Monthly Archives: November 2020

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jakarta – ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Pembangunan zona integritas yang telah lama direncanakan akhirnya berhasil diwujudkan pada hari ini, Selasa tanggal 24 November 2020 yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Kegiatan pencanangan Zona Integritas ini dibuka dengan teriakan yel-yel dan nyanyian lagu Mars Zona Integritas Ditjen Badilmiltun dengan penuh semangat membara oleh para pemuda pemudi aparatur kebanggaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Dirjen Badilmiltun, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. yang mana dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa pencanangan Zona Integritas Ditjen Badilmiltun ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu membentuk badan peradilan yang Agung serta untuk membentuk aparatur pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dari praktik KKN dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada satuan kerja dibawahnya.

Ditjen Badilmiltun memiliki motto BERDIKARI yang merupakan akronim dari Berintegritas, Efektif,  Responsif, Disiplin, Inovatif, Kolaborasi, Akuntabel, Ramah dan Inspiratif. Motto ini menjadi pedoman dan penyemangat bagi Ditjen Badilmiltun dalam memberikan pelayanan yang prima sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengaplikasian zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dan untuk mendukung percepatan tercapainya zona integritas, Ditjen Badilmiltun membangun beberapa sistem aplikasi antara lain MIS Peradilan Militer, MIS Peradilan TUN, SIRATMIL, Teman SIGANISTUN dan aplikasi Desk Informasi.

Sambutan berikutnya diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., beliau yakin bahwa Zona Integritas pada Ditjen Badilmiltun akan berhasil diwujudkan bila seluruh aparat selalu konsisten dan penuh semangat dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Ketua Mahkamah Agung, dalam membangun zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi  Bersih   dan   Melayani   di lingkungan Mahkamah Agung RI adalah komitmen bersama dan perlu adanya keterpaduan dan   kekompakan dari seluruh aparatur, dari tingkat  pusat  hingga  ke  daerah  agar Badan Peradilan Indonesia Yang Agung dapat tercapai dengan baik.

Setelah memberikan sambutan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya secara resmi Mencanangkan Zona Integritas Ditjen Badilmiltun yang ditandai dengan penekanan tombol pada layar monitor yang disediakan oleh panitia pencanangan zona integritas Ditjen Badilmiltun dan disambut oleh riuh tepuk tangan para tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut.

Acara Pencanangan Zona Integritas Ditjen Badilmiltun dihadiri juga oleh Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia,  Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial, para ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Panitera Mahkamah Agung RI, Plt. Sekretaris MA RI, para Pejabat Eselon I MA RI, para Ketua/Kepada Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara  Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di wilayah DKI Jakarta dan lainnya.

Selain disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir di ruangan, acara ini juga bisa disaksikan secara virtual melalui channel Youtube DitjenBadilmiltun.

 

6
7 8 9

MONEV DITBINGANISMINMIL KE DILMIL I-06 BANJARMASIN

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN

Banjar 2

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 1615/Djmt.1/B/11/2020 tanggal 17 November 2020 dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin oleh Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. selaku Kasi Mutasi Panitera Ditbinganisminmil dan Sadiman, S.H., M.M.  selaku Kabbag Perencanaan dan Keuangan Set Ditjen Miltun. Kegiatan Monev dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 18 s.d 20 November 2020.

RAPAT PLENO KE–9 RESMI DIBUKA OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Bandung – Humas : Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H , pada Minggu, 29 November 2020.  Acara yang telah menjadi agenda tahunan Mahkamah Agung ini diselenggarakan di Hotel Intercontinental Dago Pakar,Bandung.

Acara diawali dengan penyampaian Laporan Pelaksanaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. yang sekaligus merupakan Ketua Panitia Rapat Pleno Kamar 2020. Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 dihadiri oleh 272 Peserta.

