Komisi III DPR RI yang diketuai oleh H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., dengan beranggotakan Ichsan Soelistio, Risa Mariska, Dr. Junimart Girsang, S.H, Arteria Dahlan S.T., S.H., Masinton Pasaribu, S.H, Dr. HM. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.A.F., MH., Daeng Muhammad, S.E., M.Si., dan Drs. Taufiqul Hadi, M.Si. melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi Provinsi Bali pada Selasa, 27 Februari 2018. Kunjungan tersebut untuk meminta masukan dan pandangan dari para Ketua Pengadilan dalam hal Pagu Anggaran 2018 Program prioritas, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi pengadilan di Provinsi Bali, serta terkait pengawasan yakni hasil evaluasi terhadap tugas dan kewenangan beserta penyelesaian perkara pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di wilayah Bali selama tahun 2017 serta target capaian tahun 2018 dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kinerja pengadilan.

Terkait layanan pengadilan seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) menurut Desmond ini sangat penting namun masih belum tersosialisasi dengan baik. “Masyarakat banyak yang belum mengetahui manfaat aplikasi SIPP”, ungkap Desmond. “Saya berharap, sosialisasi terkait hal ini lebih ditingkatkan lagi.”, Harap Desmond.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Bali menyampaikan sarana dan prasarana untuk Hakim di daerah banyak yang tidak layak huni. Sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara dalam rapat tersebut mengungkapkan minimnya jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara ditingkat pertama. Sementara dari Pengadilan Militer III-14 menyampaikan masalah usia pensiun Hakim Militer yang masih mengikuti usia pensiun militer yaitu usia 58 tahun dan masalah rumah jabatan untuk Kepala dan Wakil Kepala Pengadilan Militer yang belum ada hingga saat ini, sehingga masih menyewa kamar secara pribadi. Acara ini dihadiri oleh para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Militer dan Ketua Pengadilan agama dan ditutup dengan pembacaan doa dan tukar menukar plakat dan foto bersama.

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »
Scroll Up