Batam- Senin, 01 Agustus 2016, Pukul 08.30 WIB, Ketua Pengadilan  Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Bapak Mula Haposan Sirait, S.H.,M.H. memimpin Agenda Kegiatan Rapat Rutin Bulanan Bulan Agustus Tahun 2016. Acara yang dimulai Pukul 08.30 WIB, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang dihadiri oleh para Hakim, Sekretaris, Panitera, para Pejabat Struktural dan Fungsional serta para Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Dalam rapat bulanan ini Para Pejabat Struktural dan Fungsional menyampaikan permasalahan yang timbul di bidang masing-masing dan dimusyawarahkan solusinya secara bersama-sama.

Setelah rapat bulanan, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mengadakan acara Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016. Ketua PTUN Tanjung Pinang, Bapak Mula Haposan Sirait, S.H.,M.H. menjadi pemateri dalam sosialisasi ini. Dalam pemaparannya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, mengungkapkan bahwa menjadi Pimpinan Pengadilan saat ini semakin berat, perlu dukungan semua hakim dan pegawai serta memerintahkan kepada Hakim dan Pegawai untuk segera melaksanaan aturan yang terdapat dalam tiga PERMA baru tersebut. Mengingat semakin banyaknya Aparatur Peradilan yang menjadi topik hangat di media cetak serta elektronik (televisi) terkait permasalahan permasalahan yang terjadi saat ini.

Adapun hasil kutipan dari Web Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) ini dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Hakim, sebagai penyelenggara vital dalam proses penegakan hukum menjadi satu subjek penting yang berada dalam ranah penagwasan dan pembinaan Mahkamah Agung. Termasuk pengawasan dan pembinaan terhadap jam kerja, penegakan disiplin,dan hukuman disiplin. Terdiri dari 7 Bab, aturan ini juga mengatur tentang pembentukan tim pemeriksa pada tingkat Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding.

2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengawasan di Mahkamah Agung kini bersifat melekat, dimana pengawasan berjenjang mulai diterapkan. Hal ini dilakukan untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga Pengadilan. Mahkamah Agung memerlukan mekanisme pencegahan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin. Perma ini juga untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran prilakku aparat pengadilan, perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh setiap atasan langsung terhadap bawahannya.

3.  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengaduan (Whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pengawasan terhadap Mahkamah Agung selain dilakukan oleh Badan Pengawasan juga melibatkan masyarakat. Perma ini memfasilitasi peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan Korupsi , Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini juga sebagai usaha meningkatkan pelayanan Peradilan. Pengaduan dari masyarakat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 9 Tahun 2016 ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Bentuk konkret dari aturan ini adalah adanya meja pengaduan di Pengadilan dan Mahkamah Agung.

Tiga aturan ini diharapkan mampu menjadi bahan bakar dan semangat Mahkamah Agung dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap dunia Peradilan untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

Lebih lanjut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Bapak Mula Haposan Sirait, S.H.,M.H., menambahkan terkait pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk selalu up to date data data jadwal persidangan agar para pencari keadilan sudah mengetahui kapan akan dilanjutkan jadwal persidangan yang akan datang atau berikutnya serta minutasi berjalan efektif.

Kemudian Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Ibu Nurhasanah,S.H., menambahkan juga terkait disiplin pegawai serta persiapan Acara HUT RI tanggal 17 Agustus 2016.

Diakhir agenda kegiatan rapat rutin bulanan, Ketua selalu memberikan motivasinya kepada seluruh pegawai agar dalam menjalankan pekerjaan selalu bersinergi baik kepaniteraan maupun kesekretariatan guna menunjang kinerja oleh masing masing personil.**(TIM WEB)

Translate »
Scroll Up