Pada acara Pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung  Tahun 2020, Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H menyampaikan bahwa Rapat pleno  ke–9 kali ini terasa spesial dan unik karena merupakan rapat pleno pertama dalam masa kepemimpinannya dan pelaksanaan rapat pleno  dalam situasi  pandemi Covid-19 yang mengakibatkan para asisten dan panitera pengganti tidak memungkinkan untuk dapat diundang dan hadir bersama-sama, karena acara dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara penuh, yaitu  memakai masker dilengkapi faceshield, menjaga jarak antara satu dengan yang lain serta selalu menjaga kebersihan tangan dengan handsanitizer atau dengan sabun.

Dalam Pengarahannya kali ini, Syarifuddin menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014,  Rapat Pleno Kamar merupakan salah satu bagian penting dari implementasi Sistem Kamar yang telah di canangkan satu dasawarsa lalu. Oleh karenanya, Rapat Pleno Kamar Tahun ini harus diletakkan dalam kerangka pencapaian tujuan-tujuan penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung seperti yang telah dirumuskan  ke dalam 3 (tiga) tujuan :

1.            Menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung.

2.            Meningkatkan profesionalitas Hakim Agung.

3.            Mempercepat proses penyelesaian perkara

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung juga merupakan salah satu langkah penting dalam membangun kesatuan penerapan hukum itu, baik kesatuan  kerangka pikir bersama (unified legal framework) maupun sebagai pandangan hukum bersama (unified legal opinion), baik untuk internal kamar maupun yang memiliki titik singgung dengan kamar lainnya. Dengan demikian, Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ini bisa membangun pandangan hukum Mahkamah Agung yang padu, kokoh dan harmonis.

Sejak tahun 2012 sampai dengan pleno tahun lalu, Mahkamah Agung telah menghasilkan sangat banyak rumusan kamar, dengan perincian masing-masing: 98 rumusan Kamar Pidana, 197 rumusan Kamar Perdata, 84 rumusan Kamar Agama, 47 rumusan Kamar Militer, dan 55 rumusan Kamar Tata Usaha Negara, dan 59 rumusan untuk Kamar Kesekretariatan.

“hukum itu mengikuti perkembangan zaman, jadi saya berharap rumusan kamar yang telah dihasilkan dapat ditaati bersama. Apabila  ada rumusan kamar yang telah dihasilkan dalam Rapat Pleno Kamar pada tahun sebelumnya, dirasakan telah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan, maka sekaranglah saatnya untuk kita revisi dan kita tetapkan sebagai hasil kesepakatan daalam Rapat Pleno Kamar, sebagai pedoman bagi kita semua dalam memutus perkara, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dalam memutus isu hukum yang sama, yang menghasilkan putusan yang berbeda dari institusi yang sama dari sebuah lembaga Mahkamah Agung yang merupakan Pengadilan Tertinggi bagi semua badan peradilan, yang akan membingungkan Hakim-Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dan merugikan para pencari keadilan,“ Ucap Syarifuddin dalam pengarahan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020.

Terkait  percepatan proses penyelesaian perkara, Ketua MA, Syarifuddin juga menyampaikan mengenai alternatif solusi jangka menengah seperti proses koreksi pada majelis dan pemerataan beban perkara pada majelis dan solusi jangka panjang dilakukan bukan saja melalui upaya pembatasan kasasi dan Peninjauan Kembali melainkan dengan meningkatkan akseptabilitas putusan tingkat pertama dan banding.

Solusi lain yang sedang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses penyelesaian perkara adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu kerja yang memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat, simultan dan sistematis. Terlebih lagi di era Covid-19 ini, tanpa dukungan dan ketersediaan sarana teknologi informasi, proses penyelesaian perkara tentu bisa terhambat bahkan mandek.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Laporan Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Januari – 23 November 2020 oleh Panitera Mahkamah Agung , Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.

