Monthly Archives: December 2020

Selamat dan Sukses atas Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Dr. H. HASBI, M.H Sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI

Batam, 22 Desember 2020, Keluarga Besar PTUN Tanjungpinang mengucapkan Selamat dan Sukses atas Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Dr. H. HASBI, M.H Sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Dr. HASBI RESMI MENJADI SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. M. Syarifuddin SH., MH, melantik Dr. H. Hasbi, M.H., sebagai Sekretaris Mahkamah Agung pada Selasa, 22 Desember 2020 pukul 10.00 WIB di ruang Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Dr. Hasbi resmi menjadi Sekretaris Mahkamah Agung menggantikan A.S Pudjoharsoyo yang telah habis masa jabatannya pada Agustus lalu.

Pelantikan ini berdasarkan Surat keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor 193/TPA Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang  Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung.

Alumnus Pondok Pesantren Darussalam Gontor tersebut pernah juga menjabat sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (2015). Jabatan terakhirnya sebelum dilantik menjadi Sekretaris Mahkamah Agung adalah Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Sekretaris Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti pada nusa bangsa”, ucap mantan Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama dihadapan ketua Mahkamah Agung

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan jabatan Sekretaris Mahkamah Agung sebagai supporting unit Mahkamah Agung menjadi tumpuan bagi keberlanjutan program-program strategis Mahkamah Agung di masa yang akan datang. Kesekretariatan Mahkamah Agung memikul tanggung jawab mendukung Ketua Mahkamah Agung dan segenap Pimpinan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Lebih lanjut, M. Syarifuddin mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 ini Mahkamah Agung memperoleh alokasi pagu anggaran dari Negara sebesar 11.238.947.386.000 (sebelas triliun dua ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Saya berharap semoga angka yang cukup besar ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya oleh jajaran Kesekretariatan Mahkamah Agung maupun jajaran kesekretariatan di peradilan-peradilan di bawahnya. Saya juga mengingatkan agar tidak ada satu pihak pun yang bermain-main dengan anggaran.

Diakhir sambutan, KMA berpesan kepada Sekretaris Mahkamah Agung agar dapat mempertahankan predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah diperoleh Mahkamah Agung selama 8 (delapan) kali secara berturut-turut.  Selain itu, Saya berpesan pula agar selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris Mahkamah Agung dapat selalu berkoordinasi dan secara teratur membuat laporan Tri-Wulan kepada Ketua Mahkamah Agung berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya berharap pula agar hal ini dapat diterapkan sampai ke Pengadilan Tingkat Pertama sebagai salah satu upaya meningkatkan sinergitas antara aparatur peradilan dan dukungan bagi pelaksanaan tugas-tugas layanan hukum dan peradilan.

Acara pelantikan ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I & 2, Ketua Umum Dharmayukti Karini, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Humas)

PENGANTAR TUGAS HAKIM

Batam, Jumat 18 Desember 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang menggelar Acara Pengantar Tugas Hakim sebagai bentuk Terima Kasih kepada Hakim yang Akan pindah tugas , Hakim yang akan pindah yaitu Bapak ALI ANWAR, SH.MH dan Ibu DEWI MAHARATI, SH.MH.

 

 

SELAMAT HUT PTUN TANJUNGPINANG YANG KE 9

Batam – Jumat, 18 Desember 2020. Keluarga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melaksanakan acara perayaan Ulang Tahun PTUN TANJUNGPINANG ke 9 yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Acara dipimpin oleh Ketua Pengadilan TUN Tanjungpinang, Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, SH.MH.

RAPAT EVALUASI BULAN NOVEMBER 2020

Batam, Jumat, 18 Desember 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melakukan Rapat Evaluasi bulan November 2020 , Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Ibu Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Hakim sebagai Hawasbid ,Panitera Muda Perkara pejabat struktural dan fungsional, Rapat dilaksanakan dengan mengikuti Protokoler kesehatan Covid-19 dengan menjaga jarak / Social Distancing.

APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) UNTUK 86 PENGADILAN DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI UNTUK 9 PENGADILAN SERTA 10 TOKOH PELOPOR PERUBAHAN TAHUN 2020.

Jakarta – Humas : Bertepatan dengan momentum Hari anti Korupsi tahun 2020, Kemenpan RB menyelenggarakan Acara Apresiasi dan Penganugeran Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2020  bertempat diHotel Faimont, Senin, 21 Desember 2020

Pada Lingkungan Mahkamah Agung RI, Sebanyak 86 Unit kerja (Pengadilan) menjadi penerima predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sebanyak 9 Unit Kerja (Pengadilan) menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2020.

Berbeda  dari  tahun-tahun  sebelumnya,  acara  apresiasi  dan  penganugerahan  zona integritas menuju WBK dan WBBM 2020 akan digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung (offline) dan melalui daring (online). Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin    hadir secara daring untuk memberikan arahan pada para  penerima predikat. Sementara Menteri PANRB Tjahjo Kumolo akan menyerahkan predikat secara langsung.

Dalam sambutan secara virtual Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ia optimis keberhasilan pembangunan ZI  dapat  meningkatkan  kepercayaan  publik  kepada  kementerian,  lembaga,  maupun pemerintah daerah.

“Saya  harapkan  kepada  seluruh  penyelenggara  pelayanan  publik  agar  melakukan akselerasi untuk menaikkan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta melakukan inovasi terbaik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” tegas Wakil Presiden.

Penyerahan  predikat  ini  merupakan  bagian  akhir  dari  rangkaian  proses  evaluasi Pembangunan  Zona  Integritas  menuju  WBK/WBBM  yang  dilaksanakan  sejak  Agustus 2020. Kegiatan  ini  adalah  sebuah  bentuk  apresiasi  terhadap  instansi  pemerintah  dan unit   kerja   yang   sungguh-sungguh   melaksanakan   pembangunan   zona   integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas.

Sebanyak  3.691  unit  kerja  layanan  dari  70  kementerian/lembaga,  20  pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota yang diusulkan dalam zona integritas (ZI), telah  rampung  dievaluasi.  Evaluasi  tersebut  menghasilkan  unit  kerja  yang  menerima predikat WBK serta WBBM. (Humas/foto:humas Kemenpan RB)

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN WAKIL KETUA PTUN TANJUNGPINANG

Batam – Selasa, 15 Desember 2020. Ibu Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melantik Wakil Ketua PTUN Tanjungpinang Atas nama BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H. sekaligus menandatangani pakta integritas. Pelantikan dilaksanakan dengan mengikuti Protokoler kesehatan Covid-19 dengan menjaga jarak / Social Distancing.

KUNJUNGAN STUDI BANDING ZONA INTEGRITAS DARI PTUN MEDAN

Batam – Jumat, 11 Desember 2020. PTUN Tanjungpinang mendapat kunjungan studi banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang di wakili oleh Panmud Hukum PTUN MEDAN Ibu SATRYANA BERUTU, S.H., M.H  beserta rombongan dan di sambut oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional PTUN Tanjungpinang.

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak – Humas : Dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dengan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Pontianak Kalimantan Barat pada Senin, 13 Desember 2020, berlangsung di aula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Kunjungan Kerja  Komisi III DPR RI ini dipimpin oleh Ketua Tim Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M, dimulai pukul 14.00 wib,  dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Militer I-05, beserta jajarannya se-Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Komisi III yang berkesempatan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, yakni :

1.Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

2.Arteria Dahlan

3.Marinus Gea

4.I Wayan Sudirta

5.Supriansa, S.H.,M.H

6.H. Rudy Mas’ud, S.E.,M.E

7.Eva Yuliana, M.Si

8.H. Moh. Rano Al Faath, S.H,M.H

9.H. Santoso, S.H

10.Dr. benny Kabur Harman, S.H

11.Dr. H.R. achmad Dimyati Natakusumah, S.H.,M.H

12.H. Nazaruddin dek Gam

Rapat kerja kali ini membahas pagu dan realisasi anggaran Tahun 2020 dan kendala yang di hadapi masing-masing Pengadilan di Provinsi Kalimantan Barat, serta meminta penjelasan Empat Lingkungan Peradilan terkait upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi Protokol Kesehatan melalui penyelenggaraan Sidang Online.

Masing-masing perwakilan Pengadilan mengatakan bahwa untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19 semua satker telah melakukan persidangan secara online berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang admninistrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun dihadapkan dengan beberapa kendala, diantaranya yakni: terhambat persidangan online karena jaringan down, sehingga persidangan terlambat  atau  sama sekali tidak dapat dilakukan, sangat minimnya staf  IT dalam menunjang persidangan secara online, sarana video conference yang masih belum memadai, tidak adanya dukungan anggaran dari pusat maupun daerah untuk melaksanakan test swab, dan terakhir kurangnya transportasi mobil dinas untuk mendukung kegiatan sidang keliling,

Menanggapi  hal –  hal tersebut  Komisi III  mengatakan bahwa akan ditindaklanjuti dalam rapat konsultasi Komisi III DPR RI dengan Mahkamah Agung

Rapat kerja yang dilaksanakan di masa pandemi ini berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ruang rapat, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing), serta melakukan rapid tes. Acara diakhiri pukul 17.00 wib dengan pertukaran plakat dengan Komisi III DPR RI dilanjutkan foto bersama. (enk/rs/photo: SvT)

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DALAM RANGKA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021 KE WILAYAH HUKUM SUMATERA SELATAN

Palembang-Humas, Komisi III DPR RI dalam masa resesnya melakukan kunjungan kerja ke provinsi Sumatera Selatan termasuk Mengunjungi 4 (empat) lingkungan Peradilan yang ada di Sumatera Selatan yang dilangsungkan di Pengadilan Tinggi Palembang. Dalam Kunjungan tersebut Komisi III DPR RI ingin mendengarkan Mengenai    1. Anggaran serta Penyerapan Anggaran  2. Tentang Perkara yang Menonjol serta Hambatan dan Kendalanya.  3. Upaya Yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol Kesehatan melalui Penyelenggaraan Sidang Online,  Adapun mengenai angggaran dan penyerapan serta Penyelesaian perkara dan Hambatan tersebut dihubungkan dengan suasana yang dilanda bencawa wabah virus covid 19.

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI H. Ahmad Sahroni,SE.MI.KOM dari Fraksi NASDEM . dihadiri juga oleh anggota yang terdiri dari

1. Drs. H.Muhammad Idham Samawi

2. Drs.H.Kahar Muzakir

3. Hj.Adde Rosi Khoerinnisa,S.Sos.,M.Si

4. Habiburokhman,SH.,MH

5. H.Muhammad IDham Samawi

6. Hinca IP Pandjaitan

Dalam Kesempatan ini Ketua Pengadilan Palembang Dr.H.Kresna Menon,SH.,M.Hum  Memaparkan Pemaparannya diikuti dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs.H.Endang Ali Ma’Sum ,SH.,MH. Kemudian Ketua Pengadilan TUN Palembang Hujja Tulhaq,SH.,MH. Kemudian diakhiri Oleh Kepala Pengadilan MIliter I-04   Siti Mulyaningsih,SH.,MH.

Rapat kerja yang dilaksanakan di masa pandemi ini berjalan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ruang rapat, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing), serta melakukan rapid tes.

Acara yang berlangsung pada tanggal 14 Desember 2020 diruang rapat Pengadilan Tinggi Palembang , diakhiri dengan pembacaan doa Bersama yang diikuti dengan pertukaran Plakat dan Foto Bersama.

(humas)

Translate »
Scroll Up