Keuangan Tentang Peraturan Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya (klik di sini)
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.02/2010 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelahaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2011 (klik di sini)
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 (klik di sini)
  • Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/Sek/SK/I/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya (klik di sini)
  • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara (klik di sini)
  • Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor : SE-14/PB/2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non Belanja Pegawai (klik di sini)
  • Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor : SE-5/PB/2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS (klik di sini)
Translate »
Scroll Up