MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

Jln. Ir. Sutami No. 3, Kec. Sekupang, Kota Batam - Kepulauan Riau 29432
Telp : (0778) 324299
Email : tanjungpinang@ptun.org

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, SH., MH DIKUKUHKAN SEBAGAI GURU BESAR TIDAK TETAP DALAM BIDANG ILMU HUKUM PIDANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, SH., MH DIKUKUHKAN SEBAGAI GURU BESAR TIDAK TETAP DALAM BIDANG ILMU HUKUM PIDANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Semarang – Humas : Sebuah kehormatan diraih oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH dikukuhkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro, pada Kamis 11 Febuari bertempat digedung Prof Soedarto, SH Universitas Diponogoro Semarang. Pria Kelahiran Baturaja ini dilantik Presiden RI sebagai Ketua Mahkamah Agung RI menggantikan Hatta Ali yang kala itu telah memasuki masa pensiun.

Jejak karir, karya dan prestasi merupakan faktor yang kuat bagi M.Syarifuddin dipercaya untuk mengemban amanat, meneruskan estafet kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung RI ke 14 periode tahun 2020-2025. Tahun 2013 menjadi salah satu fase terpenting dalam sejarah karir beliau saat komisi III DPR RI menetapkan menjadi hakim agung bersama tujuh kolega lainnya pada 23 Januari 2013.

Kesederhanaan dan kesahajaan beliau adalah teladan bagi keluarga, kolega dan siapapun yang mengenal beliau. Telahir dibaturaja pada tanggal 17 Oktober 1954, menyelesaikan program sarjana pada fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian berlanjut menyelesaikan program Magister di Universitas Djuanda dan program Doktor pada Universitas Katolik Parahyangan dengan menekuni bidang Ilmu Hukum.

Adapun orasi ilmiah yang disampaikan berjudul: “Pembaruan Sistem Pemidanaan Dalam Praktik Peradilan Modern: Pendekatan Heuristika Hukum”. Bahwa Hakim, Hukum dan Keadilan digambarkan sebagai Tritunggal yang tidak dapat dipisahkan. Peran penting Hakim adalah menyeleraskan hukum dan keadilan tersebut. Menafsirkan aturan, membentuk norma baru, mendorong gerak pembaruan hukum adalah represtasi proses kreatif dalam menerima dan memutus perkara. Sedangkan menjatuhkan pidana merupakan kulminasi dari pergulatan nurani dan kerja kreatif hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengalaman membentuk pemahaman bahwa penegakan hukum sejatinya adalah seni yang memerlukan perlakuan khusus dari aktor pelaksananya yaitu hakim. Dan dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan heuristika hukum.

Upacara Pengukuhan tersebut digelar secara daring dan luring, Presiden RI,Wakil Presiden, Ketua Lembaga Negara serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri secara daring, sedangkan Ketua BPK, Wakil Ketua DPD, Para Pimpinan Mahkamah Agung serta Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung menghadiri Upacara Pengukuhan ini secara Luring dan tamu undangan lainnya dengan sangat terbatas dengan mengikuti protokol pencegahan Covid-19. (Humas)

Informasi Cepat

BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum

Pemberian layanan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

DIREKTORI PUTUSAN MA
Direktori Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik.

E-COURT

E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

INFO PENDAFTARAN PERKARA
Informasi Pendaftaran Perkara PTUN Tanjungpinang

STATISTIK PENGADILAN
Statistik Perkara Pengadilan PTUN Tanjungpinang

INFO KASASI / PENINJAUAN KEMBALI
Info Kasasi / Peninjauan Kembali

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat Kasasi / PK

TEMPLATE ANJUNGAN GUGATAN MANDIRI
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MA-RI
Sistem Informasi Pengawasan

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
HASIL SURVEY IKM / IPK

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Lihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Lihat Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Pelayanan Publik
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang 

Index Persepsi Korupsi
Survey Index Persepsi Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Brochure dan E-Katalog

E-Brochure
E-Brochure Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Katalog
E-Katalog Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Statistik Pengunjung

  • 1
  • 89
  • 97
  • 77,418
Translate »
Skip to content