Kehadiran Hakim Agung Yang Mulia Dr. H. Supandi S.H., M.Hum di Kota Samarinda dimanfaatkan oleh jajaran Hakim PTUN untuk bersilaturahmi dan sharing informasi serta pengetahuan terkini dalam bentuk Pembinaan dari Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Acara Pembinaan tersebut dilaksanakan pada Jumat malam, 22 Mei 2015 di Ballroom Swiss Bell Hotel, Samarinda dari jam 20.00 sampai dengan 22.00 WITA. Acara yang dipandu oleh Ketua PTUN Samarinda, Wenceslaus, S.H., M.H. juga dihadiri Wakil Ketua PT TUN Makassar, Oyo Sunaryo, S.H., M.H., Hakim Tinggi TUN Makassar, Budhi Hasrul, S.H. Ketua PTUN Tanjung Pinang, Ketua dan Wakil Ketua PTUN Manado, beserta Hakim PTUN Manado dan Hakim PTUN Samarinda.

Dalam acara tersebut, Yang Mulia Supandi menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pilar penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya saat ini kehadiran PTUN semakin strategis dan diperhitungkan oleh publik khususnya dalam penyelesaian sengketa-sengketa hukum administrasi yang semakin kompleks dalam kehidupan politik dan demokrasi. Supandi menegaskan bahwa fungsi PTUN semakin vital mengingat kultur kekuasaan (Power Culture) saat ini banyak mengalami deviasi yakni antara lain birokrasi tidak lagi melayani dengan mudah dan biaya murah atau semuanya serba dipersulit. “ Dalam kultur yang demikian maka diperlukan institusi penegak hukum administrasi yang professional dan perangkat aturan yang kredibel untuk meningkatkan kualitas birokrasi, maka lahirlah UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi sumber hukum materiil PTUN” ujar Supandi.

Menurut Yang Mulia Supandi salah satu point dan menjadi mandat khusus dari UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) adalah meluruskan arah penegakan hukum pidana yang selama ini cenderung mengkhianati asas-asas hukum pidana. Hal tersebut terkait dengan Pasal 21 UU AP yang memberi kewenangan PTUN untuk menguji penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tata usaha negara. “Pasal 21 tersebut selain memberi wewenang ke PTUN sebagai penguji dalam tindakan hukum administrasi juga mengembalikan asas hukum pidana yang saat ini menganut premium remedium (penjatuhan pidana sebagai upaya pertama) kembali menjadi ultimum remedium (prinsip penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir) dalam penanganan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat” ujar Supandi

Dalam rangka merespon kehadiran UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, Supandi mendorong agar para Hakim PTUN meningkatkan kualitas dan profesionalisme khususnya dalam membuat sebuah Putusan. Oleh karenanya dalam waktu singkat akan digelar beberapa pelatihan dan training of trainers (TOT) bagi Hakim PTUN dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam menyelesaikan sengketa hukum administrasi sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 30 tahun 2014 tersebut. Pada kesempatan acara tersebut Wakil Ketua PT TUN Makassar serta Ketua PTUN Tanjung Pinang dan Ketua PTUN Manado juga menyampaikan informasi terkait dengan dinamika pelaksanaan tugas di masing-masing satker.

Translate »
Scroll Up