Kegiatan Rapat Pleno Kamar  dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 29 November  sampai dengan 1 Desember 2020 dan diikuti seluruh Ketua Kamar, para Hakim Agung, para Hakim Ad Hoc, Pejabat Eselon I dan II, Para Panitera muda Kamar, Para Panitera Muda Pengganti, Para Hakim Yustisial di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Di akhir Acara, Ketua Mahkamah Agung melakukan penyerahan DIPA Tahun 2021 kepada Plt. Sekretaris Mahkamah Agung (Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H )Panitera Mahkamah Agung ( Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum ) Dirjen Badan Peradilan Umum  (Dr. Prim  Haryadi, S.H., M.H )  Dirjen Badan Peradilan Agama  (Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H) Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN ( Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H) Kepala Badan Pengawasan( H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H) Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil ( Dr. Zarof Ricar, S.H., M.H) . (Ip/Photo-Pepy/Rs)

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 – 2021 DIPUSATKAN DI POLDA SULTENG.

Jakarta-Humas, Kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Provinnsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan rapat kerja spesifik dalam rangka pengawasan kepada mitra kerjanya yaitu Polda Sulteng, Kejati Sulteng, Pengadilan Tinggi Sulteng, Kemenkum HAM Sulteng dan PTUN Kota Palu

Hadir dalam rapat kerja spesifik bersama Komisi III, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Drs. Abdul Rakhman Baso,S.H, beserta jajarannya, Sementara Kejaksaan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Gerry Yasid, S.H, M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng Dr. Mochamad Djoko, SH, M.Hum, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sulteng Lilik Sujandi, Bc.I.P, S.I.P, M.Si dan Ketua PTUN Kota Palu Nur Akti, SH.

Rapat kerja spesifik Komisi III DPR RI dipimpin oleh Ketua Tim Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M yang juga Wakil Ketua Komisi III dari fraksi PAN dilanjutkan mendengarkan paparan dari mitra kerja yang diawali oleh Kapolda Sulteng, kejaksaan Tinggi, Kakanwil Hukum dan Ham, Pengadilan Tinggi palu , Pengadilan TUN palu.

Komisi III DPR RI meminta penjelasan mengenai kendala dan hambatan yang di hadapi oleh Pengadilan tinggi Palu, Pengadilan TUN terkait penanganan kasus maupun pelaksanaan tugas pokok lainnya selama pandemic covid-19 serta strategi yang dilakukan . Dan juga membantu mengoptimalkan peran dan koordinasi dalam mengawal proses Pilkada 2020 secara netral dan adil , professional .

Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ini dilakukan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Nopember 2020 .

Rapat kerja yang dilaksanakan di masa pandemi ini berjalan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ruang rapat, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing), serta melakukan rapid tes.

Kemudian diakhiri dengan foto bersama .  (humas)

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH melakukan pencanangan pembangunan zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pada hari Selasa 24/11/2020, bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan membangun zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi  Bersih   dan   Melayani   di lingkungan Mahkamah Agung  dan   Badan   Peradilan  di Bawahnya  adalah  komitmen  kita  bersama,  maka untuk mewujudkan itu, diperlukan adanya keterpaduan dan   kekompakan dari seluruh aparatur, dari tingkat  pusat  hingga  ke  daerah  agar apa   yang   kita cita-citakan, yaitu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dapat tercapai dengan baik.

Lebih lanjut M. Syarifudin mengutarakan bahwa pencanangan dan pembangunan Zona Integritas bukan hanya sebatas slogan untuk diucapkan, namun menjadi komitmen   untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, efektif, dan efisien, dalam   rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

“Birokrasi yang bersih dan melayani ditentukan oleh faktor manusianya, sehingga perlu kita sadari, akan pentingnya integritas serta kejujuran, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Integritas dan kejujuran adalah nilai moral yang sangat mahal  harganya, karena saat ini, lebih sulit mencari orang yang jujur dan berintegritas,  ketimbang  mencari  orang  yang pintar”, ucap Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

Diakhir sambutan KMA mengemukakan Integritas dan kejujuran merupakan aset yang sangat berharga. Jangan sekali-kali dikorbankan hanya untuk mendapatkan keuntungan   sesaat, namun  akhirnya  membawa   dampak   besar   bagi nama   baik   dan   kehormatan   lembaga. Sebuah pepatah mengatakan “Air Susu Sebelanga, Bisa Rusak Oleh Nila  Setitik.” Artinya, tindakan  tercela yang dilakukan  oleh  segelintir orang, dapat merusak  nama baik dan kehormatan bagi lembaga peradilan di seluruh Indonesia.

