Batam– Hingga tahun 2016 aparat Mahkamah Agung termasuk seluruh peradilan dibawahnya Peradilan Tata Usaha Negara wajib menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Menindaklanjuti instuksi tersebut, mulai dari ketua, para hakim, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang  telah menunaikan kewajibannya itu.

Di lembaga peradilan, penyelenggara negara yang wajib mengisi dan melaporkan LHKPN di antaranya adalah ketua dan wakil ketua pengadilan, hakim, serta panitera/sekretaris. LHKPN itu dikirim ke KPK, lalu diverifikasi oleh lembaga antirasuah itu.

Kewajiban melaporkan LHKPN merupakan amanat dari UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Keputusan KPK Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berbeda dengan dulu, terkait dengan LHKPN, kini setiap penyelenggara negara—termasuk di lembaga peradilan—diharuskan untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Lebih dari itu, penyelenggara juga diwajibkan mengumumkan harta kekayaannya.

Penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, dengan adanya situs pengecek LHKPN yang disediakan KPK, penyelenggara negara yang sudah dan belum melaporkan LHKPN dapat dengan mudah diketahui.***

Bukti Pengiriman LHKPN.

Translate »
Scroll Up