MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

Jln. Ir. Sutami No. 3, Kec. Sekupang, Kota Batam - Kepulauan Riau 29432
Telp : (0778) 324299
Email : tanjungpinang@ptun.org

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI Ke 4 LINGKUNGAN PERADILAN DI SUMATERA BARAT

Padang – Humas

Minggu, tanggal 11 April 2021. Bertempat di aula Pengadilan Negeri Padang. Provinsi Sumatera Barat mendapat kunjungan kerja dari Komisi III DPR RI (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan). Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh peradilan se-wilayah provinsi Sumatera Barat diantaranya, Ketua Pengadilan Tinggi Padang DR. H. Amril, SH., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Drs. H. Zein Ahsan, MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Ibu Fitriamina, S.H., M.H. dan Kepala Pengadilan Militer 1-03 Padang Letkol CHK Rony Suryandoko, S.IP, SH. serta seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama se Provinsi Sumatera Barat mengikuti secara Luring.

Kegiatan ini di buka oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, didampingi para Aggota Dewan, Sekretariat dan para Penghubung dari masing-masing Mitra Komisi III DPR RI.

Acara di lanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan TUN dan Pengadilan Militer Padang, yang menyapaikan masalah Penyerapan Anggaran, Pengawasan yang telah di lakukan, perkara korupsi serta perkara narkoba dan masalah kendala yang di hadapi seperti rumah dinas dan lai-lain. Hal lain yang juga disampaikan untuk Pengadilan Negeri di Sumatera Barat, agar dapat memperhatikan lebih tentang kasus narkoba. Sedangkan untuk Pengadilan Agama dilihat sudah beragam namun tetap sosialisasi ke masyarakat lebih ditingkatkan. Walaupun begitu, jangan sampai kepercayaan masyarakat tersakiti atas keputusan kita.

Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa menginginkan untuk lebih profesional terhadap menyikapi permasalahan-permasalahan yang terdapat di masyarakat dan meminta inovasi yg ada di setiap Pengadilan lebih diberdayakan untuk ke-profesionalan Pengadilan tersebut. Serta disampaikan keadilan perlu ditegakkan dalam kondisi apapun diantara nya pada masa pandemi ini seperti pidana untuk terdakwa sidang online perlu di kesampingkan untuk rasa keadilan perlu mengelar sidang offline langsung sebagai pembelaan bagi terdakwa , menurut komisi III masukan untuk pemenuhan sarana dan prasarana tentu akan dipertimbangkan .

Acara ditutup dengan doa oleh Ismail, SH.I.MA, selaku Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Padang, Tukar menukiar cindera mata dari Komisi III DPR RI ke 4 lingkungan Peradilan yang di awali dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan TUN dan Pengadilan Militer Padang dan Foto Bersama. (ds/rs).

Sumber

Informasi Cepat

BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum

Pemberian layanan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

DIREKTORI PUTUSAN MA
Direktori Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik.

E-COURT

E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

INFO PENDAFTARAN PERKARA
Informasi Pendaftaran Perkara PTUN Tanjungpinang

STATISTIK PENGADILAN
Statistik Perkara Pengadilan PTUN Tanjungpinang

INFO KASASI / PENINJAUAN KEMBALI
Info Kasasi / Peninjauan Kembali

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat Kasasi / PK

TEMPLATE ANJUNGAN GUGATAN MANDIRI
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MA-RI
Sistem Informasi Pengawasan

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
HASIL SURVEY IKM / IPK

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Lihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Lihat Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Pelayanan Publik
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang 

Index Persepsi Korupsi
Survey Index Persepsi Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Brochure dan E-Katalog

E-Brochure
E-Brochure Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Katalog
E-Katalog Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Statistik Pengunjung

  • 1
  • 81
  • 97
  • 77,410
Translate »
Skip to content