MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

Jln. Ir. Sutami No. 3, Kec. Sekupang, Kota Batam - Kepulauan Riau 29432
Telp : (0778) 324299
Email : pengaduan@ptun-tanjungpinang.com

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA UMUM

Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang oleh Penggugat / Pemohon, maka selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Panitera Pengganti / Juru Sita Pengganti.

Pemanggilan oleh Panitera Pengganti / Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan kealamat Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon seperti yang tersebut dalam Surat Gugatan / Permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka Panggilan disampaikan melalui Kepala Desa / Lurah  dimana para pihak bertempat tinggal.

Selanjutnya, jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia untuk menunggu antrian sidang.

TAHAPAN-TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI PERSIDANGAN :

Proses berpekara di Peradilan TUN pada intinya melalui tahap-tahap sebagai berikut :

Pemeriksaan Pendahuluan

  1. Pemeriksaan administrasi  di Kepaniteraan
  2. Dismissal Prosedur oleh Ketua PTUN (Pasal 62 UU No.5/1986)
  3. Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU No.5/1986)

Pembacaan  GUGATAN  (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986) (klik disini)

Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.

Pembacaan  JAWABAN  (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.

R E P L I K  (Pasal 75 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus saksaina oleh Hakim.

D U P L I K  (Pasal 75 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.

PEMBUKTIAN  (Pasal 100 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Yang dapat dijadikan Alat bukti dalam Persidangan adalah sebagai berikut :

  1. surat atau tulisan;
  2. keterangan ahli;
  3. keterangan saksi;
  4. pengakuan para pihak;
  5. pengetahuan Hakim.

KESIMPULAN  (Pasal 97 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.

P U T U S A N  (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pembacaan  PUTUSAN  (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

  • Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  • Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
  • Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Materi  Muatan  Putusan  (Pasal 109 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

  • Kepala Putusan Yang Berbunyi : ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  • Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, Tempat Kediaman, atau Tempat Kedudukan Para Pihak Yang Bersengketa;
  • Ringkasan Gugatan dan Jawaban Tergugat Yang Jelas;
  • Pertimbangan dan Penilaian Setiap Bukti Yang Diajukan dan Hal Yang Terjadi Dalam Persidangan Selama Sengketa Itu Diperiksa;
  • Alasan Hukum Yang Menjadi Dasar Putusan;
  • Amar Putusan Tentang Sengketa Dan Biaya Perkara;
  • Hari, Tanggal Putusan, Nama Hakim Yang Memutus, Nama Panitera, Serta Keterangan Tentang Hadir atau Tidak Hadirnya Para Pihak.

Amar  Putusan  (Pasal 97 ayat 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

  • Gugatan Ditolak;
  • Gugatan Dikabulkan;
  • Gugatan Tidak Diterima;
  • Gugatan Gugur.

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA TUN KHUSUS

  1. Permohonan penyalahgunaan wewenang (Penyelesaian Perkara 21 hari kerja sejak sidang pertama)
  2. Permohonan Fiktif Positif (penyelesaian perkara 21 hari kerja sejak mengajukan permohonan)
  3. Gugatan Keterbukaan Informasi Publik (Penyelesaian perkara 60 hari kerja sejak majelis Hakim ditetapkan)
  4. Gugatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Penyelesaian perkara 30 hari kerja sejak diterimanya gugatan)

Penyalahgunaan Wewenang (Pasal 21 UU 30 tahun 2014)

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang

Fiktif Positif (pasal 53 UU 30 Tahun 2014

Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan

Keterbukaan Informasi Publik (UU 14 tahun 2018)

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ( UU 2 Tahun 2012)

Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang

Gambar Alur Pemeriksaan Perkara TUN Khusus

Informasi Cepat

BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum

Pemberian layanan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

DIREKTORI PUTUSAN MA
Direktori Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik.

E-COURT

E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

INFO PENDAFTARAN PERKARA
Informasi Pendaftaran Perkara PTUN Tanjungpinang

STATISTIK PENGADILAN
Statistik Perkara Pengadilan PTUN Tanjungpinang

INFO KASASI / PENINJAUAN KEMBALI
Info Kasasi / Peninjauan Kembali

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat Kasasi / PK

TEMPLATE ANJUNGAN GUGATAN MANDIRI
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MA-RI
Sistem Informasi Pengawasan

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
HASIL SURVEY SKM / IPK

SURVEY KEPUASAN PUBLIK

Lihat Hasil Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Tautan

Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Pelayanan Publik
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang 

Index Persepsi Korupsi
Survey Index Persepsi Korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Brochure dan E-Katalog

E-Brochure
E-Brochure Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

E-Katalog
E-Katalog Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang

Statistik Pengunjung

  • 0
  • 126
  • 171
  • 41,534
Translate »
Skip to content