIV tahun 2020, yang di ikuti oleh 299 peserta yang terdiri dari peserta tingkat banding sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang dan peserta tingkat pertama sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang, tersebar di 28 wilayah ibu kota provinsi.

Berbeda dalam tahun – tahun sebelumnya, untuk ujian tertulis kali ini  seleksi calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIV, para peserta wajib mematuhi 3M, mencuci tangan yang bersih, selalu menggunakan masker dan senantiasa menjaga jarak serta konsisten mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai covid – 19.

Ujian seleksi tertulis Calon Hakim ad Hoc Tipikor ini meliputi : Essai  (sesi pertama) dimulai pukul 08.30 – 10.30 waktu setempat, dan Membuat putusan (sesi kedua) dimulai pukul 11.00 – 17.00 waktu setempat. (Humas)

KETUA MA KUNJUNGI TIM DEVELOPMENT PENGEMBANGAN APLIKASI SPPT TI MAHKAMAH AGUNG

KETUA MA KUNJUNGI TIM DEVELOPMENT PENGEMBANGAN APLIKASI SPPT TI MAHKAMAH AGUNG

Yogyakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH mengunjungi Tim Development Mahkamah Agung yang saat ini sedang menyelesaikan Pengembangan Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) Mahkamah Agung RI, pada hari Senin (12/10/2020), bertempat di Yogyakarta.

Tim Development bekerja sejak tanggal 21 September 2020 sampai 17 Oktober 2020 tutur Ahmad Jauhar selaku Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung memberikan apresiasi kepada Tim Development Mahkamah Agung yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan dalam mendukung mordernisasi Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada Tim Development agar senantiasa menjaga Kesehatan dan mematuhi protokol Kesehatan ditengah pandemi Covid -19.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar dan Kepala Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung.(Humas)

Translate »
Scroll Up