MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

Jln. Ir. Sutami No. 3, Kec. Sekupang, Kota Batam - Kepulauan Riau 29432
Telp : (0778) 324299
Email : tanjungpinang@ptun.org

KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA WEBINAR NASIONAL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA WEBINAR NASIONAL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA

Jakarta-Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.Syarifuddin,SH.,MH  membuka Webinar Nasional Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia secara daring pada Selasa, 16 Maret 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Webinar Nasional ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari ulang tahun ke-68 IKAHI dengan Keynote Speaker  Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prof. Wimboh Santoso,. S.E., MS.C., Ph.D dan diikuti oleh para Hakim di satuan kerja Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan program pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha diIndonesia, maka perlu adanya instrumen hukum yang memadai, sekaligus dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan bidang ekonomi, agar laju pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, KMA menyatakan kapasitas dan profesionalitas para penegak hukum akan sangat menentukan kualitas dan efektifitas dari penegak hukum itu sendiri, terlebih diera revolusi indistri 4.0 seperti saat ini, hampir semua bidang kehidupan dijalankan dengan menggunakan platform digital, sehingga tidak cukup kita hanya memahami tentang hukum acaranya saja, melainkan juga harus memahami dinamika dan perkembangan teknologi saat ini.

“Diera revolusi industri generasi keempat ini, sebagaian besar transaksi ekonomi dilakukan secara digital, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pada beberapa terminologi hukum, misalnya pada konsep “barang” sebagai objek hukum, saat ini mulai telah bergeser termasuk juga “data elektronik” begitu juga pada terminologi “domisili Hukum” saat ini telah meluas, termasuk juga “domain”. Hal ini menimbulkan kecenderungan terjadinya pembaharuan dalam prilaku penegakan hukum terhadap perkara – perkara yang mengandung hubungan dalam platform virtual”, tutur M.Syarifuddin

Pada kesempatan ini, Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi kepada Pengurus Pusat IKAHI atas penyelenggaraan seminar nasional ini dengan mengangkat isu tentang hukum pasar modal, khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi para investor pasar modal, karena aspek ekonomi dan aspek hukum bagaikan dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan.

Acara webinar ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Non Yudisial, para Ketua Kamar, pejabat eselon I serta pengurus pusat IKAHI. (ERW/Foto:PN)

Informasi Cepat

BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum

Pemberian layanan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

DIREKTORI PUTUSAN MA
Direktori Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik.

E-COURT

E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

INFO PENDAFTARAN PERKARA
Informasi Pendaftaran Perkara PTUN Tanjungpinang

STATISTIK PENGADILAN
Statistik Perkara Pengadilan PTUN Tanjungpinang

INFO KASASI / PENINJAUAN KEMBALI
Info Kasasi / Peninjauan Kembali

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat Kasasi / PK

TEMPLATE ANJUNGAN GUGATAN MANDIRI
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MA-RI
Sistem Informasi Pengawasan

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
HASIL SURVEY SKM / IPK

SURVEY KEPUASAN PUBLIK

Lihat Hasil Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Pelayanan Publik
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang 

Index Persepsi Korupsi
Survey Index Persepsi Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Brochure dan E-Katalog

E-Brochure
E-Brochure Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Katalog
E-Katalog Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Statistik Pengunjung

  • 1
  • 96
  • 168
  • 67,732
Translate »
Skip to content