Selain pencanangan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung juga meresmikan empat Aplikasi yaitu Aplikasi MIS dan SIRATMIL versi terbaru, serta aplikasi TEMAN SI GANIS   TUN, dan aplikasi DESK INFORMASI.

Acara pencanangan zona integritas, juga dihadiri oleh Ketua Komisi Yudisial, Ketua Ombusmen, Badan Pusat Statistik, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, dan para undangan lainnya. Acara ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan melakukan 3M: menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (Humas)

Sebanyak 137 Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIV Tahun 2020, Mengikuti Tes Assessment dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh MA

Ciawi-Bogor, Senin 23 November 2020 Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung  Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. Membuka Assement Seleksi Calon Hakim AD HOC Tipikor Mahkamah Agung Tahun 2020 dengan Peserta sebanyak  137 Orang. Proses seleksi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih terus berlangsung. Sebanyak 137 calon hakim ad hoc yang telah lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis, kini harus menjalani tes assessment dan wawancara dengan Panitia Seleksi .Ujian  Assement seleksi Calon Hakim AD HOC Tipikor tahap XIV tahun 2020.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8166

Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor melaporkan Kegiatan seleksi profile assessment Calon Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XIV Tahun 2020 ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan seleksi rekruitmen Calon Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XIV Tahun 2020. Dengan rincian jumlah pelamar secara keseluruhan 331 peserta, terdiri dari, Pelamar Tingkat Pertama (PN) 182 peserta; dan Pelamar Tingkat Banding (PT) 149 peserta.

Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 299 peserta, terdiri dari, Pelamar Tingkat Pertama (PN) 156 peserta dan Pelamar Tingkat Banding (PT) 143 peserta.

Dari 299 peserta yang telah lulus seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti ujian tulis, dan dinyatakan lulus sebanyak 137 peserta, terdiri dari, Pelamar Tingkat Pertama (PN) 65 peserta dan pelamar ingkat Banding (PT) 72 peserta.

Selanjutnya, dari 137 Peserta yang dinyatakan lulus ujian tulis tersebut setelah dilakukan uji publiK berhak mengikuti ujian pada tahap akhir, yaitu, a. seleksi profile assessment yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, mulai Senin, tanggal 23 November 2020 s/d Selasa, tanggal 24 November 2020; dan, a. dilanjutkan dengan wawancara yang akan dilaksanakan pada Rabu, 25 November s/d Kamis, 26 November 2020 bertempat di Kampus Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transfaransi dalam penyelenggaran seleksi profil assessment dan wawancara, panita seleksi telah mengundang Lembaga-lembaga terkait seperti: Komisi Yudisial (KY), Ombudsman, MAPPI, ICW, LeIP dan lain-lain.

Dari sejumlah 137 peserta tersebut, telah hadir dan siap mengikuti kegiatan profile assessmen dan wawancara. Demikian laporan dari Sekretaris Balitbangdiklat Kumdil Dedy Waryoman,SH.,MH

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8167

Mengawali sambutan ini, saya menyampaikan permohonan maaf dari Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Bapak Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. (Ketua Pansel) sedianya beliau yang akan membuka kegiatan profil assessment dan wawancara seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIV Tahun 2020 ini, namun karena ada kegiatan konsinyering penyelesaian perkara pada kamar pidana yang harus selesai pada tanggal 23 November 2020, maka Yang Mulia menugaskan saya untuk mewakili membuka kegiatan ini.

