Daily Archives: November 9, 2020

WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NON YUDISIAL MEMBUKA ACARA WEBINAR BEASISWA LPDP UNTUK WARGA PERADILAN

Jakarta – Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH didampingi oleh Plt Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Drs.  Aco Nur, SH., MH membuka acara webinar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk warga peradilan, bertempat diCommand Center Mahkamah Agung, pada hari Jum’at 6/11/2020.

Dalam sambutannya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial mengatakan Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, danikut melaksanakan ketertiban dunia. Atas dasar itu, maka setiap instansi yang dibentuk, termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu diperlukan peningkatan kompetensi baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.

Mahkamah Agung menempatkan peningkatan kualitas hakim dan aparatur peradilan sebagai bagian dari salah satu misi Mahkamah Agung sebagaimana tertera dalam Cetak Biru Pembaruan 2010-2035 yang berbunyi “Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.”Mahkamah Agung telah memfasilitasi peningkatan kualitas bagi hakim dan aparatur peradilan melalui peran serta dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, tutur Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

Para hakim dan aparatur peradilan, dalam menjalankan tugas pokok & fungsinya,harus senantiasa memiliki dan meningkatkan tiga kompetensi, yaitu: kompetensi intelektualitas (hard competency), kompetensi integritas (soft competency) dan kompetensi keahlian(skill).Kegiatan webinar bersama LPDP yang diselenggarakan hari ini merupakan bagian dari peningkatan intelektualitas.Kegiatan ini bertujuan antara lain: pertama, untuk memberikan informasi dan dorongan bagi warga peradilan yang ingin melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri, kedua, mencari skema kemungkinan kerjasama permanen dan berkelanjutan antara Mahkamah Agung RI dan LPDP dalam program beasiswa pendidikan tinggi bagi warga peradilan dan ketiga,tentu saja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga peradilan, ungkap mantan Kepala Pengawasan Mahkamah Agung.

Diakhir sambutannya Dr. Sunarto  mengutip pesan Nelson Mandela. Beliau mengatakan bahwa “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”.Pendidikan adalah senjata paling hebat yang dapat anda gunakan untuk mengubah dunia.Pesan bijak Nelson Mandela tersebut terkait dengan urgensi pendidikan bagi kehidupan manusia. Bahkan dalam literatur keagamaan, kita dianjurkan untuk terus belajar mulai dari buaian hingga akhir hayat,atau dikenal dengan semboyan longlife education.Oleh karena itu, saya berpesan kepada para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia, untuk terus menjadi manusia pembelajar.

Acara webinar ini kerjasama Mahkamah Agung RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan RI (LPDP Kemenkeu), yang dihadiri oleh Direktur beasiswa LPDP Kementerian Keuangan, serta para satuan kerja empat lingkungan peradilan. (Humas)

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MENGHADIRI PERTEMUAN COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES KE 8 SECARA VIRTUAL

Jakarta – Humas :  Ketua Mahkamah Agung RI Dr. M. Syarifuddin, SH., MH pada 5 November 2020 menghadiri Rapat Council for ASEAN Chief Justices (CACJ) ke 8 yang diadakan secara virtual dengan Vietnam sebagai tuan rumah. KMA didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan, Prof Dr Takdir Rahmadi, SH., LLM, Ketua Kamar Perdata, IGA Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Ibrahim SH., MH., LLM dan Hakim Agung Dr. Yasardin, SH., MHum dan segenap anggota pokja Sekretariat CACJ pada Mahkamah Agung, bertempat diCommand Center Mahkamah Agung.

