MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

Jln. Ir. Sutami No. 3, Kec. Sekupang, Kota Batam - Kepulauan Riau 29432
Telp : (0778) 324299
Email : tanjungpinang@ptun.org

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MENYAMPAIKAN MATERI DI ACARA SOSIALIASI DAN FGD TENTANG LPS

Yogyakarta-Humas: Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., hadir dan memberikan materi pada acara Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Mengenai Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Kamis, 30 September 2021 di Hotel Tentrem Yogyakarta.

Turut hadir dan menjadi narasumber dalam acara yang akan berlangsung hingga tanggal 1 Oktober 2021 ini yaitu Ketua Kamar Tata Usaha Negara Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Kamar Perdata Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Kamar Pidana Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dalam rentang waktu enam tahun terakhir, kegiatan sosialisasi dan FGD ini telah diselenggarakan sebanyak empat kali. Kegiatan pertama dilaksanakan di Kota Bandung, kegiatan kedua di Kota Bandar Lampung, kegiatan ketiga di Kota Denpasar, dan sekarang merupakan kegiatan yang keempat, Untuk kegiatan yang keempat ini pesertanya adalah hakim dari lingkungan peradilan umum wilayah hukum PT Yogyakarta dan hakim PTUN Yogyakarta, ujar Dr. Sobandi.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/9288

Dalam sambutannya, Dr. Sobandi menyampaikan bahwa Sistem perbankan di Indonesia menggunakan dual banking system, yakni mengakui secara bersamaan bank yang menjalankan usaha secara konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, sebagai Penjamin Simpanan, LPS menjalankan fungsinya untuk kedua sistem perbankan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

Kegiatan sosialisasi dan FGD ini, menurut mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut penting bagi hakim guna mendapatkan pemahaman tentang fungsi, tugas, dan wewenang LPS. Meskipun demikian, harus dipahami bersama bahwa kegiatan ini tidak bermaksud mengganggu independensi hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam mengadili perkara perbankan, baik dalam perkara perdata, perkara perdata agama, maupun perkara pidana.

Dr. Sobandi mewakili Mahkamah Agung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan LPS yang telah menjalin kerjasama dengan baik. “Semoga kerja sama ini bisa berlanjut di masa yang akan datang,” harap Dr. Sobandi. (azh/Dr. Sobandi)

Sumber

Informasi Cepat

BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum

Pemberian layanan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

DIREKTORI PUTUSAN MA
Direktori Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik.

E-COURT

E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

INFO PENDAFTARAN PERKARA
Informasi Pendaftaran Perkara PTUN Tanjungpinang

STATISTIK PENGADILAN
Statistik Perkara Pengadilan PTUN Tanjungpinang

INFO KASASI / PENINJAUAN KEMBALI
Info Kasasi / Peninjauan Kembali

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat Kasasi / PK

TEMPLATE ANJUNGAN GUGATAN MANDIRI
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MA-RI
Sistem Informasi Pengawasan

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
HASIL SURVEY IKM / IPK

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Lihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Lihat Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Pelayanan Publik
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang 

Index Persepsi Korupsi
Survey Index Persepsi Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Brochure dan E-Katalog

E-Brochure
E-Brochure Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Katalog
E-Katalog Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Statistik Pengunjung

  • 0
  • 12
  • 126
  • 91,697
Translate »
Skip to content