Selaku tuan rumah, saya juga menyampaikan selamat datang kepada para peserta profil assessment dan wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tipikor serta para undangan sekalian di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, sekaligus mohon maaf karena masih adanya berbagai kegiatan diklat dan adanya beberapa renovasi bangunan di lingkungan Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil sehingga penyelenggaraan kegiatan profil assessment dan wawancara kali ini tidak senyaman seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Sebagai amanat dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, harus dilakukan oleh Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc dengan komposisi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang,

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8168

Mahkamah Agung telah beberapa kali menyelenggarakan rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor untuk memenuhi kebutuhan formasi pada pengadilan Tipikor di Indonesia. Pada tahun 2020 ini, Mahkamah Agung RI telah membuka Kembali kesempatan kepada masyarakat secara luas memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap XIII dan tahap XIV. Kegiatan pagi ini adalah bagian dari rangkaian terakhir seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XIV yaitu seleksi profil assessment dan wawancara.

Perlu saya sampaikan, bahwa pada rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XIV tahun 2020 ini, awalnya diikuti oleh 272 orang peserta pelamar, namun dalam seleksi administrasi tereliminasi 52 orang peserta karena tidak memenuhi syarat, sehingga yang lulus seleksi administrasi sebanyak 220 orang peserta.

Dari 220 orang peserta yang lulus seleksi administrasi tersebut, dilakukan seleksi ujian tertulis yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, ternyata tereliminasi 83 orang peserta dan yang lulus ujian tertulis hanya sebanyak 137 orang peserta dan mereka berhak untuk mengikuti ujian profil assessment dan wawancara.

Tindak lanjut dari kelulusan ujian tertulis tersebut, para peserta dilakukan penilaian rekam jejak oleh beberapa Lembaga pemantau dan pengawasas internal/eksternal selama 30 hari, hal tersebut dimaksudkan agar hasil penilaiannya menjadi bahan masukan, kajian, dan penilaian bagi panitia seleksi dalam menentukan kriteria kelayakan kelulusan para peserta.

Kegiatan profil assessment dalam dua hari kedepan, akan dilaksanakan oleh tim assessment dari PPSDM Consultant yang mana para assessor yang tergabung dalam tim assessment tersebut sudah memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup serta kualifikasi sebagai ahli psykologi yang tidak diragukan lagi dalam melaksanakan kegiatan assessment Calon Hakim Ad Hoc di lingkungan Mahkamah Agung RI. Diharapkan dari hasil kegiatan profil assessment tersebut diperoleh gambaran psikogram secara konfrehensif tentang karakter psykologi para peserta, untuk menentukan layak tidaknya para peserta diangkat menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor.

Bahwa profesi hakim adalah mulia dan terhotmat (officium nobile). Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang harus menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menjadi seorang Hakim disyaratkan tidak hanya harus pintar dibidang ilmu hukum, tetapi juga harus benar dan berintegritas, jujur dalam bertindak, teguh dalam pendirian, sehingga dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam membuat putusan, tercermin nilai keadilan dan kemanfaatan yang dinanti oleh masyarakat pencari keadilan.

Setelah kegiatan profil assessment tersebut, para peserta akan mengikuti seleksi wawancara dengan tim pewawancara yang terdiri dari unsur praktisi, pejabat Mahkamah Agung RI dan akademisi yang tergabung dalam tim seleksi Mahkamah Agung RI yang pelaksanaannya akan dilakukan secara offline (tatap muka) dan virtual (daring). Selanjutnya dari hasil seleksi profil assessment dan wawancara tersebut dikombinasikan untuk kemudian dilakukan rapat penentuan kelulusan peserta oleh panitia seleksi

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8169

Di akhir sambutan ini, saya berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan seleksi dan berkompetisi secara sehat, jujur dan penuh tanggung jawab, sehingga dalam seleksi tahap XIV kali ini dapat mengasilkan Calon-Calon Hakim Ad Hok Tipikor yang professional dan berintegritas, yang dapat memenuhi kebutuhan Lembaga dan sesuai amanat Undang-Undang.

