Batam | (06/09/2016) – Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Hakim, pejabat fungsional, pejabat struktural dan staf di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016 Pukul 08.30 WIB di Ruang Sidang Utama Pengadilan TUN Tanjung Pinang. Pakta Integritas ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dokumen inilah yang kita kenal dengan nama dokumen pakta integritas.

Acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Negara Republik Indonesia yaitu Indonesia Raya, kemudian Acara dilanjutkan dengan pembacaan Pakta Integritas yang dipimpin Ketua Pengadilan TUN Tanjung Pinang dengan di ikuti seluruh hakim, pejabat Fungsional dan struktural dan pegawai di lingkungan Pengadilan TUN Tanjung Pinang dan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas secara bergiliran mulai dari unsur hakim, kepaniteraan, kesekertariatan dan pegawai di lingkungan Pengadilan TUN Tanjung Pinang.

Dilanjutkan kata sambutan dari Ketua Pengadilan TUN Tanjung Pinang, Mula Haposan Sirait, S.H., M.H., kepada seluruh unsur hakim, kepaniteraan, kesekertariatan dan pegawai di lingkungan Pengadilan TUN Tanjung Pinang beliau menegaskan bahwa setelah mengucapkan dan menandatangani Pakta Integritas pada hari ini harus siap melaksanakan Pakta Integritas serta memberikan pelayanan yang lebih baik. Karena Pakta Integritas adalah janji yang berasal dari dalam hati untuk menyatakan secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara peradilan.

Adapun tujuan penandatanganan pakta integritas ini adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkembangkan keterbukaan, kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang ada.

Pelaksanaan Pakta Integritas ini diwajibkan bagi seluruh para pimpinan instansi pusat maupun daerah dan pemerintah daerah, pejabat serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang merupakan tindak lanjut dan implementasi dari UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Semoga dengan penandatanganan pakta integritas ini tidak hanya berhenti pada acara seremonial saja, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata menuju pelayanan prima bagi pencari keadilan. Acara penandatanganan pakta integritas ini di akhiri dengan menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Lihat Galleri. (Tim)

Translate »
Scroll Up