Batam-Rabu, Tanggal 27 Juli 2016, bertempat diruang sidang utama gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Bapak Boby A Hendradjaja Konsultan Sistem Manajemen Mutu memberikan Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 kepada seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Beliau menjelaskan bahwa audit internal merupkan tahapan penilaian dari tahapan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Beliau juga menyampaikan bahwa panduan audit sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 19011 : 2002.

Bapak Boby A Hendradjaja sebagai konsultan menerangkan bahwa audit adalah proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. Tim Audit Internal Sebaiknya ditentukan oleh manajemen puncak, memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan serta sebaiknya internal auditor berasal dari wakil-wakil dari setiap bagian/fungsi yang terkait dengan sistem manajemen mutu.

Adapun materi pelatihan yang disajikan meliputi :
1. Prinsip penerapan ISO.
2. Sistem Manajemen Mutu : Auditor Check.
3. Tanggung Jawab Manajemen.
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
5. Realisasi Pelayanan.
6. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan.
7. Istilah-istilah dalam Audit Internal.
8. Prinsip-prinsip Audit.
9. Mengelola Program Audit.
10. Tatacara Pelaksanaan Audit.
11. Pelaporan Audit.
12. Kompetensi Auditor.

Setelah semua materi tersebut di atas selesai, kemudian pelatihan dilanjutkan dengan praktek Audit Internal yang diketuai oleh Ibu Dien Novita, S.H. Praktek audit internal terdiri dari membuat checklest audit, membuat daftar pertanyaan sesuai bidang yang akan diaudit, dan dokumentasinya. Bagi Subbagian yang ditemukan kekurangan akan dicatat sebagai temuan yang harus segera diperbaiki dan dituliskan dalam formulir perbaikan atau perubahan.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Bapak Mula Haposan Sirait, S.H. M.H. diakhir pelatihan ini menyampaikan kepada seluruh pegawai harus banyak membaca dan menguasai dasar hukum dalam sebuah standar operasional prosedur. Karena SOP disusun berdasarkan regulasi dan peraturan yang ada. Walaupun terkadang banyak regulasi atau peraturan yang saling tumpang tindih namun dalam penyusunan SOP harus berpijak kepada peraturan yang lebih tinggi menurut hirarkinya. Pak Mula juga mengungkapkan bahwa peraturan yang saling tumpang tindih ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan reformasi birokrasi. Beliau berpesan bagi tim yang ditunjuk sebagai auditor internal agar menjalankan tugasnya dengan baik demikian juga tim penyusun standar operasional prosedur. Mudah-mudahan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 terlaksana dengan baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sehingga menjamin kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan serta membuktikan kepada pemerintah bahwa kita bisa mewujudkan reformasi birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.*** Gallery Foto(Tim Web)

Translate »
Scroll Up