Akhirnya, kepada seluruh peserta saya mengucapkan “selamat mengikuti ujian seleksi profil assessment dan dilanjutkan wawancara, jaga Kesehatan dan kebersihan dengan baik, semoga mendapatkan hasil yang maksimal”. Tidak lupa juga saya ingatkan Kembali selama mengikuti kegiatan ini agar setiap peserta tetap mematuhi protocol Kesehatan pencegahan covid-19 dengan menjaga jarak (fisical distancing), memakai masker dan cuci tangan serta selalu menjaga kebersihan.

Dengan  mengucap  BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,  seleksi profil assessment dan wawancana Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIV Tahun 2020, dengan ini  secara resmi  saya nyatakan dibuka.(ds/rs)

DI FORUM CINA, KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TEKANKAN PENTINGNYA MEMBANGUN PERDAGANGAN YANG ADIL

Jakarta – Humas: Pandemic Covid-19 yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia tidak mengurangi aktifitas Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia baik di forum nasional maupun internasional. Berkat teknologi informasi, semua kegiatan Ketua Mahkamah Agung bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Di antara beragam kegiatan baik skala nasional maupun internasional yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., adalah The China Forum on International Legal Cooperation (Forum Cina tentang Kerja Sama Hukum Internasional). Sejatinya, Syarifuddin terbang ke Beijing, Cina pada 13 November lalu untuk memberikan sambutan pada acara tersebut. Namun karena pandemi, Ketua Mahkamah Agung RI hadir dan menyampaikan sambutannya pada acara yang dihadiri oleh para Ketua Mahkamah Agung dari berbagai negara tersebut secara virtual. “Sementara pandemi menghalangi kita untuk melakukan cara dialog konvensional, saya yakin semua yang hadir di forum ini setuju bahwa pandemi telah mengajarkan kita cara melakukan banyak hal secara lebih efektif, efisien, dan sehat tanpa mengurangi makna dan pentingnya kegiatan, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,” kata Syarifuddin dalam sambutannya di ruang Command Centre Mahkamah Agung. Pada kesempatan tersebut, Syarifuddin didampingi oleh Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8163

Terkait acara “The China Forum on International Legal Cooperation” ini, Syarifuddin mengatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah secara rutin mengikutinya. “Selama hampir satu dekade, kerja sama yudisial antara ASEAN dan China, dan Indonesia pada khususnya terus dikembangkan dan diperkuat. Setiap tahun, jumlah hakim Indonesia yang berkunjung ke Cina untuk mengikuti program pertukaran dan agenda dialog terus meningkat. Para pemimpin dari kedua lembaga peradilan secara rutin mengunjungi satu sama lain untuk lebih memupuk kerja sama dan pengertian. Saya yakin kasus yang sama terjadi dalam hubungan antara China dan peradilan ASEAN lainnya,” terang mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial tersebut.

Terkait perdagangan, Syarifuddin menegaskan bahwa semangat perdagangan tidak bisa hidup berdampingan dengan perang. Oleh karena itu, alumnus Universitas Islam Indonesia tersebut menekankan bahwa tidak cukup memiliki perdagangan yang kuat dan sehat di kawasan ini kalau tidak adil. “Merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa perdagangan yang kita bina adalah perdagangan yang adil, yang oleh banyak orang didefinisikan sebagai kemitraan perdagangan, berdasarkan dialog, transparansi, dan saling menghormati,” jelas  Syarifuddin.

Dalam forum internasional tersebut, Syarifuddin juga menyampaikan pertumbuhan perdagangan yang berkelanjutan membutuhkan penyelesaian perselisihan yang efektif dan efisien sebagai aspek penting untuk menjamin kepastian. Namun berdasarkan pengalamannya bertahun-tahun menjadi hakim, mantan Wakil Pengadilan Negeri Bandung ini menekankan bahwa selalu lebih efisien untuk menghindari perselisihan daripada menyelesaikannya, “Saya dapat melihat bahwa forum dan pertukaran seperti ini dapat menjadi salah satu kunci dan agenda strategis untuk membawa kita selangkah lebih maju untuk mencapai tujuan tersebut,” harap Syarifuddin.

