MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

Jln. Ir. Sutami No. 3, Kec. Sekupang, Kota Batam - Kepulauan Riau 29432
Telp : (0778) 324299
Email : tanjungpinang@ptun.org

RAPAT KERJA KUNJUNGAN KOMISI III DPR RI KE WILAYAH HUKUM PROPINSI LAMPUNG

RAPAT KERJA KUNJUNGAN KOMISI III DPR RI KE WILAYAH HUKUM PROPINSI LAMPUNG

Kedatangan Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir bersama rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejati Lampung Dr.Heffinur,SH.,M.Hum bersama jajaran. bertempat diaula Gedung Kejaksaan Tinggi Propinsi Lampung Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja yang dipimpin oleh  Adies Kadir (Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Golkar) dengan anggota Heru Widodo (Fraksi PKB), Ary Egahni Ben Bahat (Fraksi Nasdem), Rudy Mas’ud (Fraksi Golkar), Hinca IP Pandjaitan (Fraksi Demokrat) dan Taufik Basari (Fraksi Nasdem) Idham Samawi (PDIP), Kahar Muzakir (Golkar), Sari Yuliati (Golkar), Habiburrohman (Gerindra).

Dalam Pemaparannya Komisi III DPR RI meminta penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang H.Charis Mardiyanto,SH.,MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum. dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tedi Romyadi,SH.,MH provinsi lampung mengenai perkara yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat serta meminta uraian secara rinci mengenai perkara yang masuk. Serta Pagu anggaran 2021 yang diterima program prioritas serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam optimalisasi tugas dan fungsi pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha negara.

Masing-masing perwakilan Pengadilan mengatakan bahwa untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19 semua satker telah melakukan persidangan secara online berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang admninistrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun dihadapkan dengan beberapa kendala, diantaranya yakni: terhambat persidangan online karena jaringan down, sehingga persidangan terlambat  atau , sarana video conference yang masih belum memadai, tidak adanya dukungan anggaran dari pusat maupun daerah untuk melaksanakan test swab, dan terakhir kurangnya transportasi mobil dinas untuk mendukung kegiatan sidang keliling, Menanggapi  hal –  hal tersebut  Komisi III  mengatakan bahwa akan ditindaklanjuti dalam rapat konsultasi Komisi III DPR RI dengan Mahkamah Agung

Rapat kerja yang dilaksanakan di masa pandemi ini berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ruang rapat, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing), serta melakukan rapid tes. Acara diakhiri dengan pertukaran plakat dengan Komisi III DPR RI dilanjutkan foto bersama.

Informasi Cepat

BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum

Pemberian layanan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

DIREKTORI PUTUSAN MA
Direktori Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik.

E-COURT

E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

INFO PENDAFTARAN PERKARA
Informasi Pendaftaran Perkara PTUN Tanjungpinang

STATISTIK PENGADILAN
Statistik Perkara Pengadilan PTUN Tanjungpinang

INFO KASASI / PENINJAUAN KEMBALI
Info Kasasi / Peninjauan Kembali

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat Kasasi / PK

TEMPLATE ANJUNGAN GUGATAN MANDIRI
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MA-RI
Sistem Informasi Pengawasan

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
HASIL SURVEY IKM / IPK

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Lihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Lihat Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Pelayanan Publik
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang 

Index Persepsi Korupsi
Survey Index Persepsi Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Brochure dan E-Katalog

E-Brochure
E-Brochure Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Katalog
E-Katalog Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Statistik Pengunjung

  • 0
  • 7
  • 90
  • 76,398
Translate »
Skip to content