JAKARTA-HUMAS: dalam rangka reformasi birokasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka satuan kerja Eselon 1 dan jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung harus memasukan komponen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) ke dalam menu web site masing-masing.

Translate »
Scroll Up