Selain Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, acara ini juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Rusia, Ketua Mahkamah Agung  Pakistan, Ketua Mahkamah Agung Nepal, Wakil Ketua DPR Republik Belarus, Menteri Perdagangan Cina, dan yang lainnya. (azh/RS//photo:SF)

KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK MELAKSANAKAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA

Jakarta – Humas : Kelompok kerja Perempuan dan Anak yang diwakili oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Dr. Hj. Nirwana, SH., M.hum didampingi oleh Plh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Andi Julia Cakrawala, ST., MT., MH membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana, pada hari Kamis, (19/11/2020) bertempat di Best Western Plus Kemayoran Hotel.

Tujuan diadakan FGD ini untuk memberikan pedoman bagi hakim guna ketepatan dan kesatuan penerapan restitusi bagi korban tindak pidana, maka perlu disusun naskah akademik peraturan yang mengatur tata cara permohonan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana.

Acara ini dihadiri oleh para Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung, Akedemisi Universitas Pelita Harapan Karawaci. Rapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan melakukan 3M: menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (Humas)

KETUA MA: MAHKAMAH AGUNG RI TELAH FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH TRANSNASIONAL

Jakarta – Humas: “Dengan bangga saya menyampaikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melaksanakan dan memulai langkah-langkah penting dalam memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sebagaimana diketahui bahwa pada 2018, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi E-Court (pengadilan elektronik). Tujuan pembuatan E Court ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat pencari keadilan dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara secara elektronik.”

Demikian ungkap Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, saat menyampaikan Pidato Utama secara virtual pada acara Konferensi Internasional di Bidang Hukum terkait Hukum dan Kebijakan Masalah Transnasional yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, pada pada Kamis (19/11).

Lebih lanjut, Syarifuddin mengatakan bahwa setahun setelahnya, E-Court kini telah berkembang menjadi  e-litigation (litigasi elektronik).  Jika sebelumnya E-Court hanya memfasilitasi  tiga jenis layanan berbasis elektronik yaitu e-filling (pendaftaran secara elektronik), e-payment (pembayaran secara elektronik), dan e-summon (pemanggilan secara elektronik).  Maka dengan adanya E-Litigation, aplikasi ini memfasilitasi masyarakat pencari keadilan dalam pengiriman jawaban, balasan, tanggapan, dan bukti secara elektronik.

“Penerapan E-Litigasi telah secara signifikan meningkatkan presentasi keadilan Indonesia menuju keadilan modern berbasis teknologi informasi dan diantisipasi untuk memfasilitasi penyelesaian masalah transnasional,” kata Syarifuddin di hadapan para peserta yang terdiri atas para dosen dan mahasiswa fakultas hukum dari berbagai negara.

 

MASALAH HUKUM DAN KEBIJAKAN TRANSNASIONAL

Terkait hukum transnasional, Mantan Ketua Kamar Pengawasan tersebut menyampaikan bahwa isu transnasional memiliki beberapa tantangan di antaranya adalah:

Pertama, tantangan kerja sama ekonomi. Pria asal Baturaja tersebut mengatakan bahwa selama situasi pandemi, perlu dibahas kebijakan yang dapat meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Forum ini juga penting untuk membahas instrumen hukum untuk kerja sama perdagangan melalui perjanjian perdagangan internasional.

Yang kedua adalah tantangan kejahatan siber transnasional. Forum internasional ini, Syarifuddin mengatakan perlu membahas kebijakan program pencegahan yang efektif, teknik investigasi dan penuntutan dalam penanganan kasus, perlindungan korban dan manajemen rehabilitasi pelanggar. Penting juga membahas Peraturan Hukum tentang perlindungan data.

“Di Indonesia misalnya, kita memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Kementerian Penerangan tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik,” terang mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial tersebut.

Ketiga adalah tantangan kerja sama sumber daya manusia. Syarifuddin menyatakan bahwa forum ini penting untuk mendiskusikan kerja sama sumber daya manusia antar pejabat penegak hukum.

Tantangan terakhir adalah sengketa lingkungan hidup transnasional.

“Kita perlu membahas kebijakan yang memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Terkait ini, pada 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung terkait Pedoman Penanganan Kasus Lingkungan Hidup. Disusul kemudian oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014 mengeluarkan Peraturan tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan HIdup,” kata Syarifuddin.

Di akhir pidatonya, Dr. Syarifuddin menyampaikan selamat kepada seluruh peserta konferensi atas sharing pengalaman terkait kebijakan dan ketentuan hukum tentang isu-isu transnasional. “Kami sangat menantikan rekomendasi yang bisa menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya,” harap Syarifuddin menutup Pidato Utamanya.

Acara yang bertujuan untuk mempertemukan para akademisi dan mahasiswa hukum untuk berdiskusi tentang penelitian dan merespon beberapa masalah hukum ini, diisi oleh para pembicara dari berbagai negara. Beberapa di antaranya yaitu Prof. Dhinil Pusphalal dari School of Law of Tohoko University, Prof Maryam Omari Dekan pada School of Business and  Law of Edith Cowan University, Prof. Dr. Johan Shamsudin Dekan Fakultas Hukum Universitas Malaya, dan lainnya. (azh/RS)

PELANTIKAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH melantik Kepala Pengadilan Tinggi Militer I Medan Kolonel Sus Reki Irene Lumme, SH., MH, Rabu, 18/11/2020, bertempat diruang Kusumaatmaja lantai 14 gedung Mahkamah Agung.

“Demi Tuhan saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti pada nusa bangsa”, ucap Kolonel Sus Reki Irene Lumme di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan pengisian jabatan pimpinan di lembaga peradilan, merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus organisasi, yang dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, transparan, dan akuntable, sehingga terpilihnya Kolonel Sus Reki Irene Lumme, S.H., M.H, untuk menduduki jabatan sebagai Kadilmilti I Medan, selain sebagai karunia yang patut untuk disyukuri, juga merupakan amanah yang harus diemban, dengan penuh rasa tanggung jawab.

Lebih lanjut KMA menambahkan bahwa Tantangan ke depan bagi lembaga peradilan akan semakin berat, seiring kemajuan jaman yang terus bergerak semakin cepat. Saya berharap, Saudari bisa menjadi nahkoda yang piawai, dalam menata dan menggerakkan roda organsisasi, serta mampu mendorong untuk terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Mengutip sebuah pernyataan, yang disampaikan oleh seorang pendeta berkebangsaan Amerika yang bernama John Calvin Maxwell, beliau mengatakan “pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut, dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain.” Pernyataan tersebut mengandung pesan, bahwa seorang pemimpin harus tahu, apa yang seharusnya dilakukan dan tahu bagaimana cara melakukannya, kemudian ia juga harus mampu mendorong, agar orang lain bisa melakukannya, tutur M.Syarifuddin.

Terakhir KMA berpesan agar pimpinan di Pengadilan Tingkat Banding, harus peka terhadap setiap laporan dan pengaduan, atas pelanggaran disiplin dan pelanggraan kode etik, yang berpotensi merusak kehormatan dan nama baik pengadilan. Kita sudah jauh melangkah untuk maju, sehingga jangan sampai, apa yang telah kita lakukan, dengan segenap jerih payah dan pengorbanan, dirusak oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.

Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para ketua Kamar pada Mahkamah Agung, pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, serta Ketua Umum Dharmayukti Karini Mahkamah Agung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid – 19. (Humas)

Translate »
Scroll Up