CACJ sendiri merupakan organisasi para ketua Mahkamah Agung negara ASEAN yang didirikan pertama kali pada tahun 2013 di Singapura sebagai ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM) Sejak tahun 2016 secara efektif mengganti nama menjadi CACJ dan memperoleh status entitas terafiliasi ASEAN sejak 2017. Sebagai entitas terasosiasi dengan ASEAN, maka CACJ berdiri sejajar dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan asosiasi parlemen di wilayah ASEAN, sehingga lengkap sudah representasi elemen pemerintahan di ASEAN. Sebagai catatan, Lampiran II Piagam ASEAN memuat tidak kurang dari 84 entitas terafiliasi ASEAN, yang terbagi pada 5 kategori, yaitu peradilan dan parlemen (2 entitas), organisasi bisnis (54 entitas), Kelompok Pemikir dan Akademis (2 entitas), Masyarakat Sipil terakreditasi (54 entitas), dan pemangku kepentingan lain (7 entitas).

Mahkamah Agung mengakses rapat CACJ dari ruang Command Center, Ruang Mudjono dan Pusdiklat Mahkamah Agung Ciawi untuk mengakomodasi akses para peserta.

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan bahwa mengajak semua peradilan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama, guna merespon pandemi melalui identifikasi cara kerja baru yang lebih aman di masa yang akan datang, karena menurut KMA, makin terkoneksi ekonomi regional, maka makin besar juga tantangan yang dihadapi oleh sektor peradilan.

Sebagaimana diketahui, agenda kerja CACJ dibagi menjadi beberapa Kelompok kerja sebagai berikut : Fasilitasi Proses Pemanggilan Perkara Perdata di ASEAN, Manajemen Perkara dan Teknologi Pengadilan, Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Sengketa Lintas Batas yang Melibatkan Anak, Pertamuan ASEAN+.

Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Hakim

Sementara itu, Ketua Kamar Perdata  IGA Sumanatha dalam pidatonya sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Judicial Education & Training mengusulkan agar perlu diadakan suatu dialog antar peradilan se-ASEAN guna membahas dan membagi pengalaman masing-masing peradilan dalam melaksanakan pelatihan hakim di era pandemi, tantangan, dan solusinya, guna merespon kebutuhan di lapangan. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan awal tahun 2021.

Usulan itu didasarkan survei yang dilakukan Mahkamah Agung yang bersama Philipina dipercaya sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Judicial Education & Training kepada negara-negara ASEAN tentang kebutuhan pelatihan kehakiman yang mereka hadiri. Secara umum negara-negara ASEAN berpendapat bahwa kebutuhan pelatihan yang mereka butuhkan dari ASEAN meliputi :

  • Pelatihan di bidang hukum Bisnis dan komersial termasuk Hak Kekayaan Intelektual;
  • Pelatihan di bidang Hukum Pidana Lintas Batas termasuk Perdagangan Orang, Menilai Kredibilitas Saksi, dan Keterlibatan Efektif Tergugat secara Fisik;
  • Pelatihan di bidang Hukum Acara Perdata termasuk Penulisan Putusan, Pembuatan Perjanjian dan Putusan verbal;
  • Pelatihan di bidang hukum lingkungan;
  • Pelatihan di bidang kepemimpinan dan manajemen termasuk Komunikasi Ruang Sidang dan Manajemen Kasus;
  • Pelatihan di bidang hukum dan teknologi termasuk pelatihan tindak pidana cyber (cybercrime) dan bukti digital;
  • Dan topik lainnya seperti penerapan kerangka hukum ASEAN dan Program Induksi Pejabat baru Peradilan.

Pelaksanaan CACJ 2021

CACJ ditutup dengan adopsi Hanoi Statement 2021 yang menggariskan kerangka kerja bagi Kelompok Kerja pada CACJ untuk waktu satu tahun ke depan. Salah satu keputusan penting yang disepakati tahun ini adalah bahwa pada tahun 2021 yang akan datang Mahkamah Agung RI akan menjadi tuan rumah pertemuan CACJ ke 9 yang juga akan dilaksanakan secara online. Selanjutnya disepakati juga bahwa Malaysia akan menjadi tuan rumah pertemuan CACJ ke 10 pada tahun 2022, dan Myanmar sebagai tuan rumah pertemuan CACJ ke 11 pada tahun 2023. (Humas)

Translate »
Scroll Up