MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

Jln. Ir. Sutami No. 3, Kec. Sekupang, Kota Batam - Kepulauan Riau 29432
Telp : (0778) 324299
Email : tanjungpinang@ptun.org

C0URTESY CALL MAHKAMAH AGUNG – HOGE RAAD SECARA DARING

C0URTESY CALL MAHKAMAH AGUNG - HOGE RAAD SECARA DARING

Jakarta – Humas : Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH menghadiri Courtesy Call dengan Presiden Mahkamah Agung  Kerajaan Belanda (Hoge Raad der Nederlanden) Dineke de Groot di Command Center mahkamah Agung, pada hari Rabu 24 Maret 2021 didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Non Yudisial dan para Ketua Kamar Mahkamah Agung.

Kerjasama peradilan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda (Hoge Raad der Nederlanden) telah terjalin sejak 2010 dan kemudian ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pertama antara kedua lembaga pada 2013. Saat ini, kerja sama Mahkamah Agung dengan Hoge Raad berada di bawah kerangka MoU kedua yang dituangkan dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Belanda, dan ditandatangani pada 19 Januari 2018, berlaku hingga Januari 2023.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada Dineke sebagai Presiden Hoge Raad yang baru. Kepemimpinan yang baru baik di Mahkamah Agung dan Hoge Raad akan semakin menguatkan hubungan baik dan kerja sama Mahkamah Agung dan Hoge Raad.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaiakan, salah satu fokus kerja sama Mahkamah Agung dengan Hoge Raad adalah prioritas percepatan penyelesaian perkara, pengurangan tunggakan perkara dan dukungan substansi untuk perbaikan kualitas putusan. Untuk melakukan akselerasi fungsi-fungsi ini, pada akhir tahun 2019, Mahkamah Agung membentuk Tim Pemilah Perkara.

Lebih lanjut, Mekanisme pemilahan perkara di MA, terinspirasi dari mekanisme seleksi perkara di Hoge Raad yang dilaksanakan oleh Biro Akademis (Wettenschappelijk Bureau). Pada Biro Akademis di Hoge Raad, terdapat sebuah tim kecil yang disebut Tim Seleksi Perkara yang terdiri dari asisten-asisten peneliti handal, yang memeriksa dan membaca berkas-berkas perkara, apakah misalnya perkara tersebut memenuhi syarat untuk diajukan kasasi atau tidak dan membuat usulan pertimbangan putusan.

Diakhir sambutannya Ketua Mahkamah Agung RI berharap selain berkontribusi langsung pada pengembangan kapasitas anggota Tim Pemilahan Perkara Mahkamah Agung serta konsistensi dan kualitas putusan MA, kerja sama ini juga akan memperkuat persahabatan dan hubungan bilateral antara kedua negara kita.

Acara yang dilakukan secara daring ini dihadiri oleh pejabat eselon pada Mahkamah Agung RI, pejabat eselon pada Hoge Raad, Tim Pemilah Perkara Mahkamah Agung, Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung, Center for International Legal Cooperation (CILC), dan Lembaga Kajian dan Avokasi Independensi Peradilan (LeIP). (ERW/Humas)

Informasi Cepat

BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum

Pemberian layanan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

DIREKTORI PUTUSAN MA
Direktori Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik.

E-COURT

E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

INFO PENDAFTARAN PERKARA
Informasi Pendaftaran Perkara PTUN Tanjungpinang

STATISTIK PENGADILAN
Statistik Perkara Pengadilan PTUN Tanjungpinang

INFO KASASI / PENINJAUAN KEMBALI
Info Kasasi / Peninjauan Kembali

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat Kasasi / PK

TEMPLATE ANJUNGAN GUGATAN MANDIRI
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MA-RI
Sistem Informasi Pengawasan

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
HASIL SURVEY SKM / IPK

SURVEY KEPUASAN PUBLIK

Lihat Hasil Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Pelayanan Publik
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang 

Index Persepsi Korupsi
Survey Index Persepsi Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Brochure dan E-Katalog

E-Brochure
E-Brochure Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Katalog
E-Katalog Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Statistik Pengunjung

  • 0
  • 100
  • 168
  • 67,736
Translate »
Skip to content