Jakarta – Untuk Memudahkan Dalam Mengenali dan Menginventarisir Perkara – Perkara Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung Mengeluarkan Aturan Penomoran Khusus. Aturan  ini Diberlakukan Bagi Perkara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara Di Semua Tingkatan Peradilan dan Pemeriksaan Peninjauan Kembali. Pertama Kali Ketentuan Penomoran Khusus ini Diatur Dalam Bab IV Penomoran Khusus Perkara Lingkungan Hidup Pasal 10 SK KMA Nomor : 037/KMA/SK/III/2015, Tanggal 20 Maret 2015. Selanjutnya, Melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2015, Tanggal 3 Juli 2015, Ketua Mahkamah Agung Menginstruksikan Agar Ketentuan Pasal 10 SK KMA No : 037/KMA/SK/III/2015 Agar Segera Dilaksanakan.

Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Klik Tautan Dibawah ini :

Translate »